Pengawasan kawasan bebas rokok di wilayah DKI Jakarta tidak optimal. Hampir semua kedai kopi dan restoran di pusat perbelanjaan menyediakan area merokok. Padahal, itu bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.
Dalam peraturan gubernur (pergub) itu dinyatakan, kawasan dilarang merokok (KDM) adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok, yaitu tempat umum, tempat kerja, tempat belajar-mengajar, tempat pelayanan kesehatan, angkutan umum, arena kegiatan anak-anak, dan tempat ibadah.
Pengamatan di lapangan, sejumlah kedai kopi dan restoran, misalnya di Cilandak Town Square dan Mal Pondok Indah, menyediakan area merokok. Area merokok umumnya dibatasi dinding kaca, tetapi pintunya terbuka sehingga asap rokok mengganggu pengunjung tak merokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut peraturan, pemilik usaha wajib, antara lain, memasang tanda dilarang merokok, melarang setiap orang yang merokok tidak pada tempatnya, serta menyediakan satuan layanan yang mengawasi dan menerima aduan tentang pengunjung yang merokok tidak pada tempatnya.
Dewi, manajer kedai kopi waralaba di Cilandak Town Square, Rabu (9/4), mengatakan, mayoritas pengunjung kedai kopi itu memang perokok. ”Orang kan sukanya minum kopi sambil merokok. Jadi, kami tidak bisa melarang mereka untuk merokok,” ujarnya.
Hal serupa dikemukakan Erwin, manajer kedai kopi lain di Cilandak Town Square. Ia mengatakan, pengelola mal tidak melarang penyewa memiliki area merokok, dan tidak ada keluhan dari pelanggan non-perokok tentang keberadaan area merokok.
Di Mal Pondok Indah tidak jauh beda. Restoran di situ umumnya menyediakan area merokok yang dibatasi kaca.
Ronny, manajer restoran itu, mengatakan, area itu sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Di langit-langit dipasang penyedot udara.
Harus tegas
Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Kartono Mohamad mengatakan, ketegasan pemerintah dibutuhkan untuk menerapkan KDM. Selain memberikan teguran dan sanksi, penegakan aturan ini memerlukan sosialisasi tentang pentingnya kawasan tanpa rokok, serta bahaya asap rokok.
Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso mengatakan, selama ini pihaknya melakukan pengawasan di ruang-ruang publik. Namun, ia mengakui, pengawasan di mal masih bersifat insidental.
Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Arie Budiman, Kamis (10/4), mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan berkala di ruang-ruang publik. Hasil temuan dibuat berita acara pemeriksaan yang dilayangkan bersama surat peringatan untuk pengelola mal jika masih ditemukan penyewa yang membuka area untuk merokok.
Dalam Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Pergub No 50/2012 disebutkan, sanksi bagi pelanggar KDM adalah sanksi administrasi, berupa peringatan tertulis, penyebutan nama tempat kegiatan secara terbuka kepada publik, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Arie mengatakan, pelanggaran kawasan dilarang merokok tidak perlu dicabut izin karena bisa diatasi lewat pembinaan. (A01)
Sumber: Kompas, 12 April 2014
