Portal “Kawal Pendidikan” Dorong Pelibatan Publik

Untuk memastikan agar kebijakan dan program pendidikan berjalan efektif tepat sasaran, masyarakat perlu terlibat aktif untuk mengawal atau mengawasi pelaksanaannya hingga ke tingkat daerah. Keterlibatan publik itu tidak hanya pada saat pelaksanaan, tetapi juga sejak dari perencanaan kebijakan atau program di pemerintah daerah hingga ke sekolah.

Pengawasan hingga ke daerah ini penting mengingat sejumlah persoalan pendidikan justru terjadi di daerah. Sebagian besar alokasi anggaran fungsi pendidikan juga langsung mengalir ke daerah dalam bentuk dana transfer daerah. Untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, anggaran yang dikirim ke daerah Rp 275,9 triliun dari total anggaran Rp 424,7 triliun.

Hal ini mengemuka dalam diskusi pendidikan saat peluncuran gerakan dan portal www.kawalpendidikan.org oleh masyarakat sipil, Kamis (29/10) di Jakarta. “Mungkin isu pendidikan terlalu elitis. Hanya pemerintah pusat atau masyarakat sipil yang tahu. Sementara masyarakat atau orangtua tidak begitu tahu dan tidak menuntut pemenuhan pendidikan bermutu ke pemerintah,” kata penggagas sekaligus Koordinator Kawal Pendidikan Fasli Jalal.

Untuk menggalang harapan atau masukan dari masyarakat di sejumlah daerah, muncul ide membuat wadah aspirasi di www.kawalpendidikan.org. Portal ini akan dibuka dalam dua tahap. Tahapan pertama hanya akan berlaku selama satu bulan atau hingga 9 Desember 2015 untuk mengumpulkan masukan atau harapan masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Pada tahap kedua, akan dibuat wadah dengan aplikasi yang lebih lengkap untuk mengawasi perkembangan pelaksanaan janji-janji kampanye kepala daerah yang sudah terpilih.

“Selama ini gerakan masyarakat di pusat sudah besar, tetapi terlalu banyak bermain di pusat. Tetapi, masalahnya justru ada di ruang kelas dan ruang kelas itu jauh dari kebijakan nasional. Masyarakat belum tahu cara menuntut atau mendesak agar kebijakan pendidikan bermutu bisa betul-betul dilaksanakan,” kata Fasli.

10 daerah pilihan
Direktur Eksekutif Kawal Pendidikan Deddy Rahman menambahkan, wadah aspirasi yang dibuat hanya dalam waktu sebulan itu sekarang sudah bisa diakses. Targetnya akan bisa terkumpul 100 harapan atau masukan per daerah dan 1.000 dukungan per daerah. Karena waktu yang mepet, hanya ada 10 daerah pilihan yang dicantumkan di dalam wadah aspirasi ini, yakni Kabupaten Bandung, Balikpapan, Medan, Semarang, Surakarta, Tangerang Selatan, Depok, Surabaya, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara.

Agar lebih efektif dan efisien, sosiolog Melly G Tan mengusulkan agar wadah aspirasi ini fokus saja pada isu-isu krusial di bidang pendidikan yang harus dikawal masyarakat sejak awal. Contohnya, spesifik pada persoalan di jenjang pendidikan dasar dan menengah atau pada isu peningkatan kualitas guru berikut pemerataan distribusinya. “Kalau bisa sekaligus memberikan saran solusinya,” ujarnya.

Menurut pengamat pendidikan karakter, Doni Koesoema, wadah masyarakat sipil ini bertujuan menghubungkan masyarakat dengan kebijakan daerah. Masyarakat diharapkan bisa ikut mendesak pelaksanaan janji atau kebijakan pemerintah.

“Kita bisa ikut mengawal kualitas pendidikan di daerah. Bisa mengecek apa suatu kebijakan atau program sudah dilaksanakan atau belum,” ujarnya. (LUK)
————————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Oktober 2015, di halaman 12 dengan judul “Portal “Kawal Pendidikan” Dorong Pelibatan Publik”.