Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer terus ditingkatkan, baik dari sisi cakupan maupun teknologi pendukungnya. Kendala peladen bisa diatasi dengan membagi peladen ke beberapa wilayah, tidak lagi terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer. Semua sekolah pun didorong menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Untuk ini, pemerintah daerah diminta membantu sekolah dalam peningkatan sarana dan prasarana komputer.
Sejak Senin (23/4/2018), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memantau pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK) dan UNKP (UN berbasis kertas dan pensil) tingkat SMP/MTs di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tujuan kunjungan kerja ke daerah pinggiran yang sarana dan prasarananya terbatas itu, kata Muhadjir, untuk mengetahui berbagai kendala dan dukungan yang dibutuhkan guna terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN.
KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU–Suasana Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMP Negeri Sentra Pendidikan, Kabupaten Mimika, Papua.
“Secara umum, penyelenggaraan UN yang berbasis komputer maupun yang kertas berjalan baik. Untuk UNBK, memang masih terjadi kendala teknis. Namun, saya minta supaya peningkatan dalam layanan UNBK dilakukan dengan meningkatkan teknologi pendukungnya,” kata Muhadjir, Selasa (24/04/2018), di Mimika.
Muhadjir meminta pemerintah daerah mendukung penyediaan sarana dan prasarana UNBK di sekolah-sekolah. Penyelenggaraan UNBK ditingkatkan dengan dukungan anggaran daerah, bisa dengan melengkapi fasilitas komputer dan internet di sekolah maupun dengan berbagi sumber daya komputer antarsekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Jenni Usmany berjanji untuk meningkatkan lagi penyelenggaraan UNBK di Mimika. Penyelenggaraan UNBK di Kabupaten Mimika baru dilaksanakan untuk enam SMP dari total 54 SMP. Namun, cakupan peserta bisa mencapai 50 persen dari total peserta sekitar 2.000 siswa.
Ketua Panitia Ujian SMP Negeri 2 Mimika Agus S Kolni mengatakan, sekolahnya baru pertama kali UNBK. Sekolahnya berhasil menyediakan komputer secara swadaya sebanyak 60 unit dari dana bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah daerah 102 unit. Komputer ini dipakai untuk siswa kelas IX SMPN 2 Mimika yang jumlahnya 487 siswa. Ujian dibagi dalam tiga sesi dan hanya mampu melayani siswa di sekolah ini.
Bisa fleksibel
Ketua Badan Standar Pendidikan Nasional Bambang Suryadi di Timika mengatakan jika UNBK terus meningkat, penyelenggaraan UN ke depan bisa dilakukan fleksibel, tergantung kesiapan sekolah.
“Pelaksanaan UNBK bisa saja tidak serentak seperti selama ini. Kendala teknis server (peladen) yang overload bisa diatasi dengan membagi server di beberapa wilayah, tidak terpusat di Kemendikbud,” ujar Bambang.
Ada wacana UN nanti tidak diujikan di tingkat akhir. Bisa saja satu semester sebelumnya, untuk memastikan siswa dapat mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan. Siswa yang belum memenuhi SKL bisa mengulang.
“Kita ingin, agar hasil UN ini bisa jadi informasi dan potret bagi sekolah untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Harus dipastikan bahwa siswa tuntas dalam belajar sehingga mampu untuk memenuhi standar minimal di UN,” ujar Bambang.
Memastikan informasi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnom mengatakan sebenarnya Posko FSGI sudah menerima beberapa keluhan sejak persiapan UNBK, khususnya dari proktor sekolah yang baru pertama melaksanakan UNBK.
Proses sinkronisasi tidak berjalan mulus, meskipun akhirnya dapat teratasi karena dibantu oleh helpdesk provinsi maupun Kabupaten Kota. Namun mereka sangat khawatir jika terjadi gangguan pada saat UNBK berlangsung.
“Dan inilah yang terjadi, ketika siswa sudah siap berada di ruangan, terjadi kendala teknis yang ternyata karena server pusat katanya maintenance namun sudah menimbulkan kegaduhan bagi para proktor, teknisi, dan pengawas, terutama siswa,” kata Heru.
Dari kendala pelaksanaan UNBK, Heru mengatakan FSGI meminta agar Kemendikbud harus memastikan informasi/edukasi tentang Manual UNBK dan troubleshooting Computer Based Test (CBT) UNBK sampai kepada tim teknis sekolah. Selama ini Kemendikbud hanya bertumpu pada Kerja Keras Tim Helpdesk UNBK yang jumlahnya masih sangat sedikit dan minim fasilitas.
Selain itu, lanjut Heru, Kemendikbud perlu mencetak dan membagikan buku manual UNBK maupun Trobleshooting CBT ke sekolah-sekolah, bukan sekadar membagikan file yang sulit di buka. Dengan cara membagikan buku sekaligus akan menunjang budaya membaca kepada tim sekolah.
Hal yang tak kalah penting, kata Heru, sarana komunikasi/informasi antara pusat dan sekolah agar dipermudah dan diperbanyak. Sehingga jika ada informasi/kendala tidak hanya di berikan melalui situs UNBK yang tidak setiap saat dibuka, tetapi bisa melalui sarana WA (WhatsApp) maupun aplikasi lainya.–ESTER LINCE NAPITUPULU
Sumber: Kompas, 25 April 2018
