Anti Intelektualisme di Indonesia

Dulu, tahun 2002, pernah ada seorang menteri yang percaya, bahkan memimpin suatu proyek penggalian, harta karun ajaib di daerah Batu Tulis, Bogor. Belum lama ini, seorang menteri mengatakan bahwa “penyakit LGBT” bisa disembuhkan dengan cara terapi direbus bersama rempah-rempah. Dua contoh di atas menunjukkan betapa kuatnya anti intelektualisme dalam kehidupan publik di Indonesia.

Bagaimana ini mungkin? Bukankah mulai dari orang biasa hingga para pejabat dan pengusaha berlomba-lomba mencapai gelar doktor bahkan guru besar? Bukankah kini sekolah-sekolah pascasarjana dibuka di mana-mana? Bukankah setiap hari acara-acara televisi menampilkan perbincangan yang menyuguhkan para pengamat dan para ahli?

Intelektualisme tidak pernah identik dengan gelar akademis. Intelektualisme juga tidak identik dengan banyaknya pengamat dan pakar. Jeremy Jennings (1997) bahkan mengatakan, kemunculan para pakar, pengamat, dan komentator di media-media justru menunjukkan gejala meredupnya peran kaum intelektual. Bagaimana ini bisa dijelaskan?

Anti intelektualisme adalah gejala penolakan atau setidaknya perendahan terhadap segala upaya manusia untuk mengambil sikap reflektif, berpegang konsep, ide, atau pemikiran dan perendahan terhadap mereka-mereka yang bekerja di dalamnya. Dalam praktik, anti intelektualisme sering didasari primordialisme dan sikap gampangan. Anti intelektualisme pada dasarnya adalah gerak balik ke arah kemunduran. Oleh karenanya, dengan memahami gejala anti intelektualisme, kita bisa memahami mengapa suatu masyarakat terlambat untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, yang pertama mesti kita gali adalah apa yang kiranya melatarbelakangi menguatnya anti intelektualisme?

Pemikir Amerika Richard Hofstadter dalam karya monumentalnya, Anti-intellectualism in American Life (1963), mengidentifikasi tiga ekspresi utama anti intelektualisme yang berkembang di Amerika, yakni: pertama anti rasionalitas, kebanyakan sikap ini diekspresikan oleh pandangan keagamaan yang sempit yang memandang bahwa akal budi manusia merupakan perangkat yang menjauhkan manusia dari realitas absolut keilahian.

Kedua, sikap anti elitisme, dalam konteks Amerika, lebih merupakan penolakan terhadap berbagai bentuk pencapaian kesempurnaan, penolakan terhadap standar tertentu dalam rangka memuaskan aspirasi massa yang lebih besar.

Ketiga, instrumentalisme non-reflektif-yakni instrumentalisme yang diakibatkan oleh perluasan logika pasar kapitalis yang memperkuat sikap pragmatis dalam kehidupan-menumpulkan daya kritis dan memperluas konsumerisme.

Gejala mediokrasi dan “masyarakat info”
Beberapa ciri yang dikemukakan Hofstadter di Amerika dapat kita temui dalam pengalaman Indonesia. Salah satu ciri yang mirip dan terjadi di sini adalah anti rasionalitas sebagai ekspresi dari sikap keagamaan yang sempit. Meski demikian, di Indonesia penguatan anti intelektualisme juga dipicu oleh perkembangan lain dalam demokrasi politik yang sering bersifat paradoksal. Salah satu titik berangkat yang dapat kita pakai untuk melihat anti intelektualisme adalah dalam gejala mediokrasi yang dipicu oleh demokratisasi media massa.

Kebebasan pers telah mendorong pertumbuhan industri media, telekomunikasi, dan informasi dalam perkembangan yang tak bisa diramalkan ke mana ujungnya. Meluasnya kebebasan dan akses kepada telekomunikasi serta informasi mendorong terjadinya demokratisasi pengetahuan. Demokratisasi pengetahuan terlihat dalam gejala: akses yang lebih mudah terhadap buku dan beragamnya versi serta sumber-sumber pengetahuan. Tak pelak lagi, masyarakat kita memang mengalami surplus pengetahuan.

Meski demikian, justru di sinilah ironi kebudayaan muncul: kuantitas bergerak terbalik dengan kualitas. Meluasnya akses terhadap sumber-sumber pengetahuan ternyata dengan serta-merta tidak diikuti oleh suatu sikap baru dan penghargaan atas pengetahuan dalam masyarakat. Di titik ini, yang terbentuk bukanlah masyarakat yang tumbuh dan didorong oleh suatu konsepsi kehidupan yang bisa dipertanggungjawabkan, melainkan suatu “masyarakat info”, yakni kehidupan publik yang dikendalikan oleh info-info.

