Alat Uji Hidrodinamika Usang

Fasilitas Milik Dalam Negeri Berpotensi Besar
Pengujian hidrodinamika guna memastikan kelaikan kapal dan bangunan apung lain oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi terkendala alat-alat pengujian yang usang. Padahal, itu merupakan layanan mendasar untuk tujuan besar mengoptimalkan sumber daya kelautan bagi kesejahteraan bangsa.

Peralatan yang dioperasikan Balai Teknologi Hidrodinamika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BTH BPPT) di Surabaya, Jawa Timur, itu sudah beroperasi sejak tahun 1993. Sudah waktunya peralatan itu diperbarui.

“Tantangannya adalah bagaimana merevitalisasi peralatan warisan Pak Habibie (BJ Habibie, presiden ketiga RI) supaya bisa dioptimalkan lagi. Apalagi dengan program tol laut dalam Nawacita, memproduksi kapal jadi tantangan,” kata Kepala BPPT Unggul Priyanto di Surabaya, Kamis (12/1).

Unggul mendampingi anggota Komisi VII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke BTH BPPT, yaitu Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra, Mukhtar Tompo dari Fraksi Hanura, dan Muhammad Nasir dari Fraksi Demokrat.

Sekitar 70 persen wilayah RI adalah laut dan merupakan benua maritim terbesar. Namun, menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Erzi Agson Gani, kontribusi sumber daya kelautan pada ekonomi nasional hanya 10-11 persen. “Padahal, potensinya dapat mencapai 130 persen terhadap pendapatan domestik bruto nasional,” ujarnya.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pun sudah mencanangkan sektor kemaritiman sebagai salah satu fokus pembangunan nasional. Namun, niat tersebut belum diimbangi dengan fasilitas nasional yang mumpuni, misalnya guna menyokong pengujian kapal dan bangunan apung lain.

Fasilitas yang dikelola BTH BPPT di Surabaya merupakan fasilitas pengujian kapal dan bangunan lepas pantai terbesar se-Asia Tenggara. Kepala BTH BPPT Taufiq A Setyanto menuturkan, kompetitor ada di tingkat Asia Pasifik, antara lain Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA–Petugas menyiapkan model kapal untuk pengujian di fasilitas Maneuvering and Ocean Basin di Balai Teknologi Hidrodinamika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/1). Peremajaan sejumlah peralatan pengujian sudah mendesak untuk mengimbangi permintaan kerja sama.

Menurut Taufiq, peremajaan mendesak salah satunya untuk peralatan pengujian olah gerak kapal yang membutuhkan gelombang buatan di fasilitas Maneuvering and Ocean Basin. “Sudah tiga bulan ini tidak kami lakukan, masih dalam perbaikan. Diharapkan akhir Januari atau pertengahan Februari sudah bisa karena beberapa model sudah menunggu,” katanya.

Biaya besar
Untuk bisa segera menjalankan pengujian dengan gelombang yang dimaksud, BTH BPPT melakukan perbaikan kecil yang memakan biaya sekitar Rp 450 juta. Namun, hal itu tidak menjamin kerusakan terhindarkan dalam waktu dekat. Supaya alat bekerja optimal dalam jangka panjang, alat pembuat gelombang yang baru sangat dibutuhkan dan itu bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Taufiq mengatakan, kondisi tersebut membuat pengadaan alat baru tidak mungkin dilakukan dengan anggaran tahunan BTH BPPT. Anggaran riset tahunan hanya Rp 2 miliar-Rp 3 miliar, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pelayanan jasa teknologi balai tersebut tahun 2016 hanya Rp 7,5 miliar.

Dari sisi perolehan, PNBP 2016 sudah lebih tinggi dari rata-rata per tahun yang hanya sekitar Rp 2,7 miliar.

Jika pengujian olah gerak kapal sampai tidak bisa menggunakan gelombang buatan, konsumen akan beralih ke negara lain yang punya fasilitas tersebut. Namun, Taufiq optimistis pemerintah bakal memperhatikan kebutuhan itu karena pemerintah memang menaruh perhatian pada dunia kemaritiman.

Ramson menyebutkan, DPR berkomitmen mendukung kerja BTH BPPT di sektor kemaritiman. Namun, ia meminta BPPT untuk menyusun narasi data yang mudah dimengerti pemerintah.

Hal itu sangat diperlukan guna meyakinkan para pengambil keputusan bahwa fasilitas pengujian kapal dan bangunan apung sangat penting bagi pembangunan sektor kemaritiman. Masih ada peluang untuk itu.

Kontrak kerja
BTH BPPT pada 2017, antara lain, mendapat tugas menyelesaikan rancangan kapal pengumpan sepanjang 45 meter yang mampu mengangkut 500 ton muatan bagi Kementerian Perhubungan guna mendukung tol laut. Tugas lain adalah merancang kapal ikan 120 gros ton bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melanjutkan perancangan kapal selam nasional.

Proyek kapal selam nasional merupakan kerja sama bentuk konsorsium antara BTH BPPT, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kapal selam adalah satu dari tujuh prioritas program pertahanan RI.

Taufiq mengatakan, konsorsium nantinya bakal melibatkan lebih banyak pihak, termasuk industri, untuk proses pembangunan prototipe dan produksi. Rancangan kapal selam itu direncanakan selesai tahun 2020. (JOG)
———————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Januari 2017, di halaman 14 dengan judul “Alat Uji Hidrodinamika Usang”.