Harian Kompas selama dua hari berturut-turut (4-5 Januari 2009) mengetengahkan berita yang sungguh merisaukan sekaligus nalar dan nurani, yaitu pemerintah membangun melalui perusakan untuk selama-lamanya suatu situs arkeologis.
Perusakan ini jauh lebih serius daripada perusakan alam lingkungan karena situs arkeologis mengandung bukti-bukti historis otentik tentang nilai-nilai vital, yang dalam hal ini berupa perkembangan masa lalu dari kemanusiaan bangsa kita.
Yang dirusak dengan sadar dan sengaja oleh pemerintah adalah situs Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Wakil bupati daerah tingkat dua ini menyatakan, pemerintah kabupaten dalam hal ini sekadar mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kebijakan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini merupakan suatu excuse yang tidak bertanggung jawab. Bukankah kabupaten dewasa ini sudah berotonomi? Pada keotonomian ini melekat tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai vital kehidupan berbangsa yang khas ada di wilayah kekuasaannya, tidak sekadar “mengekor” kepada pusat, tidak sekadar hanya menyelenggarakan pilkada.
Perusakan situs arkeologis, yang berarti penistaan sejarah, bukan terjadi sekali ini. Masih segar dalam ingatan adanya usaha membangun menara pandang di situs Sangiran oleh otoritas wilayah demi promosi kepariwisataan. Pembangunan ini jelas mengancam kelestarian situs purbakala. Kemudian, rencana Pemkab Karanganyar menjadikan daerah yang penuh dengan titik-titik situs temuan berbagai fosil-manusia, fauna, dan artefak paleolitik-sebagai lokasi pembuangan akhir sampah. Padahal, di situ terdapat Dusun Dayu, Desa Dayu, sebuah situs penemuan fosil manusia purba Sangiran-17 pada tahun 1969, yang dianggap sebagai fosil tengkorak terbaik di Asia karena paling lengkap bagian mukanya. Kemudian, usaha membongkar bangunan tempat kedudukan “Batu Bertulis” di wilayah Bogor karena dugaan ada harta karun (emas) di bawah fondasinya.
Arkeologi preventif
Mengingat blunder seperti itu bisa saja terulang lagi, sengaja atau tidak sengaja, perlu kiranya dilanjutkan usaha yang dahulu telah saya rintis, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berupa ide “arkeologi preventif”. Ide ini mendasari kegiatan yang (seharusnya) mendahului pelaksanaan proyek-proyek besar pembangunan, seperti pembuatan jalan, waduk, kompleks industrial dan permukiman, pertambangan serta pembangkitan energi, dan zona atraksi kepariwisataan.
Jadi, arkeologi preventif, yang timbul dari kesadaran misi pelayanan publik, merupakan bagian integral dari arkeologi. Ia dikelola menurut asas-asas yang applicable pada semua penelitian ilmiah. Ia bertujuan untuk menjamin, baik di darat maupun di dalam air, adanya deteksi, konservasi, dan penyelamatan dari unsur-unsur kekayaan arkeologis yang berkemungkinan terkena kegiatan pembangunan-pemerintah atau swasta-melalui studi ilmiah selama suatu waktu yang pantas sebelum dimulai pelaksanaan proyek pembangunan. Ia juga bertujuan menginterpretasi dan memasyarakatkan hasil-hasil yang diperoleh melalui penelitian tadi. Kiranya perlu disadari bahwa pelaksanaan pembangunan memang perlu mengubah dan merusak, tetapi tidak semua perubahan adalah per definisi pembangunan.
Arkeologi tergolong “ilmu pengetahuan”, tetapi hasil kerjanya termasuk “kebudayaan”. Terlepas dari masalah kebudayaan yang memang menjadi semakin mengkhawatirkan, jadi terlalu serius untuk didiamkan begitu saja, saya kira arkeolog adalah ilmuwan yang layak dan sangat diharapkan bisa membahas “kebudayaan” dewasa ini. Sungguh tidak pantas bila mereka diabaikan begitu saja dalam hal ini.
