Mobil Listrik Bukan Solusi Transportasi

Mobil listrik masih perlu dibatasi meski nanti semua mobil sudah berjenis mobil listrik. Mobil listrik memang lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil konvensional saat ini yang berbahan bakar bensin atau gas. Mobil listrik tidak akan mampu mengatasi persoalan kemacetan, tempat parkir yang terbatas, dan pemekaran kota yang tak terkendali.

Pusat Penelitian untuk Solusi Kebutuhan Energi (CREDS) Inggris yang beranggotakan 80 akademisi dari seluruh Inggris mengusulkan agar pemerintah setempat menyusun strategi yang membuat masyarakat tidak bergantung pada mobil sebagai kendaraan pribadi tetapi tetap memiliki standar hidup yang baik.

KOMPAS/PRIYOMBODO–PT Blue Bird, Tbk meluncurkan mobil tenaga listrik sebagai armada terbarunya di Jakarta, Senin (22/4/2019). Pada tahap awal dioperasikan 25 unit mobil listrik BYD untuk layanan Bluebird dan 4 unit mobil listrik Tesla untuk layanan Silverbird.

“Penggunaan mobil adalah titik gelap yang masif dalam kebijakan pemerintah,” kata Jillian Anable, anggota CREDS, seperti dikutip BBC, Jumat (5/7/2019). Selama bertahun-tahun, pemerintah telah mengadopsi kebijakan untuk terus menambah panjang jalan guna mengakomodasi jumlah mobil yang terus bertambah di jalanan.

Pemerintah Inggris mengklaim sudah menghabiskan 2 miliar poundsterling atau lebih dari Rp 35 triliun untuk mendorong lebih banyak orang berjalan kaki dan bersepeda. Pemerintah juga telah menggelontorkan 50 miliar poundsterling atau Rp 880 triliun untuk menambah panjang jalan. Namun akademisi tetap menilai pemerintah belum memiliki rencana jelas untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat kepemilikan mobil.

Penggunaan mobil sebenarnya sulit dihindari, khususnya bagi warga yang tinggal di pedesaan atau pinggiran kota. Namun, makin banyak anak muda di perkotaan Inggris yang memilih untuk tak membeli mobil karena menggunakan angkutan umum, bersepeda, jalan kaki, atau menyewa mobil saat dibutuhkan.

Gaya hidup lebih aktif itu berarti makin mengurangi polusi, obesitas, dan kecelakaan lalu lintas. Pola hidup itu juga meningkatkan interaksi sosial masyarakat saat bertemu di angkutan umum atau ruang publik lain. Cara hidup itu juga bisa membuat banyak tempat parkir kendaraan bisa dialihkan sebagai perumahan atau taman.

–Kemacetan tol dalam kota dan Jalan Gatot Subroto di Jakarta Selatan, Senin (9/7/2019). Kemacetan tak hanya meningkatkan polusi udara, namun juga mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Orang muda
Anable menambahkan kebijakan pemerintah perlu mengakomodasi tren gaya hidup orang muda tersebut. Terlebih, kepemilikan mobil di Inggris mengalami stagnasi di semua kelompok umur, kecuali mereka yang berusia di atas 60 tahun.

Selain itu, Anable menilai kepemilikan mobil adalah hal yang sia-sia. Sebanyak 98 persen waktu hidup mobil hanya dihabiskan di parkiran. Sementara sepertiga mobil di Inggris tidak digunakan tiap hari. “Saat memiliki mobil, seseorang akan tergoda untuk menggunakannya meski dalam perjalanan yang dekat,” katanya.

Memiliki mobil adalah investasi yang amat mahal. Jika tidak memiliki mobil, uang yang ada bisa digunakan untuk berbagai hal lain. Belum lagi, sejumlah orang yang telah meninggalkan mobil baru menyadari bahwa memiliki mobil ternyata sangat merepotkan.

Karena itu, Anable mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, maupun kelompok berbagi kendaraan. Pemerintah juga perlu mendorong pembangunan perumahan yang mudah diakses tanpa mobil hingga mampu menghemat pengeluaran transportasi hingga 25 persen pada rumah tangga yang tidak memiliki mobil.

Penanggulangan emisi
Penggunaan mobil listrik juga dianggap mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga bisa turut berperan menahan laju perubahan iklim. Pemakaian mobil listrik juga diharapkan akan menghapus secara bertahap mobil dengan bahan bakar minyak atau gas hingga target nol emisi bisa tercapai.

Namun target itu diragukan akan tercapai. Saat ini, masyarakat Inggris lebih memilih mobil hibrida dibanding mobil listrik murni. Kecenderungan itu akan membuat penggunaan bahan bakar fosil di masa depan akan tetap tinggi.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO–Pengendera menembus kabut pagi yang bercampur dengan asap kendaraan bermotor di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Asap kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber terbesar polusi udara di Jakarta.

Di sisi lain, masyarakat juga menyukai mobil tipe sport utility vehicle (SUV) sebagai simbol dan status sosial. Penggunaan kendaraan tipe ini juga jadi pemicu kemacetan di sejumlah wilayah dengan karakter jalanan yang sempit.

