Mencegah Masyarakat Semi-kasta

Masyarakat demokratis dengan partisipasi politik tinggi dan kehidupan ekonomi lebih baik belum lengkap jika tidak disertai dengan adanya mobilitas vertikal. Masyarakat seperti itu merupakan masyarakat semi-kasta dan belum adil. Karena itu, pentingnya keterbukaan stratifikasi sosial untuk meningkatkan mobilitas vertikal yang dapat mendukung keadilan sosial.

Pandangan tersebut disampaikan Profesor Iwan Gardono Sujatmiko dalam pidato pengukuhan Guru Besar Sosiologi Politik di depan sidang terbuka Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/6). Sidang yang dipimpin Rektor UI Muhammad Anis itu juga mengukuhkan L Meily Kurniawidjaja sebagai Guru Besar Ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dalam pidato berjudul “Struktur Masyarakat dan Keadilan Sosial: Perspektif Sosiologi Transformatif”, Iwan mengatakan, ketidakadilan di Indonesia terjadi sejak zaman kerajaan di Nusantara ketika aspek keadilan diabaikan penguasa. Secara ringkas keadilan sosial berkaitan dengan redistribusi dan akses bagi kelas sosial di lapisan bawah ke aset politik, ekonomi, dan sosial.

Solusinya perlu dikembangkan perspektif sosiologi transformatif yang membuka terjadinya transformasi sosial, khususnya keterbukaan stratifikasi masyarakat. “Proses ini merupakan salah satu aspek keadilan sosial sehingga mencegah masyarakat semi-kasta,” kata Iwan.

Menanggapi pidato tersebut, pakar psikologi politik Hamdi Muluk mengatakan, “Pidato itu mencerahkan. Kalau kita bicara struktur (masyarakat), betul harus melalui kebijakan. Harus ada terobosan politik, juga didukung anggaran. Kalau tak ada niat politik kuat untuk membuka struktur, keadilan justru akan menganga lebar.” (SSD)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Juni 2015, di halaman 4 dengan judul “Mencegah Masyarakat Semi-kasta”.