Kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat pada musim kemarau. Persiapan intensif harus benar-benar dilakukan untuk mencegah dampak berlipat kebakaran yang terjadi bersamaan dengan merebaknya pandemi Covid-19.
KOMPAS/IRMA TAMBUNAN–Hujan yang mulai turun pada sejumlah wilayah di Jambi belum mampu memadamkan seluruh bara api pada hamparan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran masih menjalar pada sejumlah perkebunan sawit dan hutan, tampak areal yang telah hangus dalam patroli udara tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (10/10/2019).
Persiapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini sangat menentukan pengurangan risiko lebih fatal ketika kejadian tersebut terjadi bersamaan dengan penyebaran penyakit Covid-19. Diperlukan antisipasi di tingkat tapak dengan memastikan lahan gambut sebasah mungkin sampai puncak musim kemarau pada Agustus-September. Selain itu, perlu diintensifkan juga pengawasan terhadap korporasi dan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh provinsi di Indonesia—termasuk tujuh provinsi rawan kebakaran—dikhawatirkan memecah konsentrasi persiapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai dengan musim kemarau mendatang. Namun, persepsi ini perlu dibalik supaya menjadi pelecut untuk mengantisipasi dampak berlipat dari kebakaran dan Covid-19. Persiapan intensif harus benar-benar dilakukan untuk menangani keduanya.
”Ada hal yang sama antara 2019 dan 2020. Pada 2019, seluruh energi tercurah untuk pemilihan presiden (dan wapres), jadi kebakaran (meningkat tajam). Nah, sekarang (2020) sama juga, semua sibuk mencegah korona,” kata Deni Hernedi, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2020).
Dalam diskusi virtual Antisipasi Kerhutla, Kabut Asap, dan Covid-19 tersebut, ia mengkhawatirkan kondisi Covid-19 membuat gerak petugas dan aparat menjadi terbatas. Di sisi lain, disinyalir, kondisi pembatasan jarak fisik ini tak menyurutkan niat para pembakar hutan untuk membuka lahan.
Ia menunjukkan kasus kebakaran gambut di Musi Banyuasin yang berada di Kecamatan Bayung Lencir, yang disebutnya sebagai ”halaman belakang” kabupaten tersebut. Daerah pelosok tersebut berada di perbatasan ”halaman depan” Muaro Jambi, Jambi.
Kelemahan dari sisi jangkauan pencegahan dan pemadaman karhutla dimanfaatkan pembakar hutan gambut untuk membuka lahan. Kondisi ini membuat daerah tersebut terdapat 2.139 titik panas dari total 3.163 titik panas di wilayah Musi Banyuasin. ”Kalau ada yang ingat fenomena langit merah tahun lalu, ya kira-kira di daerah itulah (yang) berbatasan dengan Muaro Jambi,” katanya.
PANDU RIONO—Risiko provinsi atas Covid-19. Tampak provinsi rawan karhutla, seperti Riau, Sumsel, Jambi, Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Papua, ada pada daftar. Risiko fatalitas penyakit Covid-19 pada daerah ini kian tinggi karena gangguan pernapasan akibat langganan asap selama bertahun-tahun. Presentasi dari Pandu Riono, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dalam diskusi virtual, 6 Mei 2020.
Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Jarot Winarno mengatakan, dampak ekonomi dari Covid-19 bakal mendorong masyarakat yang tak memiliki alternatif lain untuk membuka lahan dengan cara membakar. Karena itu, agar tidak muncul tragedi asap, ia mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 18 Tahun 2020—yang memperbaiki Perbub No 57/2020—tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang.
Di situ terdapat satu bab berisi pembakaran secara terbatas dan terkendali. Langkah ini sebagai penghormatan kepada masyarakat adat, tetapi juga sebagai aturan main. ”Kalau bakar lahan untuk tanam sawit, lada, tangkap. Kalau bakar untuk lahan padi lokal, mentimun, oke,” katanya. Aturan main lain yaitu tidak boleh membakar lebih dari 2 hektar dan dalam sehari dalam satu dusun maksimal pembakaran 20 hektar.
