PTN Baru Masih Terbelit Masalah

Peralihan Perlu Pendampingan Pemerintah
Sejumlah perguruan tinggi swasta yang baru saja dialihkan menjadi perguruan tinggi negeri di Indonesia masih terbelit beberapa masalah, mulai dari statuta, keuangan, dan ketenagakerjaan. Pemerintah pusat diharapkan segera turun tangan untuk membantu PTN baru itu.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melanjutkan moratorium (penghentian sementara) alih status perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi PTN. Namun, sejumlah PTN baru masih menghadapi beberapa persoalan, seperti ketiadaan statuta (pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi), pengelolaan keuangan, atau ketenagakerjaan. Hal tersebut antara lain terjadi di Universitas Negeri Musamus Merauke, Papua; Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat; dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta.

Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke, misalnya, masih belum memiliki statuta. Padahal, kampus itu berstatus sebagai PTN sejak tahun 2010. Adanya statuta merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menurut dosen Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmus, Burhanuddin, sejumlah akademisi di Merauke mempersoalkan masalah ini sejak lama. Namun, pihak rektorat belum mengusulkan draf statuta Unmus ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kementerian Ristek dan Dikti) hingga saat ini.

“Kehadiran Unmus untuk mengatasi masalah minimnya lembaga pendidikan di selatan Papua. Namun, rektor belum melaksanakan tata kelola perguruan tinggi sesuai prosedur,” kata Burhanuddin, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (1/7).

Burhanuddin menyatakan, tidak adanya statuta menyebabkan manajemen administrasi dan keuangan di Unmus tidak berjalan dengan baik.

“Struktur organisasi Unmus tidak jelas. Banyak jabatan struktural yang masih kosong. Kedudukan Pembantu Rektor I Unmus dijabat seorang akademisi yang berpangkat golongan 3C,” ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin juga melaporkan dugaan adanya masalah dalam penyaluran dana beasiswa Bidikmisi di kampus tersebut.

Sekretaris Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Merauke Jefri Gultom mengatakan, perwakilan mahasiswa lain di Merauke telah berulang kali berunjuk rasa terkait dengan kisruh di Unmus. “Banyak mahasiswa yang tidak menerima hak beasiswa secara utuh. Unmus harus transparan dalam mengelola keuangan,” ujar Jefri.

Di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, masih ada masalah dengan status tenaga kerja. Sebagian besar dari 400 dosen dan karyawan masih berstatus swasta atau tidak jelas. UPN “Veteran” Yogyakarta juga masih mengatasi peralihan tenaga kerja serta asetnya. Beberapa PTN baru itu membutuhkan pendampingan dari Kementerian Ristek dan Dikti untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing.

Lebih sehat
Selain ditemukan beberapa masalah, sejumlah PTN baru ternyata berjalan cukup sehat, citra membaik, dan jumlah pendaftar calon mahasiswa kian banyak. Kondisi itu antara lain terjadi di Politeknik Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menjadi PTN pada awal tahun 2012. Syaeful Akbar, Wakil Direktur III Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba), menyatakan, ketika menyandang nama politeknik negeri, citra kampus semakin bagus.

“Rasio tahun ini 1 : 5, yakni dari lima pendaftar, yang diterima satu orang. Adapun rasio tahun lalu 1:4. Itu perubahan positif. Poltekba semakin menjadi pilihan menarik bagi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Kalimantan. Mereka tak harus ke Jawa untuk kuliah S-1,” katanya.

Keuangan Poltekba kini juga kian sehat, apalagi ada subsidi dari Pemerintah Kota Balikpapan. Sekitar 80 persen pengajar dan karyawan di kampus ini telah berstatus pegawai negeri sipil.
(FLO/PRA/CHE/HRS/KOR)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2015, di halaman 11 dengan judul “PTN Baru Masih Terbelit Masalah”.