“Masyarakat info” merasa diri mengetahui karena merasa menguasai beragam informasi meski sesungguhnya mereka tidak memahami. Masyarakat info senang untuk terlibat dalam aneka percakapan publik di berbagai media sosial tanpa merasa perlu memahami sejarah dan asal-muasal gagasan. Di sini, masyarakat info paralel dengan model keterlibatan publik yang “asal tampil”. Pada suatu titik, mereka merasa sering merasa lebih benar karena pikiran “gampangan” yang mereka praktikkan dianggap lebih menuntun pada “solusi praktis”.

Anti elitisme di Indonesia
Dalam zaman kini, orang merasa sudah dan mudah untuk merasa menjadi “intelek” karena Google dan debat para selebritas di TV. Debat, refleksi, dan komunitas berpikir dianggap tidak relevan lagi. Karenanya, akhirnya sering terjadi konsep, opini, teori, dan intelektual dianggap terlalu “abstrak”, “sulit”, dan tidak up to date. Pada akhirnya, opini, gosip, dan desas-desus dianggap lebih bernilai ketimbang konsep. Selebritas dan “pengamat” dipandang lebih menguasai soal ketimbang kaum intelektual. Popularisme lebih bernilai ketimbang gagasan.

Dominasi popularisme ini juga yang kemudian mendaur ulang pandangan “kebenaran mayoritas”: bahwa yang disukai oleh orang yang lebih banyak dianggap yang lebih benar. Di titik inilah anti intelektualisme di Indonesia juga mengidap pandangan anti elitisme.

Anti elitisme di sini tidak dimaksudkan sebagai anti “kaum elite/penguasa”, melainkan anti pada pandangan, pendapat, pikiran yang tidak beredar secara populer. Di sini pula Indonesia sering mendaur ulang stigma sosial dalam soal keagenan politik, yakni bahwa mereka yang terlalu melandaskan tindakan pada ide atau teori tidak tepat masuk dunia politik. Mereka juga kemudian dianggap tidak mampu memahami perasaan dan aspirasi orang banyak, elite, bersifat kebarat-baratan.

Hal lain yang juga muncul dari anti elitisme adalah keengganan pada keketatan berpikir. Orang yang setia pada rigiditas akan dengan mudah dipandang sebagai orang yang “tidak memahami dinamika masyarakat”, non-kompromis, dan keras kepala. Anti rigiditas ini yang kiranya juga tecermin dalam gejala mudahnya orang berkompromi dengan segala keadaan.

Anti intelektualisme juga berasal dari dunia pendidikan. Birokratisasi dunia pendidikan telah sedemikian rupa mengubah kultur akademik di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah, banyak guru terjebak dalam rutinitas kepegawaian sehingga proses pembelajaran di sekolah lebih merupakan ekspresi dari kedinasan yang secara ketat disupervisi oleh para atasan. Dengan itu, guru lebih memandang dirinya sebagai pegawai ketimbang sebagai mitra berpikir siswanya.

Sementara di universitas-universitas, gejala birokratisasi terkait dengan relasi-relasi antara universitas dan birokrasi negara dan pengusaha. Dalam situasi di mana universitas secara politik dan ekonomi menjalin hubungan ketergantungan dengan orang-orang kuat, kultur akademik yang kritis redup digantikan dengan kompromi dan pengendalian. Ini pula yang mengawali pergeseran kaum intelektual menjadi expert. Dengan expert, dimensi kritik digeser menjadi semacam profesionalisme yang bebas nilai.

Yang terakhir, anti intelektualisme di Indonesia juga dipicu oleh menguatnya teknikalisasi dalam politik. Sejak kekuasaan politik bisa dicapai semata-mata secara teknis melalui iklan, pencitraan, dan survei, maka politik yang ideasional makin tidak dianggap penting. Banyak pemimpin hanya tertarik membaca liputan yang bagus tentang dirinya, mengambil sikap pragmatis, hingga gagal mengambil sikap prinsipiil dalam politik.

Apa kerugian dari menguatnya gejala ini? Anti intelektualisme pada dasarnya adalah anti pikiran dan anti kritik. Hilangnya sikap rigid, kritik, meluasnya kompromi, menguatnya anti rasionalitas secara perlahan akan memengaruhi dunia pendidikan dan pembentukan kebudayaan serta melahirkan tumpukan generasi medioker.

Indonesia muncul sebagai hasil kerja dan sejarah kaum intelektual, kelangsungannya hanya bisa dirawat dan dijaga juga oleh kaum intelektual.

Robertus Robet, Sosiolog di Universitas Negeri Jakarta
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 April 2016, di halaman 6 dengan judul “Anti Intelektualisme di Indonesia”.