Meski memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia, Indonesia masih bergantung pada garam industri negara lain. Selain pragmatisnya industri garam dan lemahnya dukungan negara terhadap industri garam, kondisi geografis, terbatasnya luasan tambak garam, hingga budaya petani garam menjadi penyebabnya.
Indonesia memiliki panjang garis pantai 99.093 kilometer. Sebagai negara tropis, Indonesia dilimpahi sinar matahari sepanjang tahun. Namun, itu tak otomatis membuat Indonesia bisa memproduksi banyak garam.
Produksi garam di Indonesia umumnya dengan menguapkan air laut di atas lahan luas memakai energi panas matahari. Di sejumlah negara produsen garam dunia, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan China, garam didapat dari penambangan deposit gunung garam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Deposit gunung garam itu belum ditemukan di Indonesia,” kata ahli garam yang juga Direktur Kawasan Iptek Garam Universitas Trunojoyo Madura Makhfud Efendy, Minggu (13/8). Australia dan India, produsen utama garam dunia, juga mengandalkan produksi garam dengan teknik penguapan air laut seperti di Indonesia.
Dengan teknik penguapan air laut, jumlah produksi garam tergantung luas lahan dan panas matahari. Lahan luas diperlukan karena dari 1 kilogram air laut hanya menghasilkan 30 gram garam. Jadi, jika ingin produksi 100.000 ton garam, butuh 3,3 juta ton air laut.
Lahan luas saja tak cukup. Tambak garam harus ada di pesisir landai, tanah tak poros atau tak tembus, air lautnya bermutu baik, dan lautnya tenang dengan variasi pasang surut tak terlalu besar. “Itu membuat tak semua pesisir dan garis pantai Indonesia bisa jadi tambak garam,” kata ahli garam dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dradjat.
Karakteristik lahan itu membuat di selatan Jawa tak ada tambak garam. Data KKP menyebut, dari 34 provinsi, hanya 9 provinsi punya tambak garam pada 2015. Lahan itu tersebar di 44 kabupaten atau kota seluas 25.830 hektar dan produksi 2,9 juta ton garam.
Kurang asin
Selain lahan, mutu air laut yang baik dengan tingkat salinitas atau kandungan garam tinggi dan cemaran logam berat rendah jadi syarat produksi garam dengan mutu dan kuantitas baik. Saat musim kemarau tanpa hujan, kadar garam laut Indonesia 33 bagian per seribu (ppt). Sementara di Australia bisa mencapai 35-36 ppt.
“Bahan baku air laut dengan salinitas lebih tinggi lebih menguntungkan. Sebab, produktivitasnya lebih tinggi dan mengurangi waktu penguapan air laut,” kata Makhfud. Penguapan air laut butuh kuantitas pemanasan tinggi, curah hujan rendah, kelembaban udara rendah, dan kecepatan angin tinggi.
Meski Indonesia termasuk negara tropis, sebaran dan tingkat intensitas sinar matahari guna mendukung penguapan lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara di area subtropis, seperti Karibia, Meksiko, Afrika Utara, India, dan Australia. Selain itu, musim kemarau dengan paparan panas tinggi di Indonesia hanya 4-5 bulan per tahun.
“Di negara penghasil garam utama seperti Australia, China, dan Meksiko, panjang paparan sinar matahari 11 bulan setahun,” ungkap Makhfud. Itu membuat penguapan air laut di negara-negara itu lebih cepat.
Dengan laju penguapan 1.850 milimeter (mm) permukaan air per tahun dan curah hujan tinggi, 1.300 mm permukaan air per tahun, maka selisih antara laju penguapan dan curah hujan di Indonesia hanya 550 mm permukaan air per tahun. Itu jauh lebih rendah dibandingkan selisih penguapan dan curah hujan di Australia dan Perancis sebesar 3.300 mm dan 1.150 mm permukaan air per tahun.
