Kerja Lintas Kementerian Terkait Gambut Belum Terlihat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyelenggarakan diskusi tentang pengelolaan gambut guna mencegah kebakaran hutan dan lahan terulang. Sayangnya, kementerian yang terkait dengan implementasi solusi-solusinya tidak hadir.

Padahal, solusi terkait pengelolaan gambut berkelanjutan tidak hanya terkait kerja KLHK, tetapi juga membutuhkan kerja lintas kementerian yang butuh kesatuan pemahaman dengan kementerian lain. Hal tersebut mengemuka dari kritik moderator diskusi, Monica Tanuhandaru, yang juga Direktur Eksekutif Kemitraan.

“Kadang-kadang diskusi yang hebat seperti hari ini berhenti hanya di dalam ruangan diskusi, tidak meluas hingga ke luar ruang,” ujar Monica saat memoderatori diskusi, Sabtu (14/11), di Jakarta. Diskusi itu merupakan rangkaian dari International Experts Roundtable Discussion yang diadakan KLHK bersama UNDP dengan tema “Solusi Jangka Panjang untuk Krisis Kebakaran dan Asap di Indonesia dengan fokus Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan”.

Pembicara dalam diskusi adalah Jatna Suprijatna dari Universitas Indonesia; Profesor Lars Hein dari Universitas Wageningen, Belanda; Haris Gunawan dari Universitas Riau; Iain Henderson dari UNEP Finance Initiative; Tiur Rumondang dari IBCSD; serta Abetnego Tarigan dari Walhi.

Kementerian lain
Iain Henderson memaparkan tentang alternatif pendanaan yang bisa digunakan untuk mendanai program pengelolaan gambut secara berkelanjutan. Mengomentari paparan tersebut, Monica menyebutkan, seharusnya kementerian dan lembaga lain yang terkait otoritas keuangan juga hadir, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

KOMPAS/AGUS SUSANTO–Pantauan udara dari areal lahan gambut dan hutan bekas terbakar di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11). Tidak ditemukan lagi titik panas di areal tersebut. Dalam laporan posko krisis bencana kebakaran lahan/hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data satelit NOAA menunjukkan selama 1 Januari-11 November 2015 terpantau total 4.277 titik panas dan satelit Terra-Aqua pada periode yang sama memantau ada 11.263 titik panas di Kalimantan Tengah.

Di samping itu, secara lebih luas, Monica memandang pentingnya keterlibatan Kementerian Pertanian dalam diskusi mengingat banyak kegiatan perkebunan di lahan rawa gambut dan ada yang berkontribusi pada kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Dalam Negeri juga penting terlibat untuk memastikan regulasi pengelolaan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten sesuai dengan yang diharapkan dari hasil diskusi.

Diskusi merupakan upaya pemerintah melalui KLHK untuk menyudahi kebakaran hutan dan lahan yang memicu tragedi asap. Kebakaran hutan dan lahan, tahun ini, kian parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena kekeringan panjang akibat fenomena El Nino. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 43 juta warga terpapar asap dan penderita infeksi saluran pernapasan akut mencapai 556.945 orang. Total korban meninggal akibat kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap di Sumatera dan Kalimantan sampai saat ini tercatat 12 orang.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya mencatat dengan baik rekomendasi dari Monica. Pengelolaan jalannya pemerintahan juga merupakan bagian langkah pemerintah merumuskan program-program mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan.

Persoalan lain yang perlu segera dituntaskan adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan gambut untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Apalagi, masih ada konflik tenurial antara masyarakat dan perusahaan. “Persoalan mengusik adalah jangan hanya soal disinsentif dan hukuman, tetapi bagaimana insentifnya (bagi yang menjalankan pengelolaan dengan baik),” ujar Siti.

J GALUH BIMANTARA

Sumber: Kompas Siang | 14 November 2015