Gagasan menggabung (merger) perguruan tinggi swasta dalam upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi-sebagaimana yang diwacanakan Kemristek dan Dikti-harus dibarengi insentif. Di sisi lain, pemerintah sendiri harus membatasi pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru.
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2017 Suyatno di Jakarta, Senin (4/12), mengatakan, kebutuhan untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan hadirnya perguruan tinggi berkualitas adalah mutlak. Tawaran PTS untuk merger agar Indonesia bukan unggul di kuantitatif atau jumlah PT, melainkan fokus pada hadirnya PT berkualitas, usulan yang baik. “Asal, pemerintah sendiri punya sikap yang jelas,” katanya.
Sikap pemerintah, kata Suyatno, tak jelas. Di satu sisi menyerukan ajakan agar PTS kecil atau PTS yang satu yayasan mau merger agar jumlah PTS berkurang. Ada kajian, idealnya Indonesia cukup memiliki sekitar 1.500 PT. “Tapi, anehnya, pendirian PT yang baru terus saja berjalan. Seharusnya, PT yang diberi izin yang benar-benar mendesak untuk mendukung kebutuhan daya saing bangsa,” kata Suyatno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seharusnya, PT yang diberi izin yang benar-benar mendesak untuk mendukung kebutuhan daya saing bangsa.
Dari data di laman forlap.dikti.go.id per 4 Desember 2017 menunjukkan, jumlah PT di Indonesia saat ini 4.571 institusi. Adapun yang berstatus PTS 4.172 institusi. Sementara yang milik pemerintah 399 institusi. Total program studi ada 26.612.
Suyatno menambahkan, dukungan pemerintah terhadap pembiayaan di PTS minim. Dengan jumlah PTS yang lebih besar dari PTN, anggaran dari pemerintah tak mampu mengatasi kesenjangan mutu antar-PTS.
Wakil FRI 2017 Asep Saefuddin mengatakan, upaya mendorong PTS merger itu baik. Namun, mesti didasari pada klasifikasi persoalan agar tujuan merger bisa tercapai, yakni terjadinya peningkatan mutu PTS.
Menteri Ristek dan Dikti Mohammad Nasir dalam Rembug Nasional Asosiasi PTS Indonesia di Jakarta, pekan lalu, mengatakan, pemerintah mendorong PTS yang beryayasan sama untuk merger. Sejauh ini baru 26 PTS yang terakreditasi A. (ELN)
Sumber: Kompas, 5 Desember 2017
——————
Kuota Mahasiswa Bisa Jadi Solusi
Jika Ditopang Modal, PTS Siap Kembangkan Riset
Kalangan perguruan tinggi swasta siap mengembangkan mutu sesuai tuntutan zaman, termasuk melakukan penelitian yang tembus jurnal internasional bereputasi baik. Namun, mereka terkendala biaya. Salah satu solusi yang dibidik adalah memperbesar jumlah mahasiswa baru.
Dalam Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), di Jakarta, Rabu (29/11), Ketua Umum Aptisi M Budi Djatmiko menyatakan, PTS rela tidak menerima anggaran dari negara asalkan diberi ruang untuk menerima mahasiswa baru yang lebih besar.
“Lebih baik semua anggaran pendidikan untuk perguruan tinggi diberikan kepada perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, kuota mahasiswa baru mereka diturunkan,” kata Budi. Forum yang dihelat Universitas Esa Unggul itu ditutup oleh Presiden Joko Widodo serta dihadiri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir.
Budi menyoroti jumlah anggaran pendidikan yang diterima oleh Kemristek dan Dikti pada 2017, yaitu Rp 38,7 triliun. Jumlah itu tak jauh beda dari anggaran yang diterima pada 2016, yakni Rp 39,5 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, jumlah yang dikucurkan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) hanya 7 persen atau sekitar Rp 2,7 triliun setiap tahun. Dana tersebut dibagi kepada semua PTS yang jumlahnya 4.500 lembaga. Bandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang hanya 130 lembaga.
“Dana tersebut mayoritas untuk membiayai kopertis dan membayar biaya operasional. Bahkan, banyak PTS yang tidak menerima bantuan dari pemerintah,” ujar Budi.
Di sisi lain, PTN yang jumlahnya sedikit bisa bertindak laksana pukat harimau dalam menjaring mahasiswa baru. PTN besar bisa memiliki 10.000-15.000 mahasiswa. Artinya, PTN sudah dibiayai oleh negara, tetapi juga mendapat pendapatan dari mahasiswanya. Wajar jika PTN bisa maju pesat.
Modal terbatas
Sebaliknya, banyak PTS yang justru morat-marit. Situasi ini mengakibatkan PTS tidak memiliki modal untuk meningkatkan mutu. Tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat praktis tidak optimal.
Budi mencontohkan, PTS tidak memiliki modal untuk melakukan penelitian yang bermutu dan bisa diterbitkan di jurnal internasional bereputasi baik. Bahkan, dosen pun memiliki kesukaran untuk menempuh pendidikan lebih lanjut.
“Idealnya, kuota mahasiswa baru setiap PTN dikurangi. Mahasiswa yang tidak terserap di PTN praktis terserap di PTS,” ucap Budi. PTN bisa fokus mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi kelas dunia.
Sementara di PTS, melalui mahasiswa yang mencapai puluhan ribu, bisa mengumpulkan modal untuk meningkatkan mutu. Riset dan peningkatan kapasitas dosen bukan menjadi sesuatu yang berat dan sukar dilakukan.
Ia menekankan, prosedurnya tetap harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menristek dan Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
PTS tidak boleh sembarangan merekrut mahasiswa dan memberi perkuliahan. Tetap patuh kepada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Kebijakan kuota mahasiswa PTS harus berdasarkan akreditasi PTS dan program studinya,” ucap Budi.
Menteri siap ubah aturan
Mohammad Nasir dalam paparannya menyatakan akan mengulas semua aturan terkait pendidikan tinggi dan riset. Aturan akan dimodifikasi jika memang diperlukan dalam meningkatkan daya saing bangsa. Berdasarkan Indeks Kompetisi Global 2016-2017 oleh Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ke-36 dari 137 negara.
“Mutu bangsa tak berhubungan dengan jumlah penduduk, tapi ditentukan oleh kompetensi penduduk dalam wawasan, keterampilan, dan inovasi,” ujarnya. Pada era disrupsi, ada berbagai celah yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan bangsa, seperti perkembangan teknologi, penyelarasan sistem di semua bidang pemerintah, dan pendidikan jarak jauh yang dipantau ketat mutunya.
Rektor Institut Teknologi Bandung Kadarsyah Suryadi menerangkan, perkuliahan transdisipliner adalah kunci pendidikan tinggi masa depan. Semua perguruan tinggi harus menuju lembaga kewirausahaan.
Presiden Joko Widodo mengingatkan dunia pendidikan agar mendorong inovasi pada jurusan atau program studi sesuai dengan kebutuhan zaman. (DNE/INA)
Sumber: Kompas, 30 November 2017
