Malik Fadjar bukan hanya mahir mengelola rasa. Kualitasnya sebagai pendidik dan pemimpin pemerintahan yang menakhodai kebijakan pendidikan terbilang sangat hebat.
Beberapa tahun pada awal euforia reformasi, saya duduk bersama Mas Malik Fadjar dalam sebuah agenda yang berat. Berat karena memang rumit dan esensial. Tokoh yang satu ini saya kenal lama sebelumnya dan sejak 2001 bersama-sama pula bekerja layaknya perwira di satu kapal yang sama.
Tokoh pendidik yang agamis, dengan jagrag kenegarawanan yang memang tak ditampilkannya. Tak setinggi tubuhnya, tetapi untuk urusan terakhir ini Mas Malik menampilkannya serendah hatinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bermula di waktu seusai satu rapat kabinet pada 2003, sambil menunggu agenda berikutnya, saya menemani Presiden di ruang kerjanya. Seperti biasa, beliau cek apa masalah yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan.
Namun, di ujung pembicaraan, beliau beralih topik sekitar persoalan karakter bangsa dan kebutuhan untuk membangunnya. Telah beberapa kali saya mendengar soal itu jika bicara dengan beliau dan berkesan hal itu bagai obsesi pribadi Presiden.
”Mas, bagaimana, ya, baiknya mendekati isu ini agar bisa jadi program yang benar-benar jalan.” Saya berpikir, ini dia! Saya sampaikan pandangan bahwa itulah persoalan mendasar kita dan itulah masalah yang sesungguhnya dihadapi bangsa ini. Ya kemarin, ya sekarang, ya di masa nanti.
Namun, membangun karakter bangsa tidak mungkin lain kecuali harus menyikapinya sebagai konsep, program, dan kegiatan investasi. Membangun atau membentuk karakter bukan kerja pendek dan cepat jadi. Sesuatu yang mesti ditanamkan dan dibimbingkan.
”Bu, cara Pol Pot di Kamboja dulu memang mudah, sederhana, dan cepat. Yang ada dibabat, seraya membangun mimpi tentang tumbuhnya tunas rumput yang baru. Namun, tak ada bangsa beradab di zaman modern ini yang mau membenarkan, apalagi mengikuti, ulah tersebut. Memikirkan saja enggan. Faktor keteladanan memang memegang peran penting, di samping drive kebijakan yang mampu memengaruhi perilaku publik.”
Seperti biasa, Presiden mendengarkan dengan sabar. ”Namun, di atas semua itu, dalam pandangan saya, yang paling mendasar dan kokoh adalah melakukannya lewat jalur pendidikan.”
Saya kemukakan keyakinan saya bahwa jalur itulah yang paling baik. Presiden minta bagaimana elaborasi alur pikir tersebut. ”Ya, tetapi akan menyangkut faktor waktu, ya, Mas,” ujarnya. Memang perlu waktu, tetapi saya sampaikan, tak perlu pula soal itu terlalu dirisaukan. Yang paling penting memulainya.
Masalah karakter bangsa memang luas spektrumnya. Namun, jika diambil salah satu aspek, kita bisa memulainya dengan bagaimana menumbuhkan sistem nilai dalam kehidupan yang harus mulai disemai pada anak-anak kita.
Kemampuan membedakan yang benar dan salah, yang baik dan tak baik, yang pantas dan tak pantas adalah salah satu sendi utama dalam membentuk karakter. Sendi itu pula yang nantinya memperkokoh disiplin sosial manusia Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pembentukan karakter
Sistem pendidikan memang memerlukan penegasan dan penajaman ulang tentang peran dan fungsi di tiap jenjang pendidikan kita. Jenjang pendidikan dasar mesti dijadikan tumpuan untuk itu ketika anak-anak mulai kita perkenalkan dengan kehidupan di luar keluarga.
Bagai membentuk produk besi baja, menempanya mesti sedini mungkin di masa awal pembentukan. Porsi terbesar selama pendidikan dasar diarahkan bagi terbentuknya karakter, sebagian lagi untuk menyiapkan agar di jenjang pendidikan menengah anak-anak mampu menerima ilmu dan keterampilan.
Jenjang pendidikan tinggi diarahkan hanya untuk anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu dan teknologi, atau keterampilan ahli lainnya. Dengan pendekatan itu, bukankah kita sekaligus mempertajam arah dan isi politik pendidikan kita?
”Baiknya kita bicara dengan siapa saja untuk itu, Mas?” Saya tahu, ini perangkap yang tampaknya memang sudah digelar Presiden. Presiden pastilah tahu, tetapi merasa perlu mencocokkan saja. ”Siapa lagi Bu kalau tidak dengan mas Malik Fadjar. Ini domain beliau.” ”Ya, wis (ya, sudah), diatur pertemuan khusus dengan mas Malik.”
Mas Malik Fadjar hadir dalam pertemuan khusus yang kemudian dijadwal untuk itu, dengan ”lageyan”-nya yang khas. Santai, tanpa kesan menyepelekan, tetapi tidak pula grusa-grusu. Beliau mendengarkan dengan cermat dan jadilah diskusi yang sangat intens.
