Penerapan teknologi modifikasi cuaca kini menggunakan data-data ketinggian muka air gambut dan peta-peta kesatuan hidrologis gambut. Dengan data itu, lokasi penurunan hujan terukur dan efektif membasahi gambut.
KOMPAS/IRMA TAMBUNAN (ITA) 20-09-2019—Aktivitas para pembalak liar terindikasi menyebabkan kebakaran hutan lindung gambut Sungai Buluh yang dikelola masyarakat di Desa Sinarwajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Kamis (19/9/2019). Penegakan hukum mendesak dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Teknologi modifikasi cuaca berupa hujan buatan kini menjadi andalan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Penerapan rekayasa tersebut kini menggunakan data-data ketinggian muka air gambut dan peta-peta kesatuan hidrologis gambut agar lokasi penurunan hujan terukur dan efektif membasahi gambut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBTMC BPPT) saat ini telah siap memulai penyemaian garam untuk menurunkan hujan di sekitar Riau dan Jambi. Kegiatan yang berlangsung selama 15 hari mendatang tersebut diharapkan berkontribusi signifikan dalam menjaga kebasahan gambut menjelang musim kemarau.
“ Strategi kita bagaimana untuk meningkatkan level air gambut pada satuan hidrologi gambut (KHG) di Riau dan Jambi. Target kami pada daerah-daerah yang mengalami penurunan muka gambut,” kata Tri Handoko Seto, Kepala BBTMC BPPT, Rabu (13/5/2020) dalam konferensi pers virtual.
Hujan buatan bulan lalu selesai dikerjakan di Riau dan sekitarnya pada 11 Maret – 2 April 2020 atau masa musim kemarau kecil setempat. Data BBTMC mencatat, operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada 11 Maret- 2 April lalu, menghasilkan air hujan capai 97,8 juta meter kubik, dan akumulasi rata-rata curah hujan aktual selama periode TMC sebesar 227,2 milimeter.
Operasi tersebut untuk memadamkan api sekaligus meningkatkan tinggi muka air tanah (TMAT) gambut yang sesuai peraturan ditetapkan minimal 40 sentimeter. Kini langkah serupa tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19 karena data TMAT pada BPPT, Badan Restorasi Gambut, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai menunjukkan penurunan.
Bila tak dilakukan hujan buatan saat ini, penurunan akan kian parah terjadi pada puncak musim kemarau pada bulan Agustus sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Kemarin dilaporkan petugas BBTMC dari Posko TMC Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, daerah setempat masih sempat diguyur hujan deras. Di Riau bersiaga pesawat TNI AU tipe Casa 212 reg A-2107 dari Skuadron Udara 4 Malang untuk bersiap terbang menabur garam hujan buatan.
Hingga pagi petugas setempat berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengecek dampak hujan deras tersebut serta berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengecek ketersediaan bibit awan bila diperlukan TMC.
Patroli udara
Pengecekan lapangan maupun patroli udara dilakukan untuk mengetahui apakah hujan alami tersebut mengakibatkan banjir. Jangan sampai TMC malah mengakibatkan banjir yang lebih parah. Selain itu, hasil pemantauan menunjukkan hingga kemarin bibit awan di langit merupakan awan sisa hujan, bukan awan-awan potensial yang dibutuhkan untuk membentuk hujan buatan.
Tri Handoko Seto pun mengungkapkan pihaknya juga memiliki daerah-daerah spesifik yang ditarget oleh aparat setempat sebagai daerah yang mengalami karhutla berulang. Ini menjadi pertimbangan bagi petugas di lapangan juga untuk menaraget daerah-daerah tersebut
Operasi di Riau, kata dia, usai lebaran akan disusul juga di Sumatera Selatan selama 15 hari. Anggaran untuk menjalankan operasi di Riau dan Sumsel ini sekitar Rp 5,2 miliar yang dibayarkan KLHK kepada kas negara melalui BPPT sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Menurut data sistem pemantauan air lahan gambut (Sipalaga) BRG, hingga kemarin, sejumlah titik pemantauan yang ketinggian air melebihi 40 sentimeter tidak hanya terjadi di Riau dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, ketinggian muka air tanah telah mencapai lebih dari 40 sentimeter atau rawan terbakar.
