Lulusan Perlu Jaminan Kerja

Perusahaan Asing Incar Siswa Sekolah Kejuruan di Indonesia
Selain peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan, pemerintah perlu mempersiapkan industri dalam negeri agar bisa menyerap dengan baik lulusan sekolah kejuruan. Tidak sedikit lulusan sekolah kejuruan lebih memilih bekerja di luar negeri karena jaminan hidup yang lebih menjanjikan.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, misalnya, hampir semuanya terserap industri perkapalan luar negeri. Bahkan, para siswa telah “dipesan” sejak kelas X.

Kepala SMKN 1 Mundu Ecep Jalaluddin, Jumat (1/4), di Cirebon, mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan industri dalam negeri agar bisa menyerap sebaik-baiknya lulusan sekolah kejuruan. Hal ini sangat penting dilakukan karena perusahaan luar negeri cukup aktif mencari lulusan sekolah kejuruan.

“Pemerintah mencanangkan kebijakan poros maritim. Seharusnya, para lulusan sekolah kejuruan bidang perikanan dan kelautan juga terserap dengan baik di dalam negeri,” ujar Ecep. Ia berharap komitmen pemerintah untuk meningkatkan jumlah sekolah kejuruan diimbangi dengan kesiapan industri dalam negeri menyerap lulusan sekolah kejuruan.

Prana Prinagis, siswa kelas XI SMKN 1 Mundu, mengaku telah mendapatkan tempat di sebuah perusahaan Jepang. “Saat pertama kali masuk di sekolah ini, saya mendapatkan beasiswa dari perusahaan Jepang dan harus bekerja di sana nantinya,” ujar anak nelayan ini.

Berdasarkan data Bidang Hubungan Industri SMKN 1 Mundu, dari sekitar 400 lulusan sekolah tersebut, sekitar 150 siswa di antaranya dikirim ke industri perkapalan di Jepang, termasuk 50 siswa yang mampu bekerja di kapal pesiar. Adapun untuk bidang pengolahan perikanan di darat, jumlah siswa yang terserap di luar negeri mencapai 150 orang.

“Sisanya melanjutkan kuliah, menjadi TNI/Polri, dan bekerja di dalam negeri,” ujar Wakil Kepala Bidang Hubungan Industri SMKN 1 Mundu Arief Setiawan.

Menurut Arief, bekerja di luar negeri lebih menarik. Jaminan hidup yang ditawarkan perusahaan di luar negeri lebih menjanjikan ketimbang perusahaan di dalam negeri. Ia menjelaskan, di kapal luar negeri, para lulusan bisa mendapatkan upah Rp 8 juta per bulan. Namun, di Indonesia, mereka hanya menjadi anak buah kapal (ABK) dengan upah sekitar Rp 2 juta setiap bulan.

Permintaan perusahaan luar negeri terhadap lulusan sekolah kejuruan juga tergolong tinggi. “Jepang, misalnya, meminta 200 orang untuk bekerja di laut, tetapi kami hanya mampu mengirim 150 lulusan,” ujar Arief.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKP Malahayati, Jakarta Utara, Dapot Diaman, Jumat, mengatakan, upah dan jaminan keamanan merupakan daya tarik lulusan sekolah kepelautan untuk bekerja di luar negeri. “Gaji di luar negeri untuk ahli nautikal tingkat (ANT) 3 bisa mencapai Rp 50 juta, berbeda jauh dibandingkan dengan di Indonesia yang jumlahnya sekitar Rp 8 juta atau kurang,” ujar Dapot.

Terkait dengan keamanan kapal, Dapot menilai, perawatan kapal di Indonesia yang kurang memadai menyebabkan keselamatan pelaut tidak terjamin. Ia menyebutkan, perusahaan transportasi laut Indonesia lebih memikirkan upaya untuk mendapat penumpang sebanyak-banyaknya.

Direktur Akademi Djadajat, Jakarta Utara, Kapten HM Thamrin juga menilai bahwa upah dan keamanan kapal merupakan problem utama sektor maritim di Indonesia.

Jangan dipersulit
Selain itu, Thamrin menambahkan, pendidikan maritim Indonesia jangan dipersulit dengan berbagai peraturan dan birokrasi yang berbelit-belit. “Pemerintah harus bersinergi dengan akademi swasta karena lembaga pendidikan negeri tidak mampu menghasilkan sendiri perwira dalam jumlah banyak,” tutur Thamrin.

Sebanyak 17 akademi dan 42 SMKP saat ini terancam berstatus tidak diakui oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan keuangan lembaga pendidikan yang terbatas untuk pengadaan fasilitas simulator anjungan kapal.

Salah satu akademi yang masih menunggu pengesahan status diakui dari Dirjen Perhubungan Laut adalah Akademi Maritim Djadajat. Sekolah setingkat diploma 3 yang berdiri sejak 1963 itu telah melengkapi fasilitas simulator dan menunggu pemantauan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Dirjen Perhubungan Laut.

“Akhir semester genap ini, sekitar 300 taruna kami segera mengikuti ujian sebelum pemagangan. Kami mencoba mencari solusi lain apakah ujian ditunda sambil menunggu verifikasi dari Ditkapel,” tutur Thamrin. Menurut dia, pada masa lalu, akademi diperbolehkan untuk bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang memiliki fasilitas simulator.

Adapun sejumlah SMK kepelautan yang masih berstatus rekomendasi berusaha menyiasati biaya pendidikan dengan menggunakan fasilitas simulator milik lembaga pelatihan. Hal itu dimungkinkan terjadi karena SMK masih diperbolehkan memanfaatkan fasilitas simulator milik lembaga pelatihan.

SMK Pelayaran Malahayati memberikan rentang waktu selama dua tahun bagi alumni untuk mengikuti latihan simulator dan pemagangan. “Selama periode dua tahun itu, mereka bisa bekerja untuk mengumpulkan uang agar bisa mengikuti pelatihan simulator,” kata Dapot.(IKI/C02)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 April 2016, di halaman 12 dengan judul “Lulusan Perlu Jaminan Kerja”.