Ruang pleno Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Minggu (8/11) pagi, diramaikan wajah-wajah anak muda belia. Mata mereka menatap lekat layar komputer jinjing di depannya.
Ada lebih dari 20 meja disusun di ruang pleno itu. Seperti layaknya ujian semester, setiap tim, yang terdiri atas satu hingga empat orang, membangun “koloni” kecil di tiap meja. Sebanyak 42 tim berlomba dalam ajang “Pilkada Serentak Apps Challenge” yang digelar Komisi Pemilihan Umum serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Farida (22), Ika (21), dan dua temannya sedang membuat aplikasi untuk gawai. Mereka menampilkan nama-nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkompetisi merebut jabatan pemimpin di 260 kabupaten/kota dan sembilan provinsi dalam aplikasinya. Tak lupa mereka menampilkan video animasi cara memberikan suara dengan benar serta notifikasi hitung mundur pilkada serentak. “Target kami membantu memberi informasi dan pengetahuan soal pilkada lewat aplikasi karena sekarang orang-orang, kan, tidak lepas dari gawai (gadget),” tutur Farida.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ridwan Sumantri (35), yang membuat aplikasi “Pemilu Akses”, malah memiliki target yang lebih spesifik. Ia merancang aplikasi berbasis situs (website) untuk membantu para pemilih difabel mengenali visi dan misi para calon kepala daerah di sekitar mereka. Bahkan, Ridwan menambahkan alat yang bisa membantu pengguna dengan gangguan penglihatan mengenali para kandidat pilkada.
Generasi baru
Ketua KPU Husni Kamil Manik menuturkan, lomba aplikasi ini merupakan bagian dari upaya KPU merangkul pengguna internet yang kini jumlahnya sudah 80 juta jiwa di Indonesia. Husni berharap aplikasi internet soal pilkada dapat menarik perhatian para pengguna internet agar mereka pun berpartisipasi aktif pada penghitungan suara.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO–Peserta babak final Kontes Aplikasi Pilkada Serentak mempersiapkan aplikasi mereka di kantor KPU, Jakarta, Minggu (8/11). Selain untuk menguji kreativitas, kompetisi itu juga dimaksudkan mencari aplikasi yang dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pilkada serentak pada 9 Desember nanti.
“Kalau bisa, kami juga berharap pengguna internet yang berjumlah 80 juta jiwa itu juga bisa berpengaruh pada lingkungannya. Penting bagi KPU untuk berhubungan dengan kelompok masyarakat ini sesuai dengan cara mereka berkomunikasi dan kebutuhan yang mereka inginkan,” ujar Husni.
Harapan ini tentu bukan sesuatu yang aneh dalam era digital seperti sekarang. Saat ini tumbuh generasi-generasi baru yang memerlukan penanganan berbeda. Membahas soal generasi era post-modern, The Telegraph edisi 31 Juli 2014 menurunkan artikel bertajuk “Gen Z, Gen Y, Baby Boomers-a Guide to the Generations”. Generasi Z merujuk pada anak-anak yang lahir menjelang dan setelah milenium baru. Mereka ini sering disebut sebagai digital native alias “penduduk asli/pribumi” dunia digital.
Sebelum itu, ada generasi Y yang lahir pada kurun waktu 1980-2000. Mereka ini sudah mulai melek teknologi. Generasi X adalah mereka yang lahir pada periode 1965-1979 dan terkenal dengan budaya subkulturnya. Sementara itu, generasi baby boomers lahir pada 1946-1964. Periode ini ditandai dengan ledakan angka kelahiran bayi pada masa-masa awal setelah Perang Dunia II usai.
Budaya kewargaan
Generasi X, Y, dan Z tersebut merupakan orang-orang yang hidup berdampingan, atau bahkan sangat dekat dengan dunia digital. Soal dampak teknologi informasi bagi mereka, tentu ada yang positif dan negatif. Hujatan, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial yang belakangan tengah ramai dibahas di Indonesia merupakan salah satu contoh negatif media sosial dan partisipasi politik. Namun, upaya membuat aplikasi daring itu tentu menjadi bentuk partisipasi positif.
Hanya saja, aplikasi-aplikasi itu tidak langsung berujung pada partisipasi aktif di ranah daring. Tantangan selanjutnya bagaimana partisipasi offline pengembang aplikasi yang ditujukan kepada netizen atau pengguna internet itu bisa melahirkan partisipasi di dunia daring. Selanjutnya, partisipasi daring itu bertransformasi dalam aktivitas offline di bilik suara pada 9 Desember mendatang.
Supaya transformasi itu muncul, Peter Dahlgren (2009) dalam Media and Political Engagement menyebut perlunya penumbuhkembangan budaya kewargaan (civic culture). Pengetahuan dan kepercayaan menjadi dua dari enam komponen yang membentuk budaya kewargaan itu. Aplikasi daring pilkada serentak ini punya peran memberikan pengetahuan. Namun, supaya orang mau berpartisipasi, perlu pula mereka punya kepercayaan. Kepercayaan ini bisa kepada peserta pilkada ataupun kepercayaan pada institusi penyelenggara pemilu.
Dengan kata lain, aplikasi-aplikasi daring bisa menjadi medium tumbuhnya partisipasi yang tetap perlu dipupuk dengan kepercayaan. Oleh karena itu, peserta dan penyelenggara pilkada harus bisa berteriak keras dan membuktikan lewat tindakan, sebuah kalimat: “Ya, kami bisa dipercaya”.
(ANTONY LEE)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 November 2015, di halaman 2 dengan judul “Demi Gen X, Y, dan Z”.