Myrna A Safitri, Deputi Badan Restorasi Gambut (BRG), mengatakan, di tingkat tapak memiliki pendampingan terhadap 394 desa peduli gambut. BRG pun bekerja melibatkan elemen masyarakat, seperti pemuka agama, guru, dan petani, dengan memberi contoh-contoh alternatif ekonomi dan pembersihan lahan tanpa bakar.
Ia pun meminta dukungan dari kepala daerah untuk memberikan panduan bagi desa-desa tersebut terkait pemanfaatan dana desa untuk restorasi gambut dan pencegahan kebakaran. ”Banyak masalah dikeluhkan kepala desa, yaitu masih kurang percaya diri ketika kebijakan itu (penggunaan dana desa) cuma pada taraf nasional. Kalau tidak dikuatkan dengan aturan daerah, mereka tidak percaya diri,” katanya.
Pandu Riono, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengatakan, dampak kesehatan akibat asap karhutla sangat terkait dengan penyakit pernapasan. Dari hasil studi mahasiswa bimbingannya dari Universitas Riau, tampak bahwa dampak karhutla meningkatkan penyakit TBC.
Ia mengatakan, penduduk dengan gangguan kesehatan paru bila terinfeksi SARS-Cov-2, penyebab Covid-19, akan lebih mudah mengalami kematian. ”Pandemi Covid-19 akan mereda, tetapi tidak mungkin kembali menuju normal seperti sebelum pandemi. Selalu berpeluang ada gelombang epidemi. Karhutla perlu dicegah agar penduduk di daerah kebakaran hutan itu tidak mengalami gangguan kesehatan paru,” tuturnya.
Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan IPB University, mengatakan, studinya bersama NASA (Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serika) pada 2015 menunjukkan asap kebakaran gambut mengandung 90 senyawa gas yang berbahaya bagi manusia, di antaranya adalah furan dan hidrogen sianida.
Yang terjadi di lapangan, menurut dia, pada 2019 kebakaran mencapai 1,64 juta hektar dengan kenaikan luas kebakaran dari gambut sangat tajam dibandingkan pada 2018. Ia mencontohkan di Sumatera Selatan, kebakaran gambut dari 2.071 hektar menjadi 136.875 hektar.
BAMBANG HERO SAHARJO—Kebakaran gambut pada 2019 meningkat sangat tajam dibandingkan pada 2018. Ini dipaparkan Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan IPB University, Rabu (6/5/2020), dalam diskusi virtual.
Ia menunjukkan, kebakaran hutan dan lahan pada 2020 sudah dimulai sejak awal tahun di Riau. Hingga 26 April 2020, di Rupat, Riau, masih terjadi kebakaran. ”Jadi jangan mikir karena Covid-19, orang berhenti bakar, tidak. Dia tetap menjalankan aksinya,” katanya.
Bambang mengatakan, langkah pencegahan bisa dilakukan dengan audit kepatuhan pada konsesi-konsesi sawit dan kehutanan yang berada di daerah gambut. ”Pencegahan meski terkesan jargon, harus dikedepankan,” katanya.
Dalam siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan MR Karliansyah menyatakan, situasi Covid-19 memberi tantangan pada kerja lapangan. ”KLHK sangat membutuhkan kerja sama dari semua perangkat terkait di daerah agar tidak terjadi karhutla, terutama di Sumatera Selatan yang termasuk daerah rawan,” ujarnya.
Ia menyampaikan berbagai upaya pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut, serta capaian ketaatan tinggi muka air tanah (TMAT) yang menjadi kewajiban perusahaan untuk menghindari karhutla berulang. Pengelola konsesi diwajibkan menjaga TMAT 40 sentimeter untuk menjaga gambut tetap basah/lembab sehingga tak mudah terbakar.
Untuk menghadapi musim kemarau di wilayah Sumatera yang diprediksi puncaknya terjadi pada Juli-Agustus, KLHK juga menyiapkan peta kelembaban tanah (soil moisture), dan dapat diakses di pkgppkl.menlhk.go.id. ”Data ini dapat menjadi dasar respons kebijakan untuk mitigasi kewaspadaan karhutla, serta operasi darat dan udaranya bisa lebih fokus. Kita akan melakukan TMC pada tiga provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, dan Sumsel,” kata Karliansyah.
Oleh ICHWAN SUSANTO
Editor ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN
Sumber: Kompas, 6 Mei 2020
