Model pemberdayaan guna mewujudkan usaha mandiri bagi orang miskin dan menganggur supaya tingkat kemiskinan berkurang, hingga kini dinilai masih banyak kelemahan. Terutama, belum sesuai dengan kebutuhan pasar terkini, khususnya tingkat lokal.
Tak heran jika para fasilitator pemberdayaan kaum miskin, banyak yang belum berhasil membantu kaum miskin yang didampinginya untuk keluar dari jerat kemiskinan.
“Sudah seharusnya program pemberdayaan kemiskinan, sesuai dengan sasaran ataupun tujuan yang diharapkan. Sasaran utamanya sebetulnya sederhana, yakni kaum miskin menjadi memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang lebih baik, sehingga mereka bisa memiliki mata pencaharian tetap serta layak dan bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Sungkowo Edy Mulyono SPd MSi, dosen Universitas Negeri Semarang.
Hal tersebut merupakan beberapa kesimpulan hasil penelitian disertasi Sungkowo berjudul “Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Jalur Pendidikan Nonformal untuk Mewujudkan Usaha Mandiri bagi Orang Miskin”, yang disampaikan dalam ujian terbuka promosi doktor Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro di ruang sidang pascasarjana Jl Imam Bardjo, Semarang, Jumat (13/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, bapak dua anak kelahiran Grobogan, 4 Juli 1968 itu mengatakan, model pemberdayaan hendaknya diarahkan pada pendidikan nonformal.
Usaha Mandiri
Guna mendukung hal itu dibutuhkan anggaran kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan potensi dan keterampilan kaum miskin berdasarkan kebutuhan usaha mandiri ataupun lapangan pekerjaan.
Berdasar penelitian Sungkowo, biaya pemberdayaan kaum miskin harus disesuaikan dengan kondisi wilayah serta kenaikan harga barang dan jasa yang fluktuatif. Biaya pemberdayaan kaum miskin melalui pendidikan nonformal untuk satu kelompok belajar bagi kelompok potensi rendah adalah Rp 40 juta. “Sementara untuk kelompok potensi menengah Rp 31 juta dan Rp 25 juta untuk kelompok potensi tinggi. Untuk Kota Semarang, biaya pemberdayaan melalui jalur pendi- dikan nonformal butuh Rp 239 juta,” tutur suami Visti Kartika ST MSi ini.
Setelah mengikuti program pemberdayaan, kata peserta TOT Keaksaraan Fungsional Nasional itu, para kaum miskin harus mampu melakukan usaha secara mandiri dan menjalin kemitraan dengan banyak pihak. “Upaya pemberdayaan seharusnya dilakukan pula pengusaha, terutama menyediakan anggaran melalui CSR hingga menjamin kesejahteraan seluruh karyawana agar tak ada anak karyawan yang putus sekolah,” ujar Sungkowo, pernah menulis Model Pendidikan Kesetaraan itu.
Dewan penguji Sungkowo diketuai oleh Rektor/Ketua Senat Prof Sudharto P Hadi MES PhD dan sekretaris Prof Ir Sunarso MS. Para anggota yakni Prof dokter Anies MKEs PKK, Prof Benny Riyanto SH MH CN, Prof Mudjahirin Thohir MA, Prof Suyudi Mangunwiharjo, Dr Syafrudin Budiningharto SU, Prof Waridin MS, Prof Indah Susilowati MSc, Prof Purbayu Budi Santosa MS, dan Prof Dato’ Rahim MdSail (penguji eksternal dari University Putra Malaysia).
Seusai ujian, Prof Sudharto mengatakan, berdasar indeks prestasi, kuliah tatap muka, dan ujian promosi doktor, Sungkowo dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (IPK 3,55). (H70-75)
Sumber: Suara Merdeka,
