Lulusan PT Belum Dipetakan

Perlu Pergeseran Alokasi Mahasiswa dari Sosial-Humaniora ke Sains-Keteknikan
Peta ketersediaan tenaga kerja spesifik untuk mengisi sektor unggulan pembangunan dan sektor usaha/industri baru yang tumbuh belum tersedia. Perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang melimpah dalam bidang tertentu, tetapi kurang untuk sektor yang dibutuhkan.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Selasa (5/4), di Jakarta, mengatakan, program studi sosial di perguruan tinggi masih lebih diminati oleh mahasiswa ketimbang bidang eksakta. Akan tetapi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) akan melakukan pemetaan mengenai jumlah persis ahli-ahli sosial yang dimiliki. Hal ini agar tidak ada prodi tertentu yang memiliki jumlah mahasiswa membeludak, sementara lulusannya tidak terserap di dunia kerja.

Terhadap jurusan yang tidak berkaitan langsung dengan rencana pembangunan, kuota akan dibatasi. Artinya, mahasiswa yang mereka terima disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bidang ilmu tersebut sehingga tidak ada lulusan yang mubazir.

Sementara itu, prodi-prodi yang terkait langsung dengan rencana pembangunan dan inovasi, seperti Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Kelautan, akan diberi afirmasi oleh Kemristek dan Dikti berupa prioritas kuota.

Bidang yang diperkuat
Nasir mengatakan, prodi yang terkait lima pembangunan, seperti energi dan kelistrikan, pertanian dan ketahanan pangan, industri dan manufaktur, pariwisata, kelautan, serta energi baru dan terbarukan, sudah ada dan akan diperkuat. PT juga mendukung penyiapan SDM dan riset bidang transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, serta material maju seperti nanoteknologi.

Pergeseran
Pada kesempatan lain, Nasir menyatakan, pergeseran alokasi jumlah mahasiswa dari bidang ilmu sosial-humaniora ke ilmu sains-keteknikan diperlukan untuk memasok sumber daya manusia berkualitas ke bidang pembangunan. Setelah pergeseran alokasi, jumlah mahasiswa program studi sosial-humaniora juga perlu ditekan.

”Jika kami tidak mengambil strategi itu, jumlah kebutuhan pekerja bidang keteknikan tidak akan terpenuhi,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan Abdul Wahab Bangkona mengakui belum ada pemetaan mengenai kebutuhan ketenagakerjaan yang spesifik. Pihaknya baru bulan lalu melakukan kerja sama dengan 11 PT untuk melakukan penelitian mengenai profesi-profesi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi target pembangunan negara dan industri.

Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amich Alhumami mengatakan, penyusunan kebutuhan SDM lulusan PT perlu juga memperhatikan peta pusat ekonomi dan unggulan wilayah. Hal ini sekaligus untuk menata prodi yang ada agar terjadi keseimbangan antara sosial humaniora dan sains-teknik.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) Jamhari mengatakan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, prodi pertanian yang jumlahnya sekitar 1.500 bisa diandalkan. Namun, pendidikan pertanian di PT lebih menekankan pada sains atau ilmunya, padahal kemampuan praktik juga dibutuhkan.

Sampai saat ini, ujar Jamhari, belum ada acuan soal kebutuhan tenaga pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan, dari jenjang D1 hingga S3. Padahal, pemetaan SDM pertanian ini bisa membantu PT untuk menghasilkan lulusan yang ahli di bidang pemuliaan, hama penyakit, hingga penyuluh, ahli tanaman pangan, ahli perkebunan, dan lain sebagainya.

”Perlu kolaborasi dari forum PT pertanian dengan pemerintah dan dunia usaha/industri untuk bisa memetakan SDM yang dibutuhkan sektor pertanian,” kata Jamhari.

Tantangan saat ini adalah menghasilkan petani generasi kedua yang modern yang mengembangkan pertanian dengan ilmu dan teknologi. ”Profil petani kita masih yang dulu sehingga belum menarik minat untuk sarjana menjadi petani yang terjun di sektor produksi atau on farm,” kata Jamhari yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Konsultan Ketenagakerjaan dari Aida Consultant Company, Mohamad Soleh, mengatakan, profesi-profesi berbasis digital akan semakin dibutuhkan . Misalnya, sistem pemasaran dalam jaringan, analisis dampak sosial media terhadap produk ataupun kebijakan, dan pengembangan teknologi informasi/komunikasi yang spesifik pada suatu profesi.(DNE/ELN/C02)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 April 2016, di halaman 12 dengan judul “Lulusan PT Belum Dipetakan”.