Konservasi lingkungan jangan lagi dilihat sebagai beban anggaran pemerintah. Namun, biaya pelestarian lingkungan itu selayaknya dianggap investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.
“Lakukan pengelolaan dengan cara yang baik sehingga ke depan beban pemerintah dalam hal lingkungan semakin kecil,” kata Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Syurkani Ishak Kasim seusai seminar “Integrating Ecosystem Services into Development Agenda”, Senin (29/2), di Jakarta. Turut berbicara dalam seminar, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wahyuningsih Darajati dan Direktur Conservation Strategy Fund Indonesia Mubariq Ahmad.
Tahun lalu, Indonesia mengalami dampak buruk pengelolaan sumber daya yang berwujud kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Laporan Bank Dunia triwulan terakhir 2015, kebakaran hutan membuat pemerintah rugi sekitar Rp 221 triliun. Biaya untuk menangani kebakaran itu mencapai 1,9 persen dari produk domestik bruto Indonesia atau dua kali lebih besar daripada biaya rekonstruksi tsunami Aceh 2004.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Syurkani, hutan adalah aset produktif yang bisa menjadi sumber penghasilan jangka panjang bagi pemerintah. Syaratnya, pengelolaan bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah mendorong konservasi lingkungan bersinergi dengan aspek sosial dan ekonomi sesuai konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). “Harus seimbang di antara ketiganya. Sebagai contoh, Tiongkok, yang terlalu condong ke aspek ekonomi, justru lingkungannya kini terganggu,” urainya.
Salah satu penerapan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi terlihat pada Taman Nasional Komodo, NTT. “Masyarakat di sana bisa menjual jasa penginapan atau transportasi seiring banyaknya turis,” ujarnya.
Data Balai TN Komodo, total pendapatan dari kunjungan turis Rp 411 miliar pada 2015. Rata- rata pengeluaran turis asing per hari 414,93 dollar AS atau sekitar Rp 5,5 juta (asumsi Rp 13.400 per dollar AS).
Menurut Direktur Conservation Strategy Fund Indonesia Mubariq Ahmad, komitmen pemerintah memperhatikan aspek lain dari konservasi lingkungan perlu diapresiasi. Itu terlihat dari usaha pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mengadopsi tujuan dan target SDG secara multidimensi.
Namun, beberapa tantangan perlu diantisipasi, seperti pembukaan lahan kelapa sawit yang mengorbankan hutan.
Menurut Wahyuningsih, pihaknya memang memperhatikan berbagai faktor saat menyusun RPJMN. “Saat ini, faktor ekonomi turut menginternalisasi pada aspek-aspek pembangunan berkelanjutan,” katanya.
SDG mengamanatkan penggunaan sumber daya alam secara efisien sehingga pemerintah harus menghitung penggunaan sumber daya alam itu hingga hal yang tak kasatmata. (C08)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Maret 2016, di halaman 14 dengan judul “Konservasi Lingkungan Investasi Jangka Panjang”.
