Penyebaran demam berdarah dengue di Indonesia terus terjadi. Untuk itu, pemerintah mengubah paradigma pencegahan dari pendekatan berbasis komunitas jadi berbasis keluarga lewat gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik atau jumantik. Hal itu untuk mengendalikan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit tersebut.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh menyatakan hal itu pada peringatan Hari Dengue ASEAN 2016, di Jakarta, Rabu (15/6). Acara itu juga dihadiri kepala dinas kesehatan beberapa kabupaten dan kota.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, hampir 390 juta orang di dunia terinfeksi DBD per tahun. Asia Pasifik menanggung 75 persen beban penyakit itu pada 2004-2010. Indonesia jadi negara kedua dengan kasus DBD terbesar di antara 30 negara endemis dengan beban ekonomi lebih dari 300 juta dollar AS (sekitar Rp 3,9 triliun).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejauh ini pengendalian nyamuk Aedes aegypti sulit dilakukan. Dalam tiga tahun terakhir, ada 112.511 kasus DBD, 871 orang di antaranya meninggal. Angka itu turun pada 2014 dengan 71.668 pasien dan 641 orang meninggal. Pada 2015, kasus DBD naik jadi 129.179 orang, 1.240 orang di antaranya meninggal.
Tekan kasus
“Gerakan satu rumah satu jumantik untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat DBD dengan meningkatkan peran dan pemberdayaan warga berbasis keluarga untuk pencegahan. Implementasinya terserah kreasi daerah,” ujarnya.
Kader jumantik keluarga dinilai lebih efektif memeriksa sumber jentik nyamuk daripada jumantik tingkat RT/RW. Sebab, anggota keluarga tahu lokasi genangan air dan bisa masuk ke seluruh isi rumah.
Kota Tangerang Selatan, Banten, jadi daerah percontohan program satu rumah satu jumantik sejak Juni 2016. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, setiap rumah ditempeli stiker berisi instruksi pencegahan DBD.
Menurut Ketua Kelompok Penasihat Teknis Indonesia terkait Imunisasi Sri Rezeki Hadinegoro, fasilitas umum berpotensi menjadi sarang nyamuk. (C09)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Juni 2016, di halaman 14 dengan judul “Pencegahan Perlu Berbasis Keluarga”.
