”Mengikat” Calon Dokter Sebelum Kuliah

Biaya pendidikan kedokteran yang mahal kini tak lagi jadi masalah di Jawa Barat. Mulai 2016, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, tidak dikenai biaya alias gratis.

Seluruh biaya pendidikan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten/kota di Jabar.

Konsekuensinya, semua mahasiswa FK Unpad saat lulus dan jadi dokter harus bersedia ditempatkan di daerah mana pun di wilayah Jabar.

Sebaran Tak Rata
Data Dinas Kesehatan Jawa Barat menyebutkan, saat ini ada 11.114 dokter untuk melayani 46 juta warga Jabar. Artinya, satu dokter masih harus menanggung beban melayani 4.600 orang. Namun, karena sebarannya tidak merata,tidak jarang satu dokter harus menanggung beban lebih berat.

Meski belum terlalu ideal, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Luciyati mengatakan, sejauh ini pelayanan kesehatan masih bisa terpenuhi. Ia mencontohkan saat ini di setiap puskesmas di Jabar, khususnya yang sudah memiliki ruang perawatan, pelayanan kesehatan diperkuat satu dokter dengan 10-15 perawat. Saat iniada 1.057 puskesmas di Jabar.

Upaya menambah tenaga dokter, menurut Alma, tidak mudah. Hampirsemua daerah di Jabar menerapkan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil meski lulusan dokter dari lima universitas di Jabar mencapai 1.000 orang per tahun.

Rektor Universitas Padjadjaran sekaligus mantan Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Tri Hanggono Achmad mengatakan, perbaikan kesejahteraan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus segera dilakukan pemerintah. Hal itu, menurut Tri Hanggono, akan menarik minat dokter untuk mengabdi di sejumlah daerah di Jabar. Dia khawatir, minimnya fasilitas kesehatan rentan memicu belum idealnya pelayanan kesehatan di Jabar.

Sembari menunggu perbaikan kesehatan yang dilakukan pemerintah, Tri Hanggono mengatakan, Unpad akan membebaskan seluruh biaya pendidikan di fakultas kedokteran mulai2016. Sebanyak 250 kursi ditawarkan lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan seleksi bersama masuk PTN. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan tidak mampu.

Tri Hanggono mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota di Jabar mendukung kebijakan ini. Mereka akan membiayai semua biaya pendidikan dari awal sampai selesai. ”Syarat utamanya, setelah lulus mahasiswa itu harus bersedia ditempatkan di daerah yang dimintapemerintah daerah,” kata Tri Hanggono.

Dimas Argiwinata, lulusan SMA Negeri 1 Gegesik, Kabupaten Cirebon, yang dihubungi dari Bandung, Selasa (10/5), menuturkan, ia bersyukur bercampur bangga bisa diterima di Fakultas Kedokteran Unpad. Saat mendaftar seleksi nasional, Dimas tahu perkuliahan di FK Unpad akan berlaku sistem layaknya ikatan dinas.

Semua biaya kuliah ditanggung Pemprov Jabar dan setelah lulus harus mengabdi di Jabar. ”Di mana pun ditempatkan nanti harus siap. Orangtua saya mendukung,” kata Dimas.

Menurut Rektor Unpad Prof Tri Hanggono, meski gratis, tak berarti mutu pendidikan di FK Unpad rendah. Biaya tetap mahal, tetapi tak dibebankan kepada mahasiswa. Pihak universitas mencari sumber dananya.

Di Kalimantan Barat, setiap kabupaten/kota di provinsi itu membiayai kuliah tiga mahasiswa asal daerahnya di FK Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Rp 1 miliar.

Ada perjanjian antara mahasiswa dan pemerintah kabupaten/kota asalnya. Karena dibiayai kuliah di FK Untan, mereka harus mengabdi di daerah asal untuk periode tertentu. ”Kontrak kerja tergantung pemda. Ada yang N+1, ada 2N+1,” kata Raynaldo Pinem, mahasiswa FK Untan angkatan 2012 asal Kabupaten Bengkayang.

Dengan N+1, seseorang menyelesaikan pendidikan kedokteran 5 tahun. Lalu, ia wajib mengabdi di daerahnya selama 6 tahun. Sebagai penerima beasiswa daerah, Raynaldo mendapat dana Rp 10 juta per tahun untuk kebutuhan kuliah.

Menurut Rektor Untan Prof Thamrin Usman, dengan beasiswa daerah, diharapkan dokter asli daerah mau mengabdi hingga ke wilayah perbatasan Kalbar dan Malaysia. (SEM/ADH)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Mei 2016, di halaman 14 dengan judul “”Mengikat” Calon Dokter Sebelum Kuliah”.