Inovasi lain yang saat ini digagas adalah penggunaan mobil nirpengemudi. Namun, penggunaan mobil ini bisa mendorong orang untuk berlama-lama di jalanan, termasuk bekerja dan tinggal di jalanan dengan menjadikan mobil nirpengemudi tersebut sebagai kantor dan rumah keliling sembari duduk di tengah kemacetan.

Presiden Automobile Association Inggris Edmund King setuju penggunaan mobil nirpengemudi bisa memperparah kemacetan. Saat pemilik keluar dari mobil untuk melakukan bisnis mereka dan sulitnya tempat parkir akan membuat mobil terus berkeliling di jalanan sampai pemiliknya membutuhkannya kembali.

KOMPAS/KHAERUDIN–SK Telecom, salah satu perusahaan operator telekomunikasi dari Korea Selatan memamerkan mobil nirsopir yang menjadi salah satu bentuk aplikasi nyata dari kehadiran teknologi jaringan 5G. Meski teknologi 5G diperkirakan baru bisa diaplikasikan secara komersial pada tahun 2020, pada ajang World Mobile Congress 2018 yang digelar 26 Februari-1 Maret di Barcelona, Spanyol, sejumlah pemain besar teknologi jaringan komunikasi mulai berlomba menyiapkan aplikasi teknologi 5G.

Kasus Indonesia
Indonesia saat ini juga mendorong riset dan penggunaan mobil listrik. Sejumlah riset mobil listrik dilakukan sejumlah universitas Indonesia dengan harapan tidak tertinggal dengan pengembangan mobil listrik sejumlah pabrikan asing.

“Mobil listrik adalah mobil masa depan, mobil yang ramah lingkungan,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir saat menghadiri peluncuran mobil listrik Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, 21 Juni 2019 seperti dikutip dari kompas.id, Sabtu (22/6/2019).

Pemerintah menargetkan Indonesia sudah bisa membuat mobil listrik sendiri dan bisa diperjualbelikan secara luas pada 2025. Mobil hasil kolaborasi perguruan tinggi dan industri itu saat ini masih menghadapi tantangan akibat tingginya biaya baterai yang menyumbang 30-35 persen total biaya pembuatan.

Di luar persoalan untuk memajukan riset dan inovasi Indonesia dalam dunia otomotif, kota-kota besar di Indonesia saat ini menghadapi kemacetan parah. Bukan hanya rugi waktu yang dialami warga kota, namun pencemaran udara makin parah, bahan bakar minyak yang dibakar percuma makin tinggi hingga berbagai kerugian lain akibat terganggunya aktivitas ekonomi.

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikutip kompas.id, 19 Maret 2019, menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di kawasan megapolitan Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 65 triliun per tahun. Bahkan, data terakhir yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut nilia kerugian mencapai Rp 100 triliun per tahun.

Namun mendorong pemakaian mobil listrik untuk kendaraan pribadi sepertinya masih sulit. Bukan hanya mobilnya yang belum banyak tersedia, harganya pun menjadi tantangan. Belum lagi, ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar listrik yang juga harus disiapkan.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM–Trotoar di sepanjang Jalan Jati Baru Raya, seberang Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjelang bulan puasa, Senin (22/4/2019), kembali penuh sesak oleh okupansi pedagang kaki lima. Keberadaan skybridge yang juga sudah dipenuhi pedagang tak mengurangi kepadatan yang mengambil hak pejalan kaki tersebut.

Karena itu, pemerintah berusaha mendorong agar angkutan umum massal yang lebih dulu menggunakan tenaga listrik, seperti bus Transjakarta. Dikutip dari kompas.id, 2 Juli 2019, pemerintah sedang merampungkan regulasi tentang pengembangan bus listrik.

“Ini jadi upaya untuk percepatan bus listrik. Dalam klausulnya, ada kemudahan untuk pemilik atau pengusaha bus listrik untuk mengembangkan transportasi publik bus listrik,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Meski demikian, harus diingat, pemakaian bus listrik mungkin akan mendorong pengurangan pencemaran udara yang tinggi di Jakarta. Namun, itu tidak akan mengatasi persoalan kemacetan yang makin menyebar tidak hanya di pusat kota, namun juga di daerah-daerah penopang Jakarta.

Karena itu, saran para pakar transportasi Inggris CREDS perlu jadi pertimbangan. Memperbanyak transportasi umum, memperbaiki jalur pedestrian hingga masyarakat mau berjalan kaki, hingga jalur sepeda yang aman dan nyaman perlu dipertimbangkan.

Selain budaya transportasi, budaya kepemilikan kendaraan juga perlu diubah. Mobil sebagai status sosial dan perlambang kekayaan masih kuat di masyarakat. Terlebih buruknya sistem transportasi umum di banyak daerah membuat kepemilikan kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor, jadi modal untuk mempermudah segala urusan.–M ZAID WAHYUDI

Editor EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 16 Juli 2019