Negara subtropis juga memiliki beda suhu tinggi antara puncak musim panas dan musim dingin, mencapai puluhan derajat celsius. Kelembaban udaranya pun rendah, 20-30 persen. Iklim itu membuat laju pengendapan pengotor dalam pembuatan garam dan kristalisiasi kandungan natrium klorida (NaCl) lebih cepat.
Berbagai keuntungan kondisi alam itu membuat produksi garam dengan teknik penguapan air laut di negara-negara subtropis lebih baik dibandingkan Indonesia. “Jadi, iklim tropis dan garis pantai terpanjang kedua di dunia bukan keunggulan komparatif Indonesia untuk produksi garam,” kata Makhfud.
Produktivitas rendah
Selain kondisi alam terbatas, produktivitas industri garam Indonesia rendah. Dengan luas lahan produksi garam kurang dari 30.000 hektar, produktivitas lahan garam sesuai data KKP 2015 mencapai 113 ton per hektar per musim. Sejumlah data lain menyebut produktivitas lahan garam Indonesia hanya 40-60 ton per hektar.
Dradjat memaparkan, produktivitas rendah itu dipicu kepemilikan lahan rendah. Satu hektar tambak garam di Indonesia bisa digarap dua petani. Itu biasanya hanya dijadikan sebagai tambak garam 4 bulan, Agustus-November. “Di luar masa itu, tambak garam akan dijadikan tambak udang atau bandeng,” ujarnya.
Proses pengerjaan lahan sempit itu pun amat tradisional, minim mengadopsi ilmu dan teknologi yang bisa mengoptimalkan produk garam. Harga garam dalam kondisi normal yang amat rendah, Rp 300-Rp 400 per kilogram, tentu bukan hal menarik bagi petani. Belum lagi biaya produksi tinggi. Konsekuensinya, produksi garam oleh petani sulit maksimal.
Pengelolaan industri garam di India bisa jadi perbandingan. Meski memakai teknik produksi garam sama dengan Indonesia, industrialisasi dan mekanisasi tambak garam di India lebih maju. Menurut Dradjat, satu industri bisa mengelola tambak garam 2.500 hektar dengan mempekerjakan 20 tenaga kerja. Banyak perusahaan seperti itu.
Untuk mendukung program swasembada garam di Indonesia, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan harus dilakukan. Selama ini, tambak garam terkonsentrasi di pantai utara Jawa, khususnya di Pulau Madura.
Penambahan luas tambak garam bisa dilakukan di Nusa Tenggara Timur yang punya waktu paparan sinar matahari lebih lama, 8-10 bulan dan kondisi air laut lebih baik dibanding pantura Jawa karena cemaran logam beratnya lebih rendah.
Untuk menghasilkan garam bermutu tinggi sesuai kebutuhan industri, perlu mekanisasi dan dukungan industri. Pola kemitraan petani dengan industri pun harus dilakukan demi memotong peran tengkulak yang jadi penentu harga garam petani. (M ZAID WAHYUDI)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Agustus 2017, di halaman 16 dengan judul “Kondisi Alam Kurang Mendukung”.
————-
Teknologi untuk Petani Stagnan
Meski komoditas yang dihasilkan bernilai strategis bagi pangan dan industri, petani garam hingga kini tetap terpinggirkan. Inovasi teknologi dan kebijakan untuk mendukung mereka pun sangat kurang. Dampaknya, industri garam sulit berkembang dan garam impor terus dijadikan pilihan pintas.
Sebagian besar produksi garam nasional dihasilkan petani atau petambak garam. Seluruh proses produksi garam rakyat itu, dari produksi hingga penjualan, masih dilakukan secara tradisional. Konsekuensinya, proses produksi garam tak efisien, jumlahnya sulit diprediksi, dan mutunya pun sulit dikendalikan.
Pembuatan garam oleh petani umumnya dengan cara sederhana, tanpa sentuhan teknologi. “Air laut hanya diuapkan dengan sinar matahari melalui beberapa kolam penguapan hingga didapat kristal garam,” kata Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Moch Muchlisin, pekan lalu.
