Akses sebagian warga di Indonesia terhadap air bersih dan sanitasi yang layak terkendala. Hingga tahun 2015, 62 juta orang atau 53 persen dari total jumlah penduduk di pedesaan belum punya akses sanitasi yang layak. Kondisi itu meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk gagal ginjal.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan hal itu, Selasa (31/5), pada acara deklarasi Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan, di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Program itu didukung Program Air dan Sanitasi (WSP) Bank Dunia serta Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi).
Penyakit gagal ginjal antara lain terkait penggunaan air tak bersih atau tercemar untuk kebutuhan sehari-hari. “Kami mencari penyebabnya, ternyata penggunaan air tak bersih, selain diabetes dan hipertensi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluarkan biaya pengobatan gagal ginjal Rp 3,4 triliun bagi 3 juta warga Indonesia. Namun, bantuan biaya pengobatan tak bisa menekan angka penyakit. Untuk pencegahan penyakit, perlu peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak, pemenuhan asupan gizi, serta lingkungan bersih.
Terkait hal itu, kesadaran warga pada akses sanitasi layak dan menghilangkan perilaku buang air besar sembarangan perlu didorong. “Kalau buang air besar di sungai, air jadi kotor, air itu untuk mandi dan mencuci, sehingga memicu penyakit,” ucapnya.
Kabupaten Grobogan jadi satu dari lima daerah terverifikasi berhenti praktik BAB sembarangan. Daerah lainnya adalah Kabupaten Ngawi, Pacitan, Magetan, dan Kota Madiun di Jawa Timur.
Aplikasi sanitasi
PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi pada 2010. Di Indonesia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, salah satu target pemerintah ialah 100 persen stop BAB sembarangan. Selain gagal ginjal, sanitasi tak layak ju- ga memicu diare, kolera, disentri, hepatitis A, polio, dan menghambat pertumbuhan anak balita.
Untuk itu, Kemenkes dan WSP Bank Dunia meluncurkan aplikasi untuk platform Android bernama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Smart. Itu untuk mengawal tercapainya 100 persen akses sanitasi bagi warga Indonesia pada 2019.
Dengan aplikasi diunduh lewat Play Store, semua pihak bisa memantau capaian STBM daerah. Selama ini STBM, didukung terobosan pemimpin daerah, mendorong akses sanitasi 47 persen pada 2015 dan menekan praktik BAB sembarangan.
Bupati Grobogan Sri Sumarni menambahkan, pihaknya menyosialisasikan agar warga tak BAB sembarangan sejak 2008. “Bantuan fisik dialihkan sosialisasi. Pengadaan jamban secara swadaya, dengan memudahkan pembiayaan,” katanya. (GRE)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juni 2016, di halaman 14 dengan judul “Sanitasi Buruk Picu Penyakit Ginjal”.
