Mengawal Kemaritiman dari Surabaya

Hampir seperempat abad sejak diresmikan, Balai Teknologi Hidrodinamika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Surabaya, Jawa Timur, masih menjadi fasilitas pengujian desain kapal dan bangunan apung terbesar se-Asia Tenggara. Belum ada negara sekawasan menandingi. Namun, keberlanjutannya butuh keberpihakan pemerintah.

Kamis (12/1) pagi, sinar mentari tak mampu menembus fasilitas maneuvering and ocean engineering basin/MOB (kolam manuver dan pengujian bidang kelautan) Balai Teknologi Hidrodinamika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Penerangan berasal dari sejumlah lampu.

Memegang kendali jarak jauh, petugas mengontrol miniatur kapal bermanuver di kolam berukuran 105 meter x 35 meter (m), berkedalaman bervariasi, mulai dari 1,25 m, 2,5 m, hingga 9,5 m. Seseorang lagi dengan betis terendam mengarahkan kapal.

Mereka tak sedang main-main. Namun, bagian dari pengujian desain kapal, salah satunya mengetes kemampuan manuver seakan-akan di laut dan pelabuhan sarat hambatan.

Kapal mini itu bermodel presisi sesuai dengan desain guna memberikan gambaran nyata. Kolam itu juga menguji olah gerak kapal dengan memantau pergerakan dan percepatannya berikut gelombang buatan.

Menurut Kepala BTH BPPT Taufiq A Setyanto, fasilitas utama BTH, selain MOB adalah towing tank (tangki pengujian kapal dalam kondisi tenang) dan cavitation tunnel (terowongan kavitasi). Towing tank antara lain menguji ketahanan kapal dan sistem penggerak pada kondisi air tenang serta pengukuran gaya-gaya hidrodinamis. Cavitation tunnel untuk mengobservasi kavitasi, terutama pada kapal selam militer yang butuh minimalisasi gelembung agar tak terdeteksi musuh.

Kamis itu, tiga anggota Komisi VII DPR mengunjungi fasilitas di atas lahan tujuh hektar di kawasan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, itu. Mereka adalah Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra, Mukhtar Tompo (Fraksi Hanura), dan Muhammad Nasir (Fraksi Demokrat). Balai itu diresmikan Presiden Soeharto pada tahun 1995.

Kaya pengalaman
Bacharuddin Jusuf Habibie, presiden ketiga RI, yang menginisiasi pendirian BTH BPPT saat masih menjabat menteri negara riset dan teknologi.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA–Pengujian desain kapal dilakukan di fasilitas maneuvering and ocean engineering basin (kolam manuver dan pengujian bidang kelautan).

Kini, BTH BPPT kaya pengalaman. Bekerja sama dalam bidang pengujian kapal dan bangunan apung dengan banyak perusahaan minyak dan gas bumi. Pengujian pernah untuk rancangan kapal floating production, storage, and offloading (bangunan apung untuk produksi, penyimpanan, dan distribusi migas) Chevron asal Amerika Serikat dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering asal Korea Selatan. BTH BPPT juga bermitra dengan PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Palindo, PT Sanur Marindo Shipyard, Niigata Engineering (Jepang), dan ABG Shipyard (India).

Belum ada negara sekawasan yang mampu menandingi fasilitas itu. Level persaingan di tingkat Asia Pasifik di antaranya dengan State Key Laboratory of Ocean Engineering di Shanghai Jiao Tong University dan Towing Tank di Zhejiang Ocean University (Tiongkok), Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering (Korea), dan National Maritime Research Institute (Jepang).

Saat ini, BTH BPPT menyelesaikan rancangan kapal kontainer 80 meter yang bisa memuat 100 TEU untuk distribusi barang menunjang program tol laut.

“Tahun ini, BTH BPPT fokus menyelesaikan rancangan kapal pengumpan sepanjang 45 meter untuk memuat barang 500 ton dan kapal ikan 120 GT, serta melanjutkan desain kapal selam 22 meter,” kata Taufiq. Kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertahanan.

Mereka juga menerima kontrak pengujian komersial, yang tarif jasanya akan masuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Balai itu menghimpun kontrak Rp 2 miliar untuk 2017. Masih mungkin bertambah.

Namun, itu semua berjalan menggunakan alat-alat yang menua. Butuh diganti.

“Tantangannya bagaimana merevitalisasi peralatan agar bisa dioptimalkan lagi. Dengan program tol laut, memproduksi kapal menjadi tantangan,” ucap Kepala BPPT Unggul Priyanto.

Saat ini, sejumlah kontrak menunggu perbaikan alat, seperti pembangkit gelombang. “Dengan tahu gerak, efek akibat gelombang, dan bagaimana air naik ke geladak, konstruksi dapat dirancang dengan tepat. Umur kapal akibat empasan gelombang juga dapat diprediksi,” kata Taufiq.

Jika pembangkit gelombang tersebut tak segera siap, fasilitas uji negara pesaing-lah yang akan ambil alih. Jika hal itu terjadi, tambah lagi ironi negeri bahari ini.–J GALUH BIMANTARA
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul “Mengawal Kemaritiman dari Surabaya”.