Dalam teknik tradisional, air laut ditampung di kolam penampung untuk mengendapkan kotoran dan meningkatkan kepekatannya. Pada tingkat kepekatan tertentu, air dialirkan ke sejumlah kolam peminihan, biasanya lima kolam. Makin banyak melalui kolam peminihan, air laut yang didapat kian pekat.
Dari kolam peminihan, dihasilkan air tua yang merupakan bahan untuk mendapat kristal garam. Air tua itu dialirkan ke lahan disebut meja kristalisasi. Setelah diuapkan beberapa hari, diperoleh kristal-kristal garam.
Semua proses itu, mulai dari kolam penampungan hingga meja kristalisasi, mengandalkan pada sinar matahari. Alhasil, saat kemarau 2016 dengan intensitas hujan tinggi atau kemarau basah, produksi garam nasional pun anjlok dan memicu kelangkaan garam saat ini.
Pengetahuan kurang
Mayoritas petani garam di Indonesia memproduksi garam secara turun-temurun, tanpa paparan pengetahuan baru dan sentuhan teknologi berarti. “Keterbatasan pengetahuan jadi hambatan internal petani garam,” kata Direktur Kawasan Iptek (Science and Techno Park) Garam Universitas Trunojoyo Madura Makhfud Efendy.
Banyak petani melepas air tua ke meja kristalisasi tanpa pengontrolan ketat tingkat kepekatannya, air tua yang dilepas bermutu rendah. Dampaknya, proses penguapan di meja kristalisasi butuh waktu lebih lama dan kadar natrium klorida (NaCl) yang dihasilkan rendah.
Di sisi lain, petani umumnya langsung memanen lapisan garam pertama di meja kristalisasi. Seharusnya lapisan garam pertama itu dijadikan alas untuk produksi garam berikutnya.
Untuk meningkatkan kuantitas dan mutu garam, pemerintah menyebarkan teknologi geomembran. Teknologi sederhana itu dipakai berdasarkan prinsip geoisolator untuk mempercepat penguapan. Caranya melapisi meja kristalisasi dengan plastik geomembran berupa plastik polietilena densitas rendah (LDPE) berwarna hitam.
“Penggunaan geomembran mendorong produksi garam dua kali dengan waktu produksi separuh waktu produksi garam biasa,” kata Muchlisin.
Namun, menurut ahli garam BPPP Tegal, Dradjat, banyak petani pemakai teknologi geomembran enggan mencuci dan meniriskan garam yang didapat. Akibatnya, kadar NaCl garamnya rendah, kurang dari 95 persen. Industri menghendaki garam kadar NaCl lebih dari 97 persen. “Garam yang dihasilkan lebih banyak dan putih, tapi NaCl tak sesuai kebutuhan garam industri,” ujarnya.
Akses pasar
Keengganan petani mencuci dan meniriskan garam karena tak tahu harga garam industri. Selama ini, garam petani tanpa geomembran dihargai Rp 300 per kilogram, sedangkan garam dengan geomembran tanpa pencucian dan penirisan Rp 400 per kg. “Petani tak tahu harga garam industri karena akses pasar ke industri dikuasai tengkulak,” ucap Dradjat.
Selain geomembran, sejumlah perusahaan menawarkan inovasi teknologi produksi garam berupa rumah prisma. Teknologi itu diklaim bisa mengatasi soal mendasar pembuatan garam di Indonesia yang mengandalkan sinar matahari, yakni cuaca tak menentu.
Dengan teknologi rumah prisma, plastik geomembran tak hanya untuk melapisi lahan garam, tapi juga sebagai atap atau naungan tambak garam. Cara itu diklaim meningkatkan produksi garam dua kali dan garam yang diproduksi lebih bersih.
Masalahnya, rumah prisma masih proses uji coba. Biayanya mahal, sekitar Rp 100 juta per 1 hektar tambak. Kelayakannya untuk diaplikasikan bagi petani garam berskala luas sesuai kondisi sosial budaya petani garam Indonesia harus diuji.
Makhfud menambahkan, berbagai konsep teknologi yang ditawarkan bagi petani perlu ditimbang secara matang agar tak merugikan petani. Teknologi paling efisien, ekonomis, bisa diterapkan dan menguntungkan petani harus jadi pertimbangan.
