Panitia Kerja Kasus Anestesi Komisi IX DPR akan mencari akar masalah terkait kasus salah obat anestesi yang menyebabkan dua pasien meninggal. Hal itu menjadi dasar penyusunan regulasi agar kasus serupa tak terulang.
Menurut Ketua Komisi IX sekaligus unsur pimpinan Panja Kasus Anestesi, Dede Yusuf, pihaknya akan merekomendasikan kebijakan bagi Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Minggu depan kami akan kembali melihat proses produksi obat hingga pelabelan di Kalbe Farma selaku produsen Buvanest,” ujarnya.
Direktur Keuangan dan Corporate Secretary Kalbe Farma Vidjongtius seusai rapat dengar pendapat umum Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR, Selasa (7/4), di Jakarta menyatakan, Kalbe Farma akan memusnahkan 11.795 ampul Buvanest Spinal yang diproduksi dan menariknya dari peredaran. Itu untuk menghilangkan risiko terkait meninggalnya dua pasien RS Siloam Lippo Village, Tangerang, setelah diinjeksi obat anestesi dengan ampul Buvanest Spinal yang ternyata berisi asam traneksamat.
Langkah tersebut sesuai prosedur operasional terstandar dan instruksi BPOM yang memberikan waktu satu bulan untuk pemusnahan obat bius itu. Terkait asam traneksamat, Kalbe Farma belum menerima surat pemusnahan dari BPOM. Sebelumnya, Kalbe Farma menarik 11.795 ampul dari 13.095 ampul Buvanest Spinal batch nomor 630077 yang disebar di 126 rumah sakit di Indonesia. “Sementara 1.300 ampul telah terpakai dan tak ada keluhan,” ucap Vidjongtius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait perbedaan ampul dan isi Buvanest, Direktur Produksi Kalbe Farma Pre Agusta mengklaim menerapkan cara pembuatan obat baik dan benar seperti memakai mesin otomatis dan menjamin volume obat sesuai botol. “Kami bingung masalahnya di mana,” katanya.
Dalam rapat dengar pendapat umum, Senin lalu, Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Slamet Riyadi Yuwono mengatakan, langkah antisipasi harus dilakukan RS terkait perbedaan ampul dan isi obat. Caranya, alur pengadaan obat harus dari agen resmi, pengecekan ulang obat pada isi cairan dan label, serta prosedur operasional terstandar saat operasi. “RS mesti mengutamakan keselamatan pasien,” ujarnya.
Direktur Operasional RS Siloam Andry mengklaim pihaknya menerapkan standar operasional dengan baik. “Mulai dari obat yang dibeli secara resmi hingga operasi oleh dokter yang kompeten diterapkan,” katanya. (B05)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 April 2015, di halaman 14 dengan judul “Usut Akar Masalah Salah Obat”.
