Konektivitas internet dan listrik menjadi kunci untuk mencapai pemerataan pendidikan berkualitas di semua wilayah, terutama di daerah tertinggal. Konektivitas memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran yang sama.
Pendidikan yang merata dan berkualitas akan tercapai jika siswa di semua wilayah mendapatkan layanan pendidikan yang setara. Konektivitas internet dan listrik yang merata di semua wilayah menjadi kunci untuk mencapai sasaran itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2019, penetrasi internet di Indonesia baru 66,22 persen. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebanyak 433 desa belum teraliri listrik, yaitu di Papua sebanyak 325 kampung/desa, Papua Barat (102 kampung), Nusa Tenggara Timur (5 desa), dan Maluku (1 desa).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Tanpa konektivitas (internet dan listrik), proses pemerataan kualitas pendidikan kita tidak mungkin tercapai,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam diskusi secara daring bertema ”Membangun Dunia Pendidikan Baru”, Rabu (6/5/2020), di Jakarta.
Konektivitas internet dan listrik diperlukan untuk mempercepat peningkatan layanan pendidikan bagi siswa yang rentan baik karena faktor geografis maupun faktor sosial ekonomi, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Teknologi memiliki potensi pemerataan akses atau kesempatan mendapat akses yang setara terhadap materi dan pembelajaran yang sama meski pada masa pandemi ini menjadi kendala utama bagi siswa yang rentan.
”Pandemi Covid-19 ini benar-benar memajangkan kondisi kritis ini dengan lebih kuat, lebih mendesak,” kata Nadiem. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kolaborasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kementerian teknis terkait, misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memperluas penetrasi internet.
Inisiator Jaringan Semua Murid Semua Guru, Najella Shihab, pun mengatakan, kesenjangan dalam penggunaan teknologi dan kesenjangan kesempatan belajar mengakibatkan tidak semua anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas. Dia berharap, kondisi masih banyak anak yang rentan ini menjadi kesadaran bersama, terutama bagi pihak-pihak terkait, untuk mengatasinya.
”Afirmasi (penguatan) dan dukungan kepada anak-anak tersebut sangat dibutuhkan, tidak hanya di masa pandemi ini, tetapi juga sesudah sekolah berjalan normal kembali,” katanya.
Nadiem mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus bergotong royong mengatasi masalah ini. ”Konektivitas internet, kemampuan membayar data, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan,” katanya.
Belum optimal
Nadiem memahami, kondisi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 saat ini tidak berjalan optimal. Dia meminta masyarakat mengedepankan pendekatan humanis untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. ”Saya memahami bahwa ini adalah proses adaptasi dalam keadaan darurat. Semua orang harus bisa beradaptasi,” ujarnya.
Pembelajaran melalui televisi melalui program Belajar dari Rumah di TVRI bisa menjadi alternatif untuk membantu siswa yang memiliki keterbatasan pada akses internet. Survei yang dilakukan Kemendikbud dan Unicef menunjukkan bahwa sejumlah siswa berharap durasi tayangan program ini ditambah.
”Kami akan berkoordinasi dengan TVRI terkait kemungkinan penambahan jam tayang, terutama materi pembelajaran kemampuan kecakapan hidup dan vokasi. Mungkin bisa menambah durasi tayangan minimal 45 menit per segmen,” ujar Evy Mulyani, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Evy mengatakan, survei dilakukan terhadap 1.198 guru, 1.736 siswa, dan 1.373 orangtua di daerah 3T ataupun non-3T. Survei dilakukan menggunakan metode daring, termasuk aplikasi pesan singkat menggunakan telepon.
Survei itu juga menunjukkan bahwa TVRI menjadi saluran televisi yang paling banyak ditonton siswa selama pembelajaran dari rumah. ”Ini menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan program mendatang, khususnya pendekatan bagi publik di wilayah 3T,” ujarnya.
Secara umum, sebanyak 99 persen guru, siswa, dan orangtua, baik di wilayah 3T maupun non-3T, mengetahui adanya program ini. ”Di wilayah 3T, frekuensi guru menonton program BDR (Belajar di Rumah) ini sebanyak 3,2 kali dalam seminggu. Sementara di wilayah non-3T sebanyak 4,1 kali,” katanya.
Oleh YOVITA ARIKA
Editor ILHAM KHOIRI
Sumber: Kompas, 8 Mei 2020
