Energi Baru Terbarukan; Yang Dibanggakan Sekaligus Diragukan

Pada berbagai kesempatan, pejabat ataupun sejumlah tokoh membanggakan Indonesia yang berlimpah sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Mulai dari energi yang bisa langsung dipetik dari alam, seperti air, matahari, arus laut, dan panas bumi, hingga energi dari materi tanaman yang harus diolah, seperti minyak nabati dan keping kayu.

Presiden Joko Widodo pun mendengungkan potensi energi baru terbarukan itu. “Ke depan, arahnya jelas sekali. Kami akan terus mendorong dan mengembangkan energi baru terbarukan karena potensinya besar sekali,” kata Presiden dalam pidato pembukaan Konvensi dan Pameran Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2015 (Kompas, 20/8).

Pidato itu menarik. Namun, jika dilihat yang akan dilakukan pemerintah, setidaknya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, target menuju capaian kelistrikan 35.000 megawatt masih dititikberatkan pada sumber energi fosil. Batubara masih jadi andalan memenuhi 20.000 MW, energi fosil bersih 13.000 MW, dan sisanya atau 2.000 MW dari sumber energi lain, termasuk dari sumber energi baru terbarukan (EBT).

Pidato Presiden Joko Widodo lima hari sebelumnya, 14 Agustus 2015 pada Sidang Paripurna DPR, menyiratkan Indonesia masih akan bergantung pada industri ekstraktif dan energi fosil. Salah satunya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas.

Pencarian sumber-sumber energi fosil, minyak dan gas kini mulai melirik daerah terlarang atau benteng perlindungan terakhir biodiversitas dari berbagai aktivitas tambang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi payung hukum bagi kawasan hutan konservasi, siap direvisi sehingga dimungkinkan bagi aktivitas tambang migas.

“Ini menunjukkan pemerintah masih fokus pada energi fosil,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum Lingkungan (ICEL).

Jika melihat perkembangan, pernyataan Henri itu beralasan. Perjalanan Indonesia memanfaatkan EBT juga menyedihkan. Sepuluh tahun ini pemanfaatan EBT hanya naik 3 persen.

Namun, Ketua Satgas Percepatan Pengembangan EBT William Palitondok Sabandar menunjukkan bukti keseriusan pemerintah akan EBT dengan peta jalan Percepatan Pengembangan EBT. Di atas kertas, pemerintah menargetkan tahun 2025, pemanfaatan EBT harus 23 persen atau dalam 10 tahun mendatang bauran energi ditingkatkan 17 persen. Itu target ambisius yang berat kalau berkaca dari arah pemerintah, yang dasar kebijakannya masih berada pada paradigma energi fosil.

“Sulit mengubah paradigma ketergantungan pada energi fosil yang kotor,” kata Henri.

Lihat kondisi terkini, di mana harga batubara terus anjlok dan permintaan terus turun. Produksi batubara Indonesia pada 2014 mencapai 435 juta ton, turun 8 persen dari produksi tahun 2013 sebesar 374 juta ton. Produksi batubara pada 2015 juga diprediksi menurun hingga 20 persen dengan target produksi 425 juta ton.

Itu dipicu Tiongkok yang mengurangi impor batubara dari Indonesia, disusul India. Dua negara pasar batubara utama dari Indonesia itu mulai beralih ke EBT, termasuk energi nuklir yang diklaim bersih (dari sisi emisi gas rumah kaca/GRK) meski berisiko radioaktif.

Di tengah kondisi itu, Indonesia justru fokus pada penggunaan stok pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan berbagai PLTU yang sedang dibuat.

Kondisi India
Soal alasan kesiapan dan komitmen penggunaan EBT, Indonesia sepertinya harus belajar dari India sebagai sesama negara berkembang. Laporan Institut Analisis Ekonomi Energi dan Keuangan (IEEFA) dan perusahaan analisis energi di India, Equatorial, India yang mendapat 76 persen suplai batubaranya dari Indonesia mulai mengurangi impor hingga enam tahun mendatang dan beralih ke energi bersih.

IEEFA memperkirakan puncak impor batubara oleh India terjadi tahun 2015, yang diikuti penurunan cepat sekitar 20 persen per tahun. Itu dipengaruhi kebijakan pembangunan kelistrikan setempat.

Semua itu berawal dari langkah ambisius India, Juli 2015, saat dua negara bagian India memenangi lelang untuk proyek surya berkapasitas 20 GW yang akan menyuplai listrik dengan harga lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik tenaga batubara dari impor. Tarif tenaga surya sekitar 1 rupee per kilowatt jam tidak hanya lebih murah dibandingkan listrik dari batubara impor, tetapi terpatok tetap selama 25 tahun ke depan. Itu berlawanan dengan harga batubara yang fluktuatif.

“Dengan turunnya harga tenaga surya, batubara impor menjadi sumber tenaga listrik paling mahal,” kata Jai Sharda, salah satu penulis laporan yang juga ahli keuangan dari lembaga penelitian Equatorial.

Selain itu, India punya target pemasangan 175 GW energi terbarukan -setara lebih dari tiga kali kapasitas listrik Indonesia. “Pasar listrik India dengan cepat berubah mengandalkan energi terbarukan dan efisiensi energi secara nyata,” kata Sharda.

Indonesia sebenarnya tak perlu ragu mengikuti irama global menggunakan energi ramah lingkungan. Potensi itu melimpah di Indonesia seperti tercantum dalam grafis.

Hanya saja, semua itu butuh kemauan politik dan kepemimpinan yang konsisten demi bauran EBT lebih tinggi. Langkah selanjutnya bukan tak mungkin menghentikan konsumsi energi fosil. (ICHWAN SUSANTO)
————————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Agustus 2015, di halaman 14 dengan judul “Yang Dibanggakan Sekaligus Diragukan”.