Betapa tidak. Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan “budaya”, yang adalah tak lain dari “sistem nilai”, kita berbicara tentang “manusia”, yaitu makhluk yang membuat “ada” nilai-nilai itu dan memberikan “makna” pada nilai-nilai yang bersangkutan. Dan, adalah arkeologi yang secara khusus telah berusaha keras mengutarakan “apa-siapa” manusia tersebut berdasarkan fakta. Ya, manusia. Berkat penggalian dan temuan disiplin ilmiah yang satu ini terungkap betapa dan bagaimana kita ini menjadi manusia seperti adanya sekarang berdasarkan masa lalu yang dapat dibanggakan. Dengan kaki berpijak pada kekinian, pembahasan kebudayaan bisa bertolak dari masa lalu (etika pelestarian jati diri), bisa pula berawal dari masa depan (etika pembangunan), bisa pula dari kedua-duanya sekaligus (the weberian ethics of responsibility).
Arkeologi punya metode kerja sendiri, memanfaatkan aneka ragam ilmu bantuannya sendiri, terus-menerus menyempurnakan prosede investigasinya yang khas, yaitu penggalian ilmiah, yang memungkinkan perolehan resultan yang menakjubkan dan tidak menerima apa-apa yang ditemukan begitu saja sebagai suatu “kebetulan”.
Berkat penyempurnaan keilmuan itu, arkeologi menjadi satu dari perolehan-perolehan pokok dari metodologi sejarah. Berkat kinerja arkeologi inilah, dokumen-dokumen dari para sejarawan bukan lagi terbatas pada bukti-bukti tertulis, tetapi meliputi semua peninggalan material dari kegiatan manusia yang terbuka untuk dipelajari, yaitu dipilah-pilah, diklarifikasi, dan dibanding-bandingkan. Dengan kata lain, medan investigasi dari sejarawan meluas dalam “waktu”, yaitu jauh melampaui saat kelahiran tulisan, ke arah 3.000 tahun SM. Ia juga meluas di dalam “ruang”, yaitu memungkinkan sejarawan menampilkan “sejarah” dari orang/bangsa/negeri yang tidak mengenal tulisan.
Maka, arkeologi dalam hal-hal tertentu tampil sebagai suatu metode studi yang khas dan jauh melampaui peran tambahan dari penelitian historis. Ia adakalanya dapat dikatakan menjadi satu-satunya cara/alat mengetahui.
Melanjutkan ide arkeologi preventif berarti berusaha membentuk satu set perundang-undangan yang komprehensif dan saling menunjang, seperti yang pernah dilontarkan oleh budayawan Victor Hugo dua abad lalu (1825). Perlu adanya suatu undang-undang bagi karya kolektif leluhur kita, bagi (kepentingan) sejarah, bagi kerusakan/kehancuran yang tak terperbaiki, bagi apa yang dikeramatkan oleh bangsa sesudah masa depan, bagi masa lalu.
Rekreatif, tidak edukatif
Pembangunan “Pusat Informasi Masyarakat” (PIM) di lokasinya yang sekarang, dengan merusak situs sejarah, betapapun kecilnya, bisa saja dianggap sebagai rekreatif, tetapi pasti tidak layak disebut edukatif. Kalau toh dilanjutkan di lokasinya yang sekarang, ia akan menjadi blunder yang sama dengan yang pernah dilakukan Bung Karno, yaitu merobohkan Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur demi mendirikan suatu gedung yang “megah” secara teknis di atas puing-puingnya. Hanya keledai yang terpeleset di tempat yang sama dua kali!
Kemudian, ada baiknya direhabilitasi kedudukan dan nama baik Saudara Endro Waluyo, Kepala Subkelompok Registrasi di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, yang dipindahtugaskan dengan alasan telah membocorkan informasi tentang pembangunan PIM ke dunia luar. Padahal, yang dilakukan oleh wong cilik ini adalah mengungkapkan adanya “usaha resmi” yang menistakan sejarah kemanusiaan bangsa kita. Hukuman administratif yang ditimpakan kepadanya betul-betul berlawanan dengan spirit sila kedua dari Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Akhirnya, perlu saya ingatkan bahwa insiden situs Majapahit dan blunder serupa lainnya merupakan akibat logis dari dipisahkannya “kebudayaan” dari “pendidikan”.
Daoed Joesoef Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III (1978-1983)
Sumber: Kompas, Januari 22, 2009
