Dengan total dukungan dana terbatas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap menggelar program World Class Professor. Program ini diharapkan tetap menggairahkan riset di kampus.
KOMPAS/MUCHAMAD ZAID WAHYUDI—Ketiga profesor riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) yang dikukuhkan pada Rabu (20/11/2019) ,di Jakarta, yakni Dani Gustaman Syarif (kedua dari kiri), Budi Setiawan (tengah), dan Heny Suseno (kedua dari kanan), berfoto bersama Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan (paling kiri) dan Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Batan Ridwan (paling kanan).
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus mendorong agar semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia tembus kelas global. Salah satunya adalah tetap mempertahankan program Profesor Berkelas Dunia atau WCP pada tahun 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Mohammad Sofwan Effendi, Senin (11/5/2020), di Jakarta, mengatakan, WCP merupakan program yang mengundang profesor kelas dunia dari berbagai perguruan tinggi ternama, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk ditempatkan di kampus-kampus selama kurun waktu tertentu. Profesor itu akan menjadi profesor tamu (visiting professor). Tujuan utamanya sejak dirintis tahun 2017 adalah agar dosen dan peneliti bisa berinteraksi dengan profesor tersebut sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan kualitas akademik dan inovasi nasional.
Sepanjang 2017-2019, pelaksanaan WCP fokus pada keluaran publikasi riset ilmiah. Total dukungan pendanaan mengalami kenaikan selama kurun waktu tersebut. Pada 2017, total nilai Rp 16,5 miliar, lalu 2018 naik menjadi Rp 26,8 miliar, dan tahun 2019 tercatat Rp 33,4 miliar.
Jumlah peserta WCP selama 2017-2019 tercatat 283 orang dari 38 perguruan tinggi di 32 negara. Lima negara penyumbang terbanyak profesor untuk WCP adalah Jepang (75 orang), Australia (33), Malaysia (29), Amerika Serikat (26), dan Indonesia (20).
Pada periode yang sama, total paper riset kolaborasi yang lahir tercatat 431. Jumlah itu terdiri dari berstatus draft (162), submitted (92), under review (91), diterima (25), terbit (45), revisi (12), dan ditolak (4).
”WCP menjadi salah satu program yang mengalami pemangkasan anggaran karena realokasi untuk kebutuhan Covid-19. Total dukungan dana turun drastis menjadi hanya Rp 5 miliar. Capaian positif, seperti paper riset ditolak rendah dan status draft yang kemungkinan sudah banyak berubah saat ini, membuat kami optimistis program WCP tetap terus berjalan,” ujar Sofwan.
Perguruan tinggi pengusul harus memenuhi persyaratan, di antaranya terakreditasi A, siap berbagi ongkos pelaksanaan, dan menuju status QS- WUR 500 terbaik dunia. Sofwan mengatakan, jumlah perguruan tinggi dalam negeri yang memenuhi kriteria ini tak banyak, antara lain, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.
”Sudah ada perguruan tinggi lainnya menyusul status QS-WUR 500, seperti ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), Unair (Universitas Airlangga), dan Undip (Universitas Diponegoro). Bagi kampus lain, kami dorong untuk terus memperkuat pusat keunggulan (center of excellence),” ujarnya.
—Persyaratan profesor mengikuti program World Class Professor tahun 2020.
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai positif keberadaan program WCP. Program itu bisa mendorong lebih banyak riset kolaborasi. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman, tawaran riset kolaborasi dengan perguruan tinggi ataupun institusi asing umumnya tidak datang tiba-tiba. Sejak mahasiswa strata dua ataupun tiga, biasanya harus aktif melakukan riset dan dipublikasikan di jurnal internasional yang populer. Risetnya pun harus mengandung kebaruan. Ada pula informasi tawaran riset yang datang dari kelompok ataupun pembimbing doktoral (advisor).
Tantangan lainnya adalah budaya aktif riset. Dia mengemukakan, mahasiswa yang aktif penelitian biasanya tertentu. Dengan kata lain, sebelum adanya WCP pun, mahasiswa yang mau memanfaatkan tawaran penelitian terbatas.
Bagi dosen, tantangan utamanya yaitu terjebak pada rutinitas dan administrasi. Ketika pulang studi lanjut dari perguruan tinggi di luar negeri, lalu kembali mengajar, sejumlah dosen umumnya larut pada kebiasaan mengajar dan mengesampingkan riset.
Lebih jauh, lanjut Ari, berdasarkan pengamatannya, pelaksanaan WCP selama 2017-2019 didominasi riset ilmu eksakta. Tawaran riset bidang ilmu di luar eksakta biasanya datang langsung dari organisasi ataupun institusi pendidikan tinggi luar negeri.
Dia menambahkan, untuk menuju perguruan tinggi berkelas dunia perlu ada perubahan layanan administrasi umum. Kenaikan pangkat jadi profesor, misalnya, disarankan tidak melulu pengukuran nilainya dari publikasi. Pembuatan paper penelitian semestinya sudah diperluas dengan cara dilakukan secara berkolaborasi dengan peneliti asing dan institusi swasta.
”Proses kolaborasi dengan swasta, seperti industri, itu akan mendapat nilai lebih. Apalagi jika isi penelitiannya menunjukkan adanya kebaruan dan bermanfaat bagi masyarakat. (Hal) yang susah adalah guyub dengan swasta dan peneliti lainnya,” imbuh Ari.
KOMPAS/FAJAR RAMADHAN—Universitas Terbuka melaksanakan upacara wisuda periode II untuk Wilayah 3 dengan tema ”Pendidikan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0” di Universitas Terbuka Convention Center, Tangerang Selatan, Selasa (2/7/2019).
Terganjal regulasi
Ketua Board National Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Qudrat Nugraha saat dihubungi terpisah, berpendapat, masih ada regulasi pendidikan tinggi di Indonesia yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk perguruan tinggi di luar negeri. Beberapa layanan administrasi akademik dan umum, seperti kenaikan pangkat dan honor, masih berbelit-belit.
Persoalan lainnya adalah dana penelitian yang disediakan Pemerintah Indonesia tidak seimbang dengan jumlah perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Ketika menghadapi perubahan layanan pendidikan konvensional ke digital, tak semua institusi pendidikan tinggi menjalani transformasi secara mulus.
”Akibatnya, sampai sekarang masih ditemui adanya profesor berusia lanjut. Kondisi ini kontras dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia,” ujarnya.
Oleh MEDIANA
Editor: ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN
Sumber: Kompas, 12 Mei 2020
