Ujian nasional tak pernah lepas dari kontroversi. Utak-atik dari formula pelaksanaan hingga apa yang ingin dicapai dengan menggelar hajatan evaluasi akhir secara nasional bagi siswa yang duduk di pengujung SMP dan SMA sederajat sampai saat ini belum juga berhenti.
Hajatan nasional yang merupakan bagian dari evaluasi pendidikan itu belum sepenuhnya bicara soal upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Bertahun-tahun lalu, ujian nasional (UN) dipandang sebagai puncak prestasi sekolah ataupun daerah, apalagi jika mencapai kelulusan 100 persen. Gelora mencapai tingkat kelulusan yang sempurna diukur dari nilai-nilai tinggi yang dicapai siswa, dengan diumumkannya peraih nilai UN tertinggi di tingkat daerah dan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, pendekatan kesuksesan UN yang diukur dengan tingkat kelulusan yang hampir sempurna, mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional, dipertanyakan relevansinya dengan mutu pendidikan. Sebab, hasil pengukuran mutu, salah satunya soal kompetensi guru secara nasional, justru masih rendah. Aneh bin ajaib, bisa menghasilkan siswa dengan nilai-nilai UN yang mengagumkan. Di tingkat internasional juga keterpurukan kualitas pendidikan Indonesia pun masih tampak, termasuk untuk penguasaan sains, matematika, dan membaca. Kita tertinggal dari negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia.
Kasak-kusuk soal UN yang curang dan manipulatif secara terstruktur merebak. Langkah untuk membuat UN dipercaya publik lewat komitmen penandatanganan pakta integritas UN dilakukan, tetapi UN tetap “dicurigai”.
Harga yang dibayar siswa dengan pendekatan UN untuk mengejar tingkat kelulusan dan nilai tinggi begitu mahal. Mereka dikorbankan dengan gaya belajar drilling di awal kelas akhir SMP dan SMA sederajat. Belum cukup dengan itu, dilakukan bimbingan belajar masuk ke sekolah untuk mengajari siswa trik menjawab soal. Akhirnya, belajar bukan lagi untuk menyelesaikan materi kurikulum yang sudah didesain. Pembelajaran menjurus upaya menyiasati soal model pilihan ganda.
Upaya untuk membuat UN kembali pada relnya, memotret capaian pendidikan yang sesungguhnya, diputarbalikkan dari praktik yang telah lama berlangsung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengusung indeks integritas UN (IIUN) sebagai parameter yang membanggakan bagi sekolah dan daerah. Sekolah dengan IIUN tinggi diberi piagam sebagai bukti bahwa sekolah itu berikhtiar menjunjung kejujuran dalam penyelenggaraan UN.
Pendekatan ini membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nilai UN untuk SMA sederajat tahun ini turun. Bahkan, penurunan tinggi terjadi pada sekolah yang menggelar UN berbasis komputer. Yang berbasis kertas pun (yang ditengarai berpeluang curang) nilai turun, tetapi ada perubahan, yakni indeks integritasnya semakin naik.
“Kita ingin agar integritas yang sekarang membaik juga dibarengi dengan prestasi yang membaik. Ini butuh kerja keras bersama agar mengubah cara belajar yang tadinya untuk lulus UN menjadi menguasai kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum,” ujar Anies.
Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam mengatakan, sekolah yang berhasil meraih IIUN tinggi, dan prestasi juga tinggi, adalah sekolah yang memang melaksanakan praktik pembelajaran yang baik. Sekolah ini mengedepankan penuntasan materi belajar dan mengelaborasi kompetensi yang harus dikuasai siswa, serta peduli pada pembentukan karakter siswa.
Kontraproduktif
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti berpandangan lain. Kebijakan standardisasi pendidikan yang makin gencar, ujarnya, ternyata tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam banyak hal, dampak UN justru kontraproduktif terhadap tujuan pembelajaran sendiri.
Sebaliknya, malah demoralisasi dan kehancuran pendidikan nasional yang kita tuai. Ini tampak dengan reduksi belajar pada hafalan, kecurangan sistematis, munculnya mafia sindikat jual beli soal dan jawaban UN, serta siswa bunuh diri karena stres akibat UN.
Evaluasi tujuan UN
Pemerintah harus berani mendobrak demoralisasi ini dengan mengevaluasi tujuan dan fungsi UN dengan mendasarkan diri pada ilmu psikometrik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
“Gunakan UN hanya untuk memetakan kualitas pendidikan di tiap daerah, sebagai alat bantu pengembangan dan intervensi pendidikan, berupa langkah afirmasi (affirmative action) bagi sekolah yang belum memenuhi standar nasional,” tutur Retno.
Kita patut mengapresiasi kebijakan yang tidak lagi menjadikan UN sebagai satu-satunya instrumen penentu kelulusan. Namun, akan lebih baik jika tujuan pemetaan pendidikan yang dilekatkan pada UN ditindaklanjuti secara konkret pula. Sekolah yang berintegritas kiranya diarahkan menularkan prestasinya pada sekolah yang masih jeblok. Jangan sampai UN cuma ritual nasional dari tahun ke tahun untuk menghabiskan anggaran…. (ELN)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Mei 2016, di halaman 12 dengan judul “UN, Antara Nilai dan Integritas”.
