Proses pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung masih menunggu penyelesaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan izin pembangunan. Pembangunan jalur kereta cepat direncanakan terintegrasi dengan kereta ringan.
Jika proses pengurusan dokumen amdal dan pembangunan dapat segera diselesaikan, direncanakan peletakan batu pertama dapat dilakukan pada 21 Januari 2016. Perