Sebagian masyarakat masih menerapkan pola makan yang salah dan tidak sehat. Hal itu ditandai dengan rendahnya konsumsi bahan pangan hewani, sayur, dan buah di masyarakat. Kondisi itu menjadi penyebab utama berbagai masalah gizi di Indonesia.
Untuk itu, generasi muda, terutama remaja, harus memiliki pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi dan rajin beraktivitas fisik. Tanpa intervensi yang kuat dari para pemangku kepentingan, kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa depan terancam.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2018, sebesar 95,5 persen penduduk berusia di atas 5 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Konsumsi masih didominasi padi-padian. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 mendata, pola pengeluaran terbesar masyarakat ada pada makanan dan minuman siap saji (32,7 persen).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA–Menimbang anak balita dalam porgam Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (17/9/2018). Dari kegiatan posyandu tersebut, petugas memantau perkembangan pertumbuhan, kesehatan, dan gizi anak-anak balita, serta memastikan anak-anak balita itu memperoleh makanan tambahan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pola makan tidak sehat merupakan faktor utama yang berkontribusi pada kematian dan kecacatan di Indonesia. Masalah gizi tidak bisa dituntaskan dari sektor kesehatan saja. Kerja sama antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga komunitas, sangat dibutuhkan.
”Hari Gizi Nasional merupakan momen tepat sebagai upaya advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan gizi dan transformasi pola pangan yang sehat di masyarakat,” ujarnya saat membuka acara peringatan Hari Gizi Nasional ke-59, Jumat (25/1/2019), di Jakarta.
Hari Gizi Nasional merupakan momen tepat sebagai upaya advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan gizi dan transformasi pola pangan yang sehat di masyarakat.
Menurut Bambang, perbaikan gizi melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan tidak akan maksimal tanpa intervensi dari sektor lain. Pemerintah sejak 2001 berupaya menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dari lintas menteri dan lembaga melalui rencana aksi nasional pangan gizi (RAN PG).
Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi, perlindungan sosial untuk pengentasan rakyat dari kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), penyediaan air bersih dan sanitasi, serta program pemberdayaan perempuan.
Mengubah perilaku
Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan nyatanya belum bisa menuntaskan masalah gizi di Indonesia. Kerja keras dan komitmen yang lebih masih diperlukan. Apalagi saat ini Indonesia masuk dalam kategori tiga beban gizi (triple burden), yaitu gizi kurang, stunting atau tubuh pendek akibat kurang gizi kronis, dan kegemukan atau obesitas.
Riskesdas 2018 menyebutkan, prevalensi anak balita dengan gizi kurang sebesar 17,7 persen, sementara ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 10 persen. Selain itu, prevalensi anak balita stunting juga masih mencapai 30,8 persen, lebih tinggi daripada ambang batas WHO, yakni 20 persen.
Persoalan sama juga ditemui pada anak balita kegemukan atau obesitas, yakni 8 persen. WHO menetapkan ambang batas anak balita obesitas di suatu negara adalah 5 persen.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuntaskan masalah gizi di Indonesia. Karena upaya mengubah perilaku masyarakat tidak mudah, inovasi dan program strategis nasional harus terus dijalankan.
”Semua segmen masyarakat sudah kita intervensi, mulai dari fasilitas kesehatan, keluarga, sampai anak usia remaja. Dari sumber daya bidang kesehatan sudah kami siapkan, baik dari tenaga kesehatan maupun sarana-prasarana, semuanya terlengkapi. Harapannya, apa yang ingin kita capai bisa terwujud,” tuturnya.
Lima pilar
Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes Doddy Izwardy menambahkan, perbaikan pangan dan gizi dari lintas kementerian ataupun lembaga didorong melalui lima pilar utama, yaitu perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, mutu dan keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta koordinasi pangan dan gizi.
KOMPAS/DEONISIA ARLINTA–Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes Doddy Izwardy.
Kementerian Kesehatan secara spesifik mengintervensi pada pilar perilaku hidup bersih dan sehat. ”Kampanye Isi Piringku adalah salah satu pedoman masyarakat bisa mengonsumsi gizi seimbang. Intervensi juga langsung kami potong dari hulu, sejak usia remaja. Mereka (remaja) harus paham pola hidup yang sehat, mulai dari makanan bergizi sampai aktivitas fisik yang cukup,” tuturnya.
Isi Piringku adalah kampanye yang berisi imbauan porsi makan yang seimbang. Dalam satu porsi, 50 persen adalah sayur dan buah serta 50 persen adalah makanan pokok dan lauk pauk. Porsi sayur harus lebih banyak daripada porsi buah. Untuk porsi makanan pokok lebih banyak daripada porsi lauk pauk. Dianjurkan pula untuk minum setiap kali makan.
Oleh DEONISIA ARLINTA
Sumber: Kompas, 25 Januari 2019
