Pemerintah Indonesia mengajak Pemerintah Jerman dan para eksekutif puncak perusahaan multinasional Eropa untuk berinvestasi dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Tanah Air. Hal tersebut menjadi salah satu agenda kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Jerman.
Jerman merupakan mitra perdagangan utama Indonesia di Eropa, sekaligus investor nomor tujuh terbesar Eropa di Tanah Air. Negara tersebut terkenal dengan produk-produk berteknologi tinggi, mulai dari elektronik, otomotif, sampai energi terbarukan.
Jokowi, didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, memulai kunjungan kenegaraan ke empat negara di Eropa dari Jerman. Retno menjelaskan, Presiden memiliki tujuh acara sejak Senin (18/4) pagi sampai petang sebelum bertolak ke Inggris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdaya saing
Presiden, seperti dilaporkan wartawan Kompas,Hamzirwan Hamid, dari Berlin, Jerman, Senin, menerima sejumlah eksekutif puncak perusahaan terkemuka Jerman dan mengunjungi pusat pelatihan pendidikan kejuruan profesional Siemenstadt.
Menlu menjelaskan, pengembangan pendidikan kejuruan merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan bonus demografi tahun 2030. Dalam hal ini, pemerintah ingin meniru Jerman yang sejak awal mendorong generasi muda untuk fokus memiliki keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan cara itu, mereka mudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah.
Duta Besar RI untuk Jerman Fauzi Bowo mengungkapkan, pola pendidikan yang fokus pada penguasaan kejuruan bisa menghasilkan angkatan kerja yang terampil. “Pemerintah Federal Jerman bekerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk membiayai pendidikan kejuruan. Strategi melibatkan swasta ini cukup efektif karena peserta didik mempelajari keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga tingkat pengangguran kaum muda kecil,” kata Fauzi.
Pemerintah memiliki 279 balai latihan kerja (BLK) yang berfungsi menyelenggarakan pelatihan singkat kejuruan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil, seperti juru las, montir, dan penjahit pakaian. Namun, tinggal 55 BLK yang berfungsi dengan baik. Sebanyak 120 BLK berada dalam kondisi sedang, sementara 104 BLK berada dalam kondisi buruk (Kompas, 30/3).
Kondisi tersebut terjadi sejak pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan BLK kepada pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, BLK dilihat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, pengelolaan BLK sekarang menyalahi paradigma pembentukan unit pelatihan kejuruan tersebut.
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 April 2016, di halaman 13 dengan judul “RI Ajak Jerman Investasi Pendidikan Kejuruan”.
