Selesai merilis angka kemiskinan yang mencapai satu digit pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) terus dibanjiri tanya. Komentar terkait metode penghitungan yang digunakan juga tak kalah ramai dilontarkan.
KOMPAS/ LUCKY PRANSISKA–Warga membawa serta keluarganya dalam gerobak melintasi Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Setelah merilis angka kemiskinan yang mencapai satu digit sejak Maret 2018, Badan Pusat Statistik terus dibanjiri pertanyaan hingga saat ini. Komentar terkait metode penghitungan yang digunakan juga tak kalah ramai dilontarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemiskinan yang telah menyentuh angka 9,41 persen pada Maret 2019 (turun 0,25 persen poin dari kondisi September 2018) masih terus diperdebatkan.
Berbagai kalangan mengkritisi garis kemiskinan yang dianggap terlalu rendah dan kurang masuk akal. Standar kemiskinan dunia pun disandingkan untuk perbandingan. Lantas, bagaimana sebenarnya data kemiskinan yang ada sampai saat ini?
Metode penghitungan
Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Metode ini bukan dibuat oleh BPS, melainkan mengacu pada “Hand -book on Poverty and Inequality” yang diterbitkan Bank Dunia. Selain memang mengikuti kaidah internasional, metode inilah yang banyak digunakan di negara berkembang. BPS sendiri mulai menghitung kemiskinan sejak 1976, dan sampai sekarang metode tersebut masih digunakan.
Untuk mengukur kemiskinan diperlukan yang namanya garis kemiskinan (GK). GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Selain melihat GK di periode sebelumnya, dalam menghitung GK juga mempertimbangkan perubahan harga (inflasi/deflasi).
KOMPAS/ RADITYA MAHENDRA YASA–Kemiskinan yang membelit membuat Yuliah (80) terpaksa tinggal di sebuah gubug liar sekitar pinggir sungai di Jalan Kalikuping, Kelurahan Kranggan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/7/2013).
GK terdiri dari GK makanan (nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang setara 2100 kilo kalori/kapita/hari) dan GK non-makanan (nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok non makanan). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK inilah yang dikategorikan miskin.
Setiap daerah memiliki GK masing-masing. Artinya, penentuan GK tak dipukul rata semua wilayah. Bahkan untuk daerah perkotaan dan perdesaan juga dibedakan. Hal ini dikarenakan pola konsumsi masyarakat dan harga komoditas tiap wilayah tidak sama.
Baca garis kemiskinan
Garis kemiskinan nasional sering diinterpretasikan keliru oleh kebanyakan orang awam. Contoh, “GK Maret 2019 Rp 425.250,00 per kapita per bulan, diartikan sebagai saat seseorang memiliki pengeluaran minimal Rp 14.175,00 dalam sehari, orang itu tidak tergolong miskin. Misinterpretasi ini membuat GK menjadi tidak masuk akal.
Berdasarkan data Susenas, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih tinggi dibandingkan jumlah anggota rumah tangga tidak miskin. Pada 2018, rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) miskin sebanyak 4-5 orang. Jika lima ART kita kalikan dengan GK Maret 2019, misalnya, maka GK BPS untuk Indonesia secara rata-rata akan setara dengan Rp 2.126.250,00 per rumah tangga per bulan. Untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut dalam satu bulan, tentu tidak bisa dianggap sepele bagi rumah tangga miskin.
Sebagai gambaran lagi, jika sebuah rumah tangga tinggal di DKI Jakarta dengan jumlah lima ART, maka rumah tangga tersebut harus memiliki pengeluaran di atas tiga juta rupiah dalam sebulan agar tidak termasuk penduduk miskin (GK Maret 2019 DKI Jakarta sebesar Rp 637.260,00).
Bisa dibayangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja harus berpenghasilan di atas Rp 3 juta sebulan, tentu hal ini tidak mudah bagi masyarakat lapisan bawah. Meskipun garis kemiskinan itu selalu ditujukan per kapita, namun membaca dengan perspektif demikian tentu akan lebih mudah.
KOMPAS/ RIZA FATHONI–Bocah-bocah bermain di kolong jembatan dan menjalani sebagian dari kehidupan keseharian mereka di kawasan Cikoko, Jakarta Selatan, Jumat (5/5). Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi salah satu persoalan yang harus diatasi Pemerintah Provinsi DKI.
Tidak berhenti di situ, hal yang perlu diingat bersama adalah Bank Dunia juga menggunakan GK untuk mengukur kemiskinan. Namun, GK yang dibentuk oleh Bank Dunia memiliki tujuan yang berbeda, yakni untuk membandingkan angka kemiskinan antarnegara, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan ke mana menyalurkan sumber daya yang ada dan melihat progres pengentasan kemiskinan di tiap negara.
Bank Dunia menggunakan satu GK yang sama untuk melihat kemiskinan di tiap negara. GK atau batasan yang digunakan Bank Dunia saat ini adalah 1,9 dollar AS PPP (purchasing power parity) per hari. PPP merupakan paritas daya beli, bukan nilai kurs mata uang yang senilai empat belas ribuan saat ini. Hal inilah yang perlu diperhatikan saat ingin membandingkan.
Dengan nilai 1 dollar AS PPP sebesar Rp 4.985,00 pada 2016, jika kita konversikan maka akan setara dengan Rp 284.145,00. Angka tersebut jauh lebih rendah dari GK Indonesia. Apabila GK tersebut digunakan, angka kemiskinan Indonesia tentunya lebih kecil dari kondisi saat ini.
KOMPAS/ FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA–Iroh (25), warga Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (15/1/2016), melepas anaknya, Erni (6), berangkat sekolah dari rumahnya yang berupa gubuk dengan luas hanya sekitar 20 meter persegi
Mengakhiri bersama
Banyaknya kritikan dan komentar terkait data kemiskinan menjadi suatu hal yang wajar, mengingat kemiskinan masih menjadi isu global juga nasional. Terlebih lagi, tujuan pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun”. Sudah semestinya, kritikan yang meluruskan, perlu dipertimbangkan. Namun, kritik tanpa pemahaman, tentu harus diluruskan.
Di luar bahasan data kemiskinan, seperti yang dikatakan Nelson Mandela “As long as poverty, injustice and gross inequality exist in our world, none of us can truly rest”, perlu kita sadari kembali bahwa kemiskinan adalah masalah bersama yang semestinya diakhiri bersama juga. Saling menyokong antar pihak, dan memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaan.
Memberantas kemiskinan yang merupakan masalah multidimensional ini harus menjadi niat tulus kita semua, sehingga pikiran dan tindakan yang diambil memang karena kepedulian untuk mengakhiri, bukan sekadar mengkritisi.
(Lili Retnosari Statistisi di Seksi Statistik Kemiskinan BPS)
Sumber: Kompas, 14 Januari 2020