Teknologi produksi garam hanyalah alat bantu. Penerapan teknologi tanpa dukungan kebijakan yang membuka akses petani garam pada informasi, modal, dan pasar, hanya mengulang cerita kegagalan penerapan teknologi yang tak utuh.–(M ZAID WAHYUDI)
———–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Agustus 2017, di halaman 4 dengan judul “Teknologi untuk Petani Stagnan”.
————————
Industrialisasi Jadi Kunci
Setiap tahun, lebih dari 2 juta ton garam diimpor. Sejumlah 65-85 persen di antaranya untuk memenuhi kebutuhan garam industri dengan kadar natrium klorida tinggi. Tanpa industrialisasi dan peningkatan mutu garam rakyat, kebutuhan garam industri yang hampir seluruhnya diimpor sulit dipenuhi.
Indonesia sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan garam industri. Namun, butuh perbaikan proses produksi dan pemasaran. Industrialisasi bisa membuat proses efisien, menguntungkan petani, dan menumbuhkan industri garam.
“Tak perlu teknologi sulit dan spesifik. Namun, konsep pabrik yang mudah dan integrasi lahan tak diterapkan serius,” kata Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Eniya Listiani Dewi di Jakarta, Selasa (15/8).
Untuk atasi ketergantungan impor garam industri dengan kadar natrium klorida (NaCl) lebih dari 97 persen, BPPT mengusulkan pembangunan industri garam di Nusa Tenggara Timur. Selain ada lahan luas, waktu paparan matahari 9 bulan, dan air laut bersih dari cemaran.
Untuk menghasilkan 1,7 juta ton garam industri setahun, butuh 15.000 hektar lahan garam dan 18 pabrik garam multiproduk, baik garam industri, garam farmasi NaCl 99,5 persen, dan garam proanalisa NaCl 99,99 persen. Agar tersedia bahan baku air garam bermutu, perlu membendung Teluk Kupang.
Dalam konsep itu, garam bermutu baik diproduksi dengan mengintegrasikan lahan dan membagi dalam 4 area: penampung air laut, saluran penguapan, penampung air tua dan meja kristalisasi. Itu untuk mengatasi lahan sempit yang tak efisien.
Jika mayoritas lahan milik petani, lahan sebagai meja kristalisasi sehingga perlu waduk penampung air tua. Jika memakai lahan petani sebagai penampung air laut atau air tua, petani jadi bagian inti plasma penerima bagian tiap panen. “Untuk integrasikan lahan, butuh dukungan pemerintah daerah. Lahan diintegrasikan dengan gudang dan pabrik,” kata Eniya.
Tak bergantung musim
Itu membuat produksi garam tak bergantung musim. Waktu panen dari 10-14 hari dipersingkat jadi 4-5 hari. Hasilnya, dari 400 hektar lahan bisa dihasilkan 50.000 ton garam industri setahun. Di luar area usulan industrialisasi garam, seperti sentra garam Jawa dan Madura, garam petani bisa fokus untuk garam konsumsi dengan NaCl kurang dari 94 persen. Di area itu, inovasi teknologi perguruan tinggi memacu mutu garam petani.
Dari catatan Kompas, usulan teknologi peningkatan kadar garam petani skala kecil diusulkan Institut Teknologi Bandung, Institut Petanian Bogor-Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Diponegoro, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Teknologi itu masih berupa purwarupa, butuh riset lanjutan, dan tak menyediakan air tua.
“IPB dan UTM meneliti teknologi presipitasi multitingkat demi pemurnian garam,” kata ahli teknologi garam dari Departemen Kimia IPB, Mohamad Khotib. Inovasi itu mengendapkan pengotor garam bertingkat agar kadar NaCl garam rakyat jadi 99,8 persen. Itu diuji coba skala tambak guna meminimalkan biaya kristalisasi garam.(MZW/YUN)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Agustus 2017, di halaman 16 dengan judul “Industrialisasi Jadi Kunci”.
