Kereta Mampu Atasi Persoalan Transportasi Kota

Sejumlah kota kini makin bergantung pada transportasi massal. Mereka tengah membangun jaringan kereta. Meski angkutan massal di sejumlah kota tengah diperbaiki dan dibangun, kereta komuter di Jakarta telah mampu mengatasi persoalan transportasi antara kota besar dan kota pendukung di sekitarnya. Kereta telah ikut menyelesaikan masalah perkotaan.

Laporan dari sejumlah kota yang dikumpulkan Kompas, Senin (10/8), menunjukkan perkembangan pembangunan dan perencanaan sistem perkeretaapian di dalam kota.

Sementara itu, beberapa kota telah terhubung dengan daerah pendukung melalui kereta komuter, seperti kereta rel listrik (KRL) dan kereta lokal. Kereta komuter Jabodetabek ini mengangkut 800.000 penumpang per hari dan ditargetkan mencapai 1,2 juta penumpang sebelum tahun 2019.

Kereta lokal sudah menghubungkan Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kota sekitarnya, seperti Blora, Pekalongan, dan Tegal, serta dalam waktu dekat Semarang-Ambarawa. Peminat kereta api jarak dekat di wilayah utara Jawa Tengah pun terus meningkat.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Suprapto mengungkapkan, KA yang paling banyak diminati adalah KA Kaligung jurusan Semarang-Tegal. Per hari, KA Kaligung melayani delapan perjalanan pergi-pulang. Dengan KA ini, Semarang-Tegal ditempuh dalam waktu 2 jam 12 menit, waktu yang sulit dicapai dengan kendaraan pribadi.

”Dalam satu tahun, penumpangnya bisa mencapai 900.000 orang. Kami telah melakukan pembaruan pada salah satu kereta yang diharapkan bisa menarik minat lebih banyak orang. PT KAI Daop IV menargetkan jumlah penumpang KA Kaligung tahun ini bisa mencapai 1,2 juta orang,” tutur Suprapto.

KA Kaligung, Blora Jaya, dan Cepu Ekspress juga diminati penumpang. Di Stasiun Weleri, menurut Suprapto, terdapat 800-1.200 pelaju, sedangkan di Stasiun Ngrombo di Grobogan 600-800 pelaju per hari.

Masalahnya, lahan parkir di stasiun yang berpotensi itu masih sangat terbatas. Angkutan pengumpan juga terbatas. Warga masih sulit melanjutkan perjalanan dari stasiun menuju tempat tujuan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan stasiun dengan terminal bus. Rencana ini akan dilakukan di Mangkang, Kota Semarang. Saat ini, Stasiun Mangkang terpisah dari Terminal Mangkang meski berdekatan.

Di Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan data PT KAI Daop VIII, hampir semua kereta api lokal selalu terisi hingga 150 persen, melebihi kapasitas, pada jam sibuk. ”Pada jam biasa bisa terisi 100 persen,” kata Manajer Humas PT KAI Daop VIII Surabaya Sumarsono.

Kereta api lokal di wilayah Daop VIII sebanyak 58 perjalanan per hari atau 29 KA. Jumlah perjalanan itu hampir sama banyak dengan perjalanan kereta api jarak jauh dan menengah, sebanyak 60 perjalanan per hari.

Kereta ringan dan trem
Dengan populasi kota besar dan kota pendukungnya yang bertambah, pembangunan transportasi massal menjadi kebutuhan. Jakarta tengah merampungkan pembangunan kereta untuk angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT), penyelesaian proyek kereta lingkar, dan dalam waktu dekat dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sistem transportasi kereta ringan (light rapid transit/LRT).

Pemprov DKI Jakarta menargetkan penyelesaian segera proyek MRT dan LRT yang diintegrasikan dengan moda angkutan massal yang ada, terutama bus transjakarta dan KRL.

Bupati Bogor Nurhayanti dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pemerintah daerah sudah mengusulkan beberapa lokasi untuk dipertimbangkan menjadi stasiun LRT.

Di Kota Surabaya, pemerintah kota membangun jalur trem sebagai transportasi publik masa depan yang menghubungkan wilayah utara dan selatan. ”Saat ini sedang dilakukan proses lelang perencanaan dan awal tahun 2016 proses lelang pengerjaan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji.

Di Bandung, Wali Kota Ridwan Kamil mengatakan, untuk proyek monorel sepanjang lebih kurang 40 kilometer, dari dua koridor yang direncanakan, saat ini sedang dilelang Koridor I dengan rute Babakan Siliwangi-Dipati Ukur-Dago-Leuwipanjang. Salah satu peserta lelang adalah perusahaan dari Singapura.

