Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mendirikan sebuah lembaga baru bernama Pusat Kajian Pencucian Uang dan Perampasan Aset. Lembaga tersebut merupakan lembaga pengkajian kasus pencucian uang pertama di tanah air yang berada di perguruan tinggi.
Hasil kajiannya akan diserahkan kepada penegak hukum dalam mengejar harta negara yang diselewengkan para koruptor.
Dekan Fakultas Hukum UNS, Hartiwiningsih, mengatakan inisiatif mendirikan lembaga tersebut adalah karena banyaknya permintaan dari Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri kepada para pengajar UNS secara personal untuk dimintai pendapat menengai kasus pencucian uang. Karena itu selanjutnya dipikirkan untuk membuat lembaga khusus mengenai kasus tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pusat kajian ini berada di bawa Fak Hukum UNS. Kami ingin mengoptimalkan potensi SDM kami untuk turut serta memecahkan problem besar Indonesia saat ini yaitu pencucian uang oleh koruptor. Pusat kajian ini merupakan yang pertama di Indonesia yang didirikan perguruan tinggi. Sejauh ini juga hanya di Fak Hukum UNS terdapat mata kuliah pencucian uang,” ujarnya kepada wartawan di Solo, Selasa (10/9/2013).
Pusat Kajian Pencucian Uang dan Perampasan Aset UNS ini selanjutnya dipimpin oleh pakar hukum pencucian uang, Yenti Ganarsih, yang akan bertindak sebagai Direktur Eksekutif. Yenti secara resmi adalah dosen di Fakultas Trisakti Jakarta, namun juga mengajar di program magister dan program doktor UNS Surakarta.
Yenti memaparkan, pusat kajian yang dipimpinnya itu selanjutnya akan mengumpulkan semua kasus pidana pencucian uang di semua persidangan di tanah air. Semua kasus itu akan dipelajari dan dikaji, selanjutnya akan diberi catatan kegagalan dan keberhasilannya dalam mengungkap kasus dan menyelamatkan uang negara yang diselewengkan koruptor.
“Selain itu pastinya kami juga akan mengkaji mendalam dan mengawal kasus dugaan pencucian uang yang sedang ditangani penegak hukum. Hasil kajian kami akan kami sampaikan secara terbuka di website kami dan juga akan kami rekomendasikan kepada aparat berwenang agar proses hukum yang ditangani menjadi lebih optimal,” ujar Yenti kepada wartawan.
Selanjutnya, kata Yenti, pusat kajian baru itu akan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga penegakan hukum agar temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan akan lebih optimal membantu penanganan kasus pencucian uang. Lembaga yang sudah didekati adalah Kejaksaan Agung, Polri, KPK, PPATK, KY dan lain-lainnya.
“Semua harus didekati dan diajak memikirkan persoalan ini secara transparan dan tuntas. Bisa jadi dalam beberapa kasus penyidikannya sudah baik, penuntutan sudah betul dan sebagai, tapi ternyata hakimnya yang bermasalah. Ini yang harus didesakkan bersama untuk menjadi perhatian,” lanjut Yenti.
Selain itu, lembaga tersebut juga akan memberikan kontribusi kepada penegak hukum tentang penanganan kasus korupsi karena seringkali dalam berbagai persidangan, banyak terdakwa korupsi yang bebas dari jeratan pencucian uang dan bisa melenggang dengan uang negara yang digelapkannya itu.
“Kita cermati seringkali di persidangan, kalau terdakwa menyatakan sudah bangkrut lalu tidak diusut dan dirampas lagi kekayaannya. Padahal itu hanya modus untuk dianggap sudah miskin, hukumannya hanya diganti kurungan dengan fasilitas wah dengan banyak remisi dan dia tetap kaya. Kami akan memberikan banyak kajian tentang pelacakan harta hasil kejahatan korupsi,” tegas Yenti.
Muchus Budi R. – detikNews
Sumber: detik.com, Selasa, 10/09/2013 15:00 WIB
