Pemerintah merencanakan untuk mengharuskan akreditasi bagi para pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce yang memulai layanan dengan alasan untuk melindungi konsumen. Kewajiban untuk akreditasi diserahkan kepada industri itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah.
“Awalnya direncanakan untuk menggunakan sertifikasi, tetapi saya tolak karena kompetensi PNS kalah dengan para pelaku industri,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sewaktu memberikan pemaparan di Konferensi Id-Byte, Jumat (2/10).
Rudiantara hadir membuka konferensi Id-Byte yang diselenggarakan sejak 30 September. Seminar yang menghadirkan para pembicara dari kalangan ekonomi digital dimaksudkan sebagai diseminasi mengenai potensi, kekuatan, sekaligus tantangan yang dihadapi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akreditasi pelaku perdagangan digital bertujuan untuk memetakan perusahaan rintisan (startup) untuk pembinaan ataupun pemberian sokongan. Setiap pelaku yang ingin berusaha di Indonesia tinggal mendaftar saja ke Kementerian Kominfo. Salah satu pihak yang diminta untuk mengakreditasi ialah Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)
Menurut Rudiantara, Indonesia pada 2020 akan memiliki ekonomi digital dengan nilai 130 miliar dollar AS. Itulah mengapa saat ini dia bersama pelaku ekonomi digital tengah merumuskan visi dan peta jalan ekonomi digital Indonesia.
Dari wewenang kementeriannya, ujar Rudiantara, pemerintah mengupayakan konektivitas internet lebih baik salah satunya melalui Palapa Ring 2 yang bertujuan menghubungkan seluruh kota besar Indonesia dengan jaringan internet pita lebar (broadband). Saat ini konektivitas terutama di kawasan timur Indonesia masih disokong oleh operator telekomunikasi dengan satelit sehingga berbiaya mahal.
Pun demikian dengan layanan seluler generasi keempat yang diimplementasikan sejak awal tahun meski masih menggunakan frekuensi 900 Mhz. Frekuensi 1800 Mhz yang lazim digunakan di banyak negara tengah digelar secara perlahan dan diawali dengan refarming atau penataan frekuensi agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para operator.
KOMPAS/DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO–Shinta Dhanuwardoyo, Ketua Id-Byte (kiri), bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada pembukaan konferensi Id-Byte yang berlangsung di Jakarta, Jumat (2/10). Konferensi ini mempertemukan para pelaku perniagaan elektronik untuk merumuskan sekaligus memetakan potensi dari ekonomi digital Indonesia.
Penataan frekuensi sendiri dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah, karena menuntut operator untuk menukar posisi di blok frekuensi secara berbarengan. Inisiatif tersebut diawali dari Papua pada Mei.
“Hari ini penataan sudah sampai di Pulau Jawa dan diharapkan pada awal 2016 masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati layanan 4G di frekuensi 1800 Mhz,” ujar Rudiantara.
Selain masalah infrastruktur, Kementerian Kominfo juga menggandeng Bank Indonesia untuk membahas mengenai mekanisme pembayaran atau payment gateway yang mendukung transaksi pelaku perdagangan elektronik. Bersama Badan Kebijakan Fiskal juga digandeng untuk membahas beberapa isu seperti pajak.
Dukungan teknologi
Pada kesempatan yang sama, Sandiaga Uno selaku pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia menyebut bahwa 13.000 usaha yang bernaung di asosiasi tersebut menghadapi kendala keterbatasan pada kepemilikan infrastruktur, pendapatan yang tidak menentu, serta ancaman dari pasar modern. Solusinya adalah memanfaatkan telepon seluler.
“Kami mendorong para pedagang pasar untuk terkoneksi melalui ponsel. Tidak hanya terinformasi perkembangan harga, mereka bisa memberikan layanan lain seperti jual-beli pulsa atau pembayaran tagihan,” kata Sandiaga.
Proyek percontohan dari inisiatif tersebut ada di Pasar Grogol dan Petamburan di Jakarta. Meski tidak menyebut angka, program yang bekerja sama dengan salah satu operator ini telah meningkatkan omzet pedagang pasar sekaligus meningkatkan efisiensi dalam berusaha.
Pengguna ponsel pintar di Indonesia diperkirakan sebanyak 95,9 juta. Riset yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebut jumlah pengguna internet Indonesia sebanyak 88,1 juta dengan angka penetrasi hingga 33 persen.
DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO
Sumber: Kompas Siang | 2 Oktober 2015