Terkait dengan berbagai proyek itu, Direktur Produksi PT INKA (Persero) Hendy Hendratno Adji mengatakan, pihaknya juga ingin dilibatkan dalam pembuatan kereta. ”Jika pemerintah ingin bekerja sama dengan asing untuk membuat kereta cepat, kami berharap dibuatnya di INKA. Dengan demikian, ada proses pembelajaran dan transfer teknologi,” kata Adji. (SEM/UTI/DEN/MKN/CAS/PIN/ILO/BRO/ARN/MAR)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Agustus 2015, di halaman 1 dengan judul “Kereta Mampu Atasi Persoalan Transportasi Kota”.
——–
Kereta Telah Jadi Kebutuhan

Pembiayaan Menjadi Kunci Mewujudkan Transportasi Massal
Kota-kota besar sudah terjebak oleh masalah kemacetan. Kini mereka berupaya agar kereta bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Mereka mempunyai harapan besar agar transportasi perkotaan itu bisa terwujud. Akan tetapi, pembiayaan dalam proyek infrastruktur tersebut menjadi masalah.

Dengan populasi penduduk lebih dari 28 juta jiwa, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan sistem transportasi massal untuk menopang mobilitas warganya. Dalam situasi jalan yang kelebihan beban, kereta dinilai menjadi moda angkutan massal yang ideal bagi wilayah ini.

Sejumlah pejabat kota yang diwawancarai pekan lalu dan Senin (10/8) menyatakan, transportasi massal dengan kereta api telah menjadi kebutuhan.

Studi Kementerian Perhubungan dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada proyek Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy (JAPTraPIS) tahun 2012 mencatat, jumlah perjalanan harian komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke Jakarta mencapai 6,9 juta perjalanan per hari, sementara di dalam DKI Jakarta mencapai 18,7 juta perjalanan per hari.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengibaratkan Jakarta sebagai kota yang sakit karena bertahun-tahun tertinggal dalam pembangunan transportasi massal. Beban jalan semakin berat karena cepatnya laju pertumbuhan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pihaknya mempercepat segala bentuk penguatan angkutan massal, termasuk integrasi angkutan-angkutan umum dengan transjakarta serta kereta cepat massal MRT dan kereta ringan LRT.

Daerah penyangga juga menyatakan perlu untuk mempercepat pembangunan transportasi massal berbasis kereta, yaitu LRT, selain kereta komuter KRL yang sudah ada.

Bupati Bogor Nurhayanti dan Wali Kota Bogor Bima Arya percaya pembangunan LRT akan memecah kepadatan lalu lintas komuter di Kabupaten Bogor yang berpenduduk 5,3 juta jiwa dan di Kota Bogor yang berpenduduk 1,1 juta jiwa. Di wilayah Bogor Raya, penumpang harian KRL yang berangkat dari Stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede, dan Citayam berkisar 250.000 orang.

Sementara itu, Bekasi merencanakan LRT yang menjangkau Kota Bekasi akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi meminta lokasi stasiun kereta ringan harus dapat terakses oleh angkutan umum.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Supandi Budiman mengatakan, kereta ringan yang menjangkau Bekasi merupakan bagian dari koridor Cawang-Bekasi Timur. Di sepanjang koridor itu menurut rencana terdapat tiga stasiun yang terdapat di Kota Bekasi, yakni Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan Jatibening. Jalur kereta ini akan bersisian dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pemerintah Kota Tangerang telah menawarkan kepada Kementerian Perhubungan rencana penataan Terminal Poris dan Stasiun Batu Ceper untuk menjadi transit oriented development (TOD). Rencana ini untuk mengurai kemacetan yang ada. Dalam Rencana Induk Transportasi Daerah, Terminal Poris yang bersatu dengan Stasiun Kereta Batu Ceper akan menjadi pusat moda transportasi massal terintegrasi.

“Rencana pembangunan TOD terminal terpadu ini sudah kami laporkan kepada Kementerian Perhubungan. Pada dasarnya mereka setuju, apalagi Terminal Poris akan disatukan dengan Stasiun Batu Ceper,” kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismanyah.

Pembiayaan
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang juga hendak membangun transportasi massal mengakui, salah satu tugas terberat bagi kepala daerah adalah mewujudkan transportasi massal terpadu. Akan tetapi, investasinya sangat mahal, sementara kondisi keuangan daerah (APBD) amat terbatas.

Proyek monorel di Bandung itu nilai invetasinya relatif mahal, sekitar Rp 6 triliun untuk dua koridor dengan 37 stasiun. Karena keterbatasan APBD, pembangunannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu koridor I terlebih dahulu.

“Solusi transportasi massal, pendanaannya tidak bisa hanya dari satu sumber. Seperti halnya kereta cepat itu dibiayai oleh swasta. Oleh karena itu, bagi daerah yang kondisi keuangannya sangat terbatas, akan sulit membangun sistem transportasi massal berbasis rel, yang akhirnya mereka hanya mengandalkan angkutan kota dan bus,” ucap Ridwan.

Tiongkok serius
Pemerintah Tiongkok menunjukkan keseriusannya bekerja sama dan mengembangkan kereta cepat di Indonesia. Dalam proposal dan studi kelayakan yang diajukan, pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung itu sejauh 150 kilometer. Menteri Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi Tiongkok Xu Shaoshi mengatakan hal itu saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.(SEM/UTI/DEN/MKN/PIN/ILO/BRO/WHY/MAR)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Agustus 2015, di halaman 17 dengan judul “Kereta Telah Jadi Kebutuhan”.