Kualitasnya sebagai pendidik dan pemimpin pemerintahan yang menakhodai kebijakan pendidikan saya rasakan sangat hebat. Mata beliau berbinar dan tampak senang waktu itu. Mungkin karena salah satu persoalan pokok yang menjadi pikiran dan tanggung jawab beliau justru memperoleh perhatian besar dari Presiden.
”Ada masalah yang perlu dipikirkan, setelah kita berjalan terlalu cepat di masa reformasi ini, ketika masalah pendidikan dasar saat ini telah kita serahkan sebagai urusan otonomi daerah, termasuk pengelolaan guru SD ini,” begitu sambung Mas Malik ketika mengurai persoalan tersebut. Presiden mengangguk dan menoleh.
Saya tidak tahu benar apakah soal yang sesudah itu saya ungkap justru selanjutnya menjadi awal berhentinya tukar pikiran tentang hal itu dikemudian hari. Namun, bagai khawatir kehilangan momentum, saya meninggalkan keterkaitan soal otonomi tersebut dengan aspek sediaan guru-guru SD tadi.
Bagaimana kalau, untuk memberi fondasi yang baik bagi perkuatan peran dan fungsi jenjang pendidikan dasar, pemerintah menggelar langkah menugasi tamatan IKIP menjadi guru SD. Bukankah untuk itu diperlukan guru dengan bekal pendidikan dan menguasai metode yang baik? Bukankah tujuan negara membentuk IKIP dahulu untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang andal bagi pendidikan nasional kita?
Soal banyak IKIP yang telanjur berubah menjadi universitas nanti diatasi bertahap. Konsep penugasan lulusan IKIP untuk mengajar di jenjang pendidikan dasar dan kemudian menengah pada gilirannya dapat membentuk sistem karier korps tenaga pendidikan secara khusus. Apabila perlu, sistem karier bagi tenaga pendidik tidak perlu sama dengan pegawai negeri sipil (istilah waktu itu), termasuk sistem remunerasinya.
Presiden menimpali. ”Bagaimana, Mas Malik?” Setelah hening sesaat, Mas Malik menanggapi dengan sejuk. ”Saya juga kepikiran soal IKIP itu, Bu. Akan tetapi, soal remunerasi tadi jelasnya di luar otoritas kami, Ibu Presiden. Mungkin Pak Boediono baik kalau kita ajak bicara.” Presiden kemudian minta saya agar mengatur pertemuan lanjutan dengan mengundang Menteri Keuangan Boediono.
Kali berikutnya, dengan sengaja saya mengatur dalam format rapat terbatas karena, seingat saya, daripada berjenjang lagi, saya melapor Presiden untuk mengundang pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam rapat, semua terpapar dari awal hingga akhir. Sedari persoalan pembangunan karakter hingga akhirnya bicara sistem karier dan remunerasi tadi.
Ketegangan pikir mulai mencekam. Ketika akhirnya semua berujung pada pertanyaan tentang probabilitas, Menteri Keuangan Boediono berkata lirih. Intinya, sekalipun memahami dan setuju, Departemen Keuangan belum dapat menimbang berapa kira-kira besarnya konsekuensi dan dari mana nanti sumber pembiayaan akan diperoleh. ”Kondisi sedang berat,” ujarnya.
Saya menangkap bahwa itulah akhir cerita. Ungkapan Menteri Keuangan memang obyektif dan mudah dipahami. Negara dan pemerintah memang sedang bergulat melepaskan diri dari dampak krisis perbankan di akhir dekade 1990-an.
Bahkan, pembiayaan kewajiban pembayaran iuran negara untuk dana pensiun pegawai pun waktu itu masih memusingkan. Dua tahun sebelumnya, untuk membayar gaji pegawai, pemerintah bahkan terpaksa meminjam dari Bank Indonesia.
Menteri Keuangan Boediono memang bukan figur yang mudah menerima pandangan ”masuk kantong kiri dan keluar dari kantong kanan”. Sedari awal, beliau direkrut karena sikap kehati-hatiannya. Dan, itu diperlukan untuk mengelola keuangan negara di tengah krisis keuangan yang berat.
Mas Malik Fadjar dengan tenang menerima semuanya. Presiden juga dengan teduh memberi arahan bahwa bagaimanapun soal tersebut akan tetap menjadi agenda penting dan berharap, apabila keadaan telah memungkinkan, kita semua dapat membukanya kembali.
Mas Malik Fadjar dengan tenang menerima semuanya.
Dengan senyum yang khas, Mas Malik menyalami Presiden dan semua rekannya yang hadir. Dia sangat mahir mengelola rasa. Memang tak mudah mengatasi masalah sepenting apa pun pada waktu itu. Kalau menebak, saya merasa mungkin Mas Malik bagai berada di waktu yang tidak pas. Saya juga terdiam.
Bertahun-tahun setelah itu, tiap kali bertemu, kami saling senyum. Ingat yang kemarin, seolah tak perlu kata-kata. Senyum sama-sama tahu.
(Bambang Kesowo Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet 2001-2004)
Sumber: Kompas, 12 September 2020
