Spesialisasi dalam Profesi

Variabel yang membuat seseorang menjadi sakit atau sembuh dari penyakit sangat banyak. Ada variabel fisik atau biologis, ada variabel mental psikologis, ada variabel sosial, dan juga variabel lingkungan. Tidak mungkin seorang dokter dapat menguasai semua variabel itu.

Ketika seorang dokter ingin menguasai hanya satu atau dua variabel saja, tumbuhlah spesialisasi. Kemudian dia akan mendalami dan mengembangkan ilmu di bidang yang diminatinya itu semakin dalam dan semakin jauh.

Teknologi pun kemudian mengikutinya. Jadi, pada dasarnya, spesialisasi kedokteran tumbuh karena tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan kehidupan manusia.

Spesialisasi kedokteran sebenarnya bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang penyakit dan penyembuhannya. Bahwa kemudian berakibat pula pada pelayanan kepada pasien, itu adalah konsekuensi dan bukan tujuan utama spesialisasi. Namun, di Indonesia biasanya tujuan untuk pelayanan lebih menonjol, apalagi kalau bidang itu akan banyak mendatangkan materi.

Pelayanan spesialis akan berkembang, tetapi dalam pengembangan ilmunya, kita cenderung mengikuti saja apa yang terjadi di negara lain. Sumbangan terhadap kemajuan ilmu kedokteran dunia tidak terdengar. Kita lebih banyak menjadi negara konsumen atau peniru dan bukan penemu atau inovator.

Dulu kita mempunyai Sutomo Tjokronegoro yang teori tentang “trias kanker otak” dijadikan rujukan dunia. Juga ada Lie Kian Yu yang penelitiannya tentang cacing tambang masuk dalam buku teks parasitologi dunia. Tokoh-tokoh seperti itu kini belum ada lagi.

Ditentukan profesi
Jadi, pada intinya spesialisasi atau percabangan ilmu kedokteran ditentukan kelompok profesi itu sendiri karena keinginan memperdalam dan menguasai variabel yang diminatinya. Ketika ilmu tentang penyakit anak menemukan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, muncullah spesialisasi ilmu penyakit anak. Ketika ilmu penyakit jiwa mempunyai ciri tersendiri, berpisahlah psikiatri dari spesialisasi neurologi. Uniknya, di abad ke-19, neurologi sendiri merupakan bagian dari ilmu penyakit dalam. Begitulah seterusnya.

Perpisahan atau percabangan spesialisasi itu tak selamanya mulus. Hampir selalu ada beda pendapat di antara profesi kedokteran itu sendiri. Kita mengalami betapa “perpisahan” ilmu penyakit jantung dari ilmu penyakit dalam menimbulkan gejolak cukup keras dalam profesi kedokteran Indonesia. Kini spesialisasi penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal, sudah memisahkan diri dari ilmu penyakit dalam meski tak sepenuhnya.

Kesepakatan biasanya terjadi setelah dapat dijelaskan ruang lingkup kerja, kompetensi, dan kurikulum pendidikannya. Selanjutnya akan berjalan secara alami. Pemerintah dan masyarakat kemudian tinggal memanfaatkan mereka itu semua. Jadi, dalam pendidikan kedokteran, kalau dianalogikan dengan pembuat pakaian, kelompok profesi adalah desainer, atau perancang, lembaga pendidikan menjadi penjahitnya, lalu pemerintah dan masyarakat sebagai pemakainya.

Sebelum tahun 1980-an, di Indonesia pendidikan spesialis berada dalam “kekuasaan” perhimpunan spesialis. Mereka itu yang mendidik, menguji, dan memberikan brevet spesialis. Sesudah 1980-an pemerintah menetapkan bahwa pendidikan harus dilakukan fakultas kedokteran dan brevet (ijazah) diberikan kementerian pendidikan.

Untuk mereka yang lulus sebelum ketentuan itu, dilakukan “pemutihan” oleh kementerian pendidikan. Namun, percabangan spesialisasi tetap ditentukan kelompok profesi itu sendiri. Ketentuan tentang lingkup kompetensi dan kurikulum pendidikannya tetap ditetapkan kelompok profesi. Untuk menjadi penengah antara lembaga pendidikan dan kelompok profesi, dibentuk Consortium of Medical Sciences (CMS) yang kemudian dikembangkan menjadi Consortium of Health Sciences (CHS).

Kementerian kesehatan
Dalam pengembangan spesialisasi, kementerian kesehatan tidak banyak ikut campur karena pada hakikatnya ia hanyalah salah satu dari pengguna hasil lulusan pendidikan kedokteran. Bukan penentu dokter apa yang harus diluluskan.

Selain kementerian kesehatan, institusi pemerintah yang lain (seperti TNI, Polri, dan kementerian lain) dan masyarakat swasta juga menjadi pengguna. Di institusi lain tersebut bisa pula berkembang spesialisasi baru, seperti spesialis penerbangan, penyelaman, kesehatan ruang angkasa, dan sebagainya yang kementerian kesehatan tidak menggunakannya.

Karena itu, menjadi aneh ketika pemerintah (kementerian kesehatan) melalui undang-undang pendidikan dokter menetapkan perlunya spesialisasi baru, yaitu dokter pelayanan primer. Tanpa jelas ruang lingkup kerjanya, cakupan kompetensinya dan kurikulum pendidikannya. Bagi kalangan dokter umum, yang sekarang juga sudah mengembangkan dokter keluarga, lapisan spesialisasi baru ini menjadi rancu.

Alangkah lebih bijaksana kalau kementerian kesehatan, sebelum mengusulkan gagasan adanya spesialisasi dokter layanan primer ini, berbicara dengan kelompok profesi kedokteran seperti yang dilakukan CMS dulu.

Bagaimana reaksi fakultas kedokteran dengan istilah baru ini? Karena hal itu dituangkan dalam UU, beberapa fakultas kedokteran mengklaim bahwa hasil didikannya sudah memenuhi kriteria dokter layanan kesehatan primer. Entah berdasarkan kriteria dan kurikulum yang mana.

Kartono Mohammad, mantan pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 April 2016, di halaman 6 dengan judul “Spesialisasi dalam Profesi”.