Terkait kondisi ini, Tri Handoko Seto mengatakan data historis menunjukkan karhutla dimulai dari Sumatera lalu disusul Kalimantan. “Sekarang yang mendesak Riau, lalu setelah Lebaran di Sumsel. Kalau nanti kondisi berubah, bisa diarahkan ke Kalimantan,” tuturnya.
Sementara terkait analisis kebakaran hutan dan lahan tahun 2019, Yayasan Madani Berkelanjutan menunjukkan sejumlah temuan di antaranya sebagian besar dari luas areal terbakar merupakan areal yang baru terbakar. Dengan kata lain dari total 1,64 juta hektar (ha) kebakaran hutan dan lahan 2019, seluas lebih dari satu juta hektar atau 63 persen di antaranya merupakan areal baru.
Kebakaran baru tersebut paling banyak terjadi di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Bila ditarik pada laju penambahan luas perkebunan sawit, tiga provinsi tersebut sangat agresif dalam periode 2015-2018 yaitu Kalimantan Barat (129.471 ha per tahun), Kalimantan Tengah (123.444 ha per tahun) dan Sumatera Selatan (78.607 hektar per tahun).
“ Terdapat indikasi korelasi antara tingginya laju penambahan luas sawit dengan besarnya luas area terbakar baru di ketiga provinsi ini,” kata Fadli Ahmad Naufal, Geographic Information System (GIS) Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan.
KOMPAS/IRMA TAMBUNAN (ITA) 10-10-2019—Hujan yang mulai turun pada sejumlah wilayah di Jambi belum mampu memadamkan seluruh bara api pada hamparan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Kebakaran masih menjalar pada sejumlah perkebunan sawit dan hutan, tampak areal yang telah hangus dalam patroli udara tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (10/10/2019).
Dari temuan ini, Yayasan Madani Berkelanjutan merekomendasikan agar pelaksanaan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 (Moratorium Sawit) dan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2019 (Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan) digunakan untuk mengevaluasi temuan dugaan ekspansi kebun sawit tersebut. Ini diperlukan mengingat Inpres tersebut telah mengamanatkan penghentian pemberian izin kebun sawit baru dan perluasannya hingga 2021.
Apalagi hasil analisis menunjukkan kebakaran pun masih terjadi di areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) 2019 sebesar 31,35 persen. Kebakaran di areal PIPPIB dominan terjadi di ekosistem gambut, yaitu seluas 332.953,03 ha (64,41 persen) meliputi 13,67 persen di areal fungsi budidaya ekosistem gambut dan 50,74 persen di areal fungsi lindung ekosistem gambut.
Mayoritas area terbakar di areal PIPPIB (51,82 persen) berdekatan dengan izin dan konsesi, khususnya sawit dan Hutan Tanaman Industri (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman), bahkan ada yang tumpang tindih.
Mayoritas kebakaran di hutan produksi (58,97 persen) juga terjadi di wilayah yang tumpang tindih dengan atau telah dibebani izin skala besar, yaitu perkebunan sawit, HTI, dan logging/IUPHHK HA dengan luasan terbesar di wilayah HTI (51,57 persen). Di antara tiga jenis izin di atas, kebakaran 2019 terluas terjadi di wilayah izin sawit sebesar 217.497 ha, disusul oleh HTI sebesar 190.831 hektar, dan IUPHHK HA sebesar 30.813 hektar.
BAMBANG HERO SAHARJO—Kebakaran gambut pada tahun 2019 meningkat sangat tajam dibandingkan 2018. Ini dipaparkan Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan IPB University, Rabu (6/5/2020) dalam diskusi virtual.
“Mengingat sentralnya keberadaan perizinan pengelolaan kebun dan hutan dalam kebakaran 2019, pengawasan terhadap kepemilikan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah berizin harus diperkuat, juga penegakan hukum terhadap pemilik izin yang arealnya terjadi kebakaran,” ujar Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Madani.
Menanggapi hal ini, Medi Herlianto Widyaiswara Ahli Utama BNPB mengakui penanganan kebakaran tahun lalu terlambat. Ini karena permasalahan administratif penetapan status siaga darurat bencana oleh daerah yang membuat BNPB tidak bisa segera turun ke lapangan.
Karena itu, strategi pengendalian karhutla kini menggunakan pendekatan pencegahan. “Direktif presiden adalah pencegahan. Setiap gub dan bupati/walikota jadi komando di wilayah dan harus punya rencana konteijensi dalam upaya tanggap pencegahan,” ungkapnya.
Oleh ICHWAN SUSANTO
Editor: EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 14 Mei 2020
