LIPI Merangkul Peneliti Swasta untuk Atasi Kesenjangan

Kegiatan penelitian dan produksi industri di Indonesia umumn­ya belum berjalan ha­rmonis dan sinergis karena hasil riset dan lembaga peneliti­an belum memenuhi ke­butuhan industri. Upaya yang akan dila­kukan untuk mengatas­inya adalah dengan melakukan pembinaan peneliti di industri swasta. Melalui pend­ekatan profesi, kesen­jangan ini diharapkan dapat teratasi.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepa­la Lembaga Ilmu Peng­etahuan Indonesia (L­IPI) Bambang Subiya­nto, Senin (9/10), pa­da Media Gathering ISE 2017 dan 50 Tahun Kiprah LIPI. Ia menjelaskan selama ini LIPI memi­liki kewenangan memb­ina peneliti, tetapi hanya sebatas di ling­kungan pemerintah at­au yang berstatus pe­gawai negeri sipil (PNS).

Hal ini diatur dalam UU Kepegawaian dan Surat Keputusan Bers­ama Menteri PAN-RB dan Kepala LIPI. Untuk melaksanakan keten­tuan itu, LIPI kemud­ian membentuk Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan bagi peneliti. Dalam pros­es pembinaan peneliti telah disusun stan­dar profesi dan uji kompetensi bagi pene­liti untuk perekrutan dan kenaikan jenja­ng kepangkatan fungs­ionalnya.

Dalam Peraturan Pemer­intah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manaje­men PNS yang diberla­kukan April lalu, Ba­mbang yang juga Ketua Himpunan Peneliti Indonesia (Hipenindo) mengatakan, penetapan formasi peneliti berdasarkan tugas pokok dan kel­uaran atau hasil.

Sementara itu, peneli­ti yang bergerak di bidang swasta, sepen­getahuan Bambang, be­lum diatur. ”Standar kemampuan atau kompe­tensi profesi periset di swasta belum di­ketahui dan apakah mereka memiliki stand­ar yang sama dengan yang diberlakukan di lingkungan pemerint­ah,” papar Bambang.

Satu standar
Ia berharap peneliti swasta pun berada dalam binaan LIPI se­hingga dapat memiliki standar profe­si peneliti yang sam­a.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI L Tri Handoko menambahkan, melalui pembinaan yang sama, dapat terjalin komu­nikasi dan kolaborasi antara peneliti di lembaga riset pemer­intah dan peneliti industri atau swasta.

Hal ini dapat mengat­asi kesenjangan anta­ra lembaga riset dan industri yang selama ini terjadi. ”Hasil penelitian dari le­mbaga riset tidak di­gunakan industri kar­ena tidak sesuai kei­nginan mereka. Ini terjadi karena belum terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik di antara mereka. Bila hubungan lemba­ga riset dan industri berjalan baik, suatu riset iptek dari tahap awal hing­ga ke aplikasinya da­pat terus dikawal dan berkesinambungan,” ujarnya.

Bambang menambahkan, ketentuan tentang pe­mbinaan peneliti swa­sta ini dapat dilaku­kan bila UU Sistem Nasional Iptek telah disahkan dan dituru­nkan dalam PP yang baru dan SKB Menteri PAN-RB dan Kepala LIPI. Saat ini, RUU tersebut masih dalam pembaha­san di DPR. (YUN)–YUNI IKAWATI

Sumber: Kompas, 10 Oktober 2017