Prasangka adalah buah dari ketidaktahuan. Prasangka juga membuat pikiran tidak terbuka. Namun, prasangka itulah yang kini banyak memandu kita dalam bersikap. Membuahkan ketidakmampuan menenggang rasa hingga memunculkan intoleransi dan rasialisme yang mengganggu harmoni kehidupan.
Beberapa bulan terakhir, sejumlah peristiwa yang menunjukkan kekurangmampuan masyarakat menenggang perbedaan bermunculan di sejumlah daerah. Sikap-sikap intoleransi itu makin terbuka dan percaya diri ditunjukkan.
Hanya gara-gara dugaan berbeda agama, orang menolak duduk bersandingan di bus. Ada pula tukang ojek daring yang membatalkan pesanan karena mengira penumpangnya dari etnis tertentu. Bahkan, ada toko kue yang menolak melayani permintaan khusus pembeli dari agama tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tempat lain, warga menolak bakti sosial dan pemberian bantuan yang dilakukan kelompok agama tertentu. Ada juga yang menentang simbol agama di rumah tokoh agama yang berbeda. Penolakan itu muncul karena khawatir tindakan itu sebagai bentuk propaganda agama tertentu.
Namun, sikap yang menunjukkan intoleransi itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, di sejumlah toko atau restoran di Amerika Serikat memasang keterangan yang intinya berhak menolak melayani pembeli tertentu. Penolakan itu umumnya karena persoalan perbedaan ras.
Meski ketidakmampuan menenggang perbedaan ras, etnis, dan agama itu terjadi di mana-mana, tetapi tindakan itu bukan bawaan lahir manusia. ”Lingkungan sekitar yang menciptakan intoleransi,” kata Kepala Pusat Neurosains Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta Rizki Edmi Edison di Jakarta, Rabu (14/2).
Meski semua fenomena itu didasari prasangka, Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Faturochman menilai pemicu intoleransi di Indonesia dan di AS berbeda. Prasangka di AS lebih banyak didorong perebutan sumber daya, sedangkan di Indonesia lebih dipicu isu politik dan rekayasa perebutan kekuasaan yang menonjolkan politik identitas.
”Dasar manusia Indonesia itu suka harmoni,” katanya.
Politik identitas
Meski demikian, perbedaan dan ketidaksukaan atas perbedaan tetap ada. Namun, masyarakat tak menunjukkannya terbuka.
Berubahnya sikap masyarakat dalam menyikapi perbedaan itu diyakini sengaja dibuat dan dimanfaatkan oknum tertentu demi kepentingan politiknya.
Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan media massa yang kurang bertanggung jawab hingga perbedaan makin jelas dipertontonkan dan tajam dipertentangkan. Untuk memperkuat perbedaan, isu kesejahteraan dan ekonomi diembuskan hingga tumpang-tindih dengan isu agama dan etnis. Sementara untuk melanggengkan perbedaan, diciptakanlah ilusi dan halusinasi tentang musuh bersama hingga membentuk ketakutan dalam diri atas perbedaan yang terjadi.
Melimpahnya informasi yang memperlihatkan perbedaan itu berbenturan dengan bias kognitif dalam pikiran manusia. Bias itu membuat manusia kurang mampu berpikir rasional karena hanya mau menerima informasi sesuai yang diinginkan atau sesuai kelompoknya saja.
Bias kognitif itu membuat emosi yang dikendalikan sistem limbik di otak belakang mendominasi. ”Jika sistem limbik dominan, seseorang akan mudah marah, sedih atau berlaku tak rasional lain,” kata Edmi.
Di sisi lain, otak manusia memiliki keterbatasan untuk mencerna semua informasi yang ada. Informasi di media sosial yang umumnya berupa teks atau video yang diberi teks membuat otak kiri manusia lebih dominan bekerja.
