Peristiwa gempa dahsyat berkeku- atan M 7,4 yang mengguncang Palu dan Donggala pada 28 September 2018, selain merusak ribuan rumah, juga memicu bencana ikutan (”collateral hazard”), yaitu tsunami destruktif.
Tsunami melanda hampir seluruh wilayah Teluk Palu. Terjangan tsunami tidak saja merusak permukiman penduduk, tetapi juga menelan korban jiwa. Segera setelah peristiwa tsunami terjadi, berita kurang sedap bergulir.
Ada tuduhan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah gagal dalam memberikan peringatan dini tsunami. Alasannya, peringatan dini tsunami terlalu cepat diakhiri sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tentu saja berita yang berkembang dan viral di masyarakat tersebut tidak benar. BMKG dalam memberikan pelayanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami selalu mengikuti prosedur standar operasi (SOP) yang sudah ditetapkan. Tidak ada human error dan instrument error oleh BMKG dalam memberikan peringatan dini tsunami di Palu.
Kronologi
Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi diperlukan penjelasan kronologis detail sejak terjadi gempa, kemudian BMKG mengeluarkan peringatan dini, hingga peringatan dini tsunami diakhiri.
Gempa pembuka berkekuatan M 6.0 terjadi pada pukul 15.00 Wita, selanjutnya disusul terjadinya gempa utama berkekuatan M 7,4 pada pukul 18.02 Wita. Selanjutnya, pada pukul 18.02- 18.04 Wita sistem kecerdasan artifisial (artificial intelligence) di ruang Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) BMKG secara otomatis menganalisis gelombang seismik dari sensor-sensor untuk mengetahui parameter gempa yang terjadi. Secara otomatis sistem mengambil pemodelan tsunami dari 18.000 skenario basis data model tsunami untuk mengestimasi waktu tiba dan tinggi tsunami di pantai yang kemungkinan terdampak.
Hasil pemodelan menunjukkan bahwa tsunami tiba di Teluk Palu pukul 18.22 Wita dengan tinggi maksimum 3 meter, sementara tsunami akan tiba di Mamuju pukul 18.26 Wita dengan tinggi maksimum 0,5 meter. Berdasarkan informasi dari saksi mata pegawai BMKG Palu yang sedang menyurvei kerusakan gempa, tsunami terjadi sekitar pukul 18.10 Wita. Rekaman video juga menunjukkan adanya tsunami yang menerjang pantai sebanyak tiga kali.
Selanjutnya, pada pukul 18.27 Wita, diperoleh informasi bahwa hasil observasi muka laut dari sensor pasang surut milik Badan Informasi Geospasial (BIG) di Mamuju menunjukkan bahwa tinggi tsunami di Pantai Mamuju hanya 6 sentimeter.
Catatan hasil pencarian fakta (fact finding) oleh pegawai BMKG Palu menunjukkan bahwa pada pukul 18.27 Wita tinggi genangan tsunami di Pelabuhan Pantoloan sekitar 30 sentimeter. Lokasi ini berada pada jarak sekitar 200 meter dari pantai. Sementara pada pukul 18.30 Wita, tinggi genangan air di Kantor Bea dan Cukai Pantoloan hanya sekitar 10 sentimeter dan dijumpai adanya kapal yang terdampar menutup jalan raya.
Data pasang surut di Pelabuhan Pantoloan Palu yang menjadi data kunci kejadian tsunami ternyata tidak rusak. Terhentinya aliran data saat gempa diakibatkan oleh terganggunya jaringan komunikasi. Berdasarkan rekaman marigram di Pantoloan ini diketahui bahwa gempa terjadi pada pukul 18.02 Wita.
Air laut surut terjadi pukul 18.08 Wita dan tsunami maksimum terjadi pukul 18.10 Wita dengan ketinggian 1,8 meter, sementara BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pukul 18.36 Wita.
Berdasarkan fact finding di lapangan dan hasil pemodelan tsunami yang tervalidasi data observasi muka laut, menunjukkan waktu tiba tsunami di pantai sudah berlalu. Ini menjadi dasar BMKG mengeluarkan pengakhiran peringatan dini tsunami pada pukul 18.36 Wita untuk memberi kesempatan upaya pertolongan bagi korban tsunami.
BMKG dinilai sudah tepat mengeluarkan peringatan dini pada menit kelima setelah gempa. Jika dilihat dari data pasang surut laut di Pantoloan, menunjukkan tsunami terbesar yang terbentuk di teluk sudah terlewati saat BMKG melakukan pengakhiran peringatan dini. Berdasarkan hasil pemodelan, observasi, dan kronologi di atas, tampak bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan dengan operasional peringatan dini tsunami.
Dalam hal ini, BMKG tidak gagal atau kecolongan dalam memberikan peringatan dini. BMKG dapat disebut gagal atau kecolongan bilamana terjadi tsunami tetapi tidak mampu memberikan peringatan dini.
Dalam kasus tsunami Palu, BMKG bekerja lebih baik dibandingkan dengan lembaga peringatan dini tsunami lainnya. Japan Meteorological Agency (JMA) dan Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) yang berpusat di Hawaii malah tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk Palu.
