Bergeser, Kiblat Ideologi Fakultas Hukum

Teori hukum progresif yang digagas mendiang Prof Satjipto Rahardjo dinilai ulang dalam workshop Dialektika Epistemologis dan Praksis Hukum Progresif di Fakultas Hukum Undip, Rabu (2/11).

Pengacara ternama Todung Mulya Lubis membuka acara tersebut dengan makalah bertajuk Quo Vadis Pemikiran Hukum Progresif.

Setelah memaparkan gagasan Prof Tjip, panggilan akrab Satjipto Rahardjo, Todung bertanya masihkah pemikiran seperti itu “laku” hari ini?

“Lihat saja generasi muda sekarang. Ahli hukum bagi mereka hanya berarti pengacara. Cita-cita mahasiswa hukum hanya menjadi pengacara saja,” jelas Todung.

Jawaban itu muncul karena pragmatisme, menjadi pengacara dianggap jalan lebih mudah mendapatkan kekayaan.  Solusi atas sikap itu disebutnya dengan membenahi pendidikan tinggi hukum. Pasalnya, pendidikan tinggi berlomba-lomba mendesain diri mencetak “lulusan siap pakai.”

Kiblat ideologi fakultas hukum sekarang telah bergeser dari yang semula dicita-citakan Prof Tjip, Dari mencetak ahli hukum menjadi menghasilkan profesional hukum semata.

Pembicara lain, Prof Dr Suteki SH MHum, menyinggung watak hukum modern yang liberal dan individual. Sifat itu menurutnya bisa direduksi dengan nilai keadilan dan keseimbangan yang merupakan cermin watak bangsa Oriental.

“Kasus Manisih dan ketiga saudaranya yang mencuri kapuk randu seharaga Rp 12.000, misalnya, apakah itu keadilan sesungguhnya yang dicari dalam kita berhukum selama ini? Tidak adakah ruang lain selain jalur hukum formal untuk mencari keadilan? Keadilan substansif yang seharusnya dihadirkan oleh hukum ternyata begitu terasing,” tutur Suteki.

Karya Agung

Dia menegaskan, ke depan harus terus dipikirkan apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan nilali keadilan, nilai keadilan yang harus diutamakan. Bukan sebaliknya.

Hadir pula sebagai pembicara Awaludin Marwan SH MH MA. Setelah workshop, kegiatan dilanjutkan pendirian Satjipto Rahardjo Institute.

Lembaga tersebut digagas mengingat ajaran Prof Tjip merupakan salah satu karya agung bangsa yang bisa dipakai sebagai rujukan utama dalam membangun sistem hukum nasional. Ajaran itu yang akan terus disempurnakan, baik dari sudut teoritis maupun praksis.

Ketua Umum Satjipto Rahardjo Institute yang juga Dekan FH Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum mengatakan, lembaga itu nanti akan menggelar berbagai kegiatan. Mulai dari diskusi, penerbitan buku, penelitian hingga pelatihan.

“Kami berharap lembaga ini bisa berdaya dengan tiga misi. Mengembalikan konstruksi filsafat hukum Indonesia pada paradigma ketimuran, menumbuhkembangkan pemikiran hukum progresif pada substansi, struktur dan budaya hukum, serta menyebarkan idealisme hukum yang berhati nurani, berbasis pada kekuatan gerakan masa sosial,” tandas Yos. (H35-65)

Sumber: Suara Merdeka, 3 november 2011