Terkait fungsi bahasa, otak kiri memproses bahasa verbal berupa teks dan otak kanan mengolah bahasa nonverbal, seperti intonasi, mimik wajah, dan gerak tubuh. Karena informasi di media sosial umumnya hanya berupa teks, mereka yang membacanya akan sulit memahami konteks.
”Itulah yang membuat sebutan nama binatang untuk menyebut seseorang dalam pesan teks sering memunculkan kemarahan, tetapi bisa memicu tawa jika bertemu langsung,” katanya.
Belum matang
Selain faktor perebutan sumber daya, kepentingan politik, dan masalah berpikir, sikap intoleransi yang ditunjukkan sebagian masyarakat dinilai Faturochman juga digerakkan oleh kepribadian otoritarian (authoritarian personality) yang dimiliki setiap orang. Kepribadian ini mendorong perilaku manusia untuk memperlakukan orang lain sesuai kemauannya, termasuk yang memiliki identitas berbeda.
Kepribadian otoritarian itu dibentuk oleh kematangan berpikir dan pengalaman hidup. Persoalannya, saat ini banyak orang ingin berlaku instan dalam melakukan apa pun, termasuk dalam mempelajari sesuatu, hingga pemahaman dan kematangan pikirnya tak terbentuk.
”Pematangan diri untuk menjadi individu yang bijak diperoleh melalui proses yang panjang dan tidak bisa diperoleh melalui pengalaman yang tekstual,” katanya.
Perbedaan yang dipertontonkan terbuka dan terus menerus itu, memunculkan banyak masalah dan pertentangan dalam diri seseorang. Saat menghadapi kondisi seperti itu, manusia hanya punya dua pilihan, melawan (fight) atau menghindar (flight).
Tindakan melawan itulah akhirnya memunculkan berbagai sikap intoleransi. Tak hanya sikap, informasi yang makin memperkukuh intoleransi pun makin banyak diproduksi. Sementara mereka yang menghindar, lebih karena tak ingin menimbulkan masalah baru, mencegah potensi persekusi, hingga demi menjaga harmoni.
”Meski yang banyak diam itu adalah kelompok yang lebih besar, masalahnya informasi tidak benar dan intoleran yang tidak dilawan akan dianggap sebagai kebenaran,” ujar Edmi.
Karena itu, kelompok mayoritas pendukung toleransi yang cenderung diam harus aktif bersuara. Maraknya informasi intoleransi harus dilawan dengan informasi toleransi yang lebih banyak. Hanya dengan itu lingkungan positif diciptakan yang bukan hanya bermanfaat untuk diri, tetapi juga orang sekitar.
”Toleransi tidak hanya didorong oleh sikap individu semata, tetapi juga bisa diciptakan dari lingkungan,” kata Faturochman.
Namun, dia menyarankan untuk tidak membesarkan sikap intoleran yang muncul di masyarakat itu. Jika riak-riak kecil itu makin besar justru akan membuat oknum yang sengaja ingin menimbulkan perpecahan senang karena tercapai tujuannya. Energi yang ada seharusnya lebih difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar di balik munculnya sikap intoleransi tersebut.
Ketidakmampuan berpikir rasional dan terbuka bisa diatasi dengan memperkuat sistem pendidikan yang tak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga etika dan budi pekerti. Pengajarannya pun tak bisa lagi dengan metode menghafal atau dogma, tetapi dengan menalar. Sedangkan persoalan ekonomi dan kesejahteraan perlu segera diatasi dengan pemerataan pembangunan, mempersempit kesenjangan, penyediaan lapangan kerja, hingga pengendalian harga.
”Kuncinya adalah menciptakan kondisi politik yang kondusif dan elite politik yang benar-benar memikirkan rakyatnya,” katanya. Selama ini, partai politik lebih sibuk memikirkan kesejahteraan diri. Bahkan, mereka justru mempertajam perbedaan yang ada demi meraih dukungan suara semata dengan mengabaikan perpecahan di masyarakat. (M Zaid Wahyudi)
Sumber: Kompas, 15 Februari 2018