Pada dasarnya lembaga penyedia peringatan dini tsunami sangat beralasan jika tidak mengeluarkan peringatan (warning). Seperti halnya BMKG menghentikan peringatan tsunami dalam 30 menit karena gempa yang terjadi memiliki mekanisme gerakan mendatar. Secara historis gempa-gempa dengan penyesaran mendatar umumnya tidak akan membangkitkan tsunami signifikan. Jika ternyata pada akhirnya terjadi tsunami signifikan, tampaknya ada pemicu tsunami akibat faktor lain, misalnya longsoran dasar laut.
Di mana pun, sistem peringatan dini tsunami belum melibatkan faktor lain di luar aktivitas gempa tektonik.
Apa pun tampaknya tetap perlu ada evaluasi yang obyektif sekalipun sistem teknologi dari InaTEWS sudah bekerja dengan baik, tetapi subsistem yang menghubungkan ke masyarakat tampaknya banyak masalah. Pertanyaannya, apakah InaTEWS itu hanya meliputi instrumen (upstream) saja? Tentu saja tidak. Karena itu, subsistem yang menghubungkan ke masyarakat (downstream) tidak kalah penting karena ini justru menjadi kunci penyelamatan masyarakat.
Evaluasi
Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan sebagai evaluasi dalam operasional peringatan dini dan mitigasi tsunami kita. Diakui, memang masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, khususnya kemampuan infrastruktur diseminasi peringatan dini di masyarakat.
Dalam kasus tsunami Palu, peringatan dari BMKG terbukti telah dikirim melalui multimoda diseminasi meski ternyata pesan singkat (SMS) peringatan dini ternyata tidak sampai ke masyarakat Palu dan Donggala karena penyedia layanan SMS mengalami gangguan akibat gempa kuat. Sementara itu, dengan status ancaman Siaga, maka estimasi tinggi tsunami berkisar 0,5-3,0 meter. Semestinya sirene tsunami di Teluk Palu dibunyikan oleh pemerintah daerah sebagai perintah evakuasi, tetapi sirene juga tidak berbunyi.
Tampaknya peralatan penerima peringatan WRS-DVB milik BMKG yang ditempatkan di BPBD Palu juga bermasalah akibat gempa. Untuk itu, ke depan, perlu dicari cara dan teknologi yang mampu menjamin peringatan dini tsunami sampai ke masyarakat.
Di wilayah pesisir yang sumber gempanya dekat dengan pantai, peringatan dini tsunami memang kurang bekerja efektif. Sebagai contoh, waktu tiba tsunami di Palu sangat singkat, sekitar 8 menit setelah gempa. Artinya, hanya tersedia waktu 3 menit bagi masyarakat pantai untuk evakuasi. Dalam hal ini peringatan dini memang masih bermanfaat sebagai informasi potensi tsunami dan pengakhiran peringatan dini.
Untuk itu, tidak ada pilihan lain bagi masyarakat di daerah dengan ”golden time” sangat singkat kecuali menerapkan evakuasi mandiri. Konsep evakuasi mandiri sangat efektif dalam melindungi masyarakat pesisir dari ancaman tsunami dengan cara menjadikan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami.
Apakah tsunami terjadi atau tidak, itu urusan belakangan, yang penting begitu terjadi gempa kuat segera menjauh dari pantai dan jiwa selamat. Di wilayah Indonesia timur di mana sebagian besar pesisir pantai berdekatan dengan sumber gempa, maka evakuasi mandiri menjadi pilihan tepat untuk diterapkan.
Berdasarkan karakteristiknya, tsunami kita lebih banyak tsunami dekat (local tsunami) karena sumber gempa yang dekat dengan pantai. Untuk itu, keberadaan stasiun pasang surut laut sebagai sarana konfirmasi terjadinya tsunami sangat penting untuk dibangun di pantai–pantai rawan tsunami.
Alat ini mendukung sempurnanya peringatan dini, termasuk mendukung keputusan kapan berakhirnya ancaman tsunami. Sementara itu, untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan penentuan parameter gempa, jaringan sensor gempa harus ditambah.
Terkait respons peringatan, masih ada permasalahan mendasar yang dari dulu hingga sekarang belum terselesaikan. Antara peringatan yang dikeluarkan BMKG dan respons pemerintah daerah serta masyarakat masih banyak masalah. Solusinya, pemerintah daerah harus memahami rantai peringatan dini tsunami dan memiliki SOP pengambilan keputusan dalam merespons status ancaman
tsunami, selain terus memperkuat kapasitas mitigasi masyarakat.
Dengan memperkecil permasalahan tersebut di atas, kiranya akan membantu BMKG dalam mencapai tujuannya untuk menyelamatkan jiwa masyarakat pesisir. Untuk itu, permasalahan yang ada harus segera dibenahi bersama-sama supaya tidak jatuh korban lagi saat terjadi tsunami.
Daryono Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG
Sumber: Kompas, 13 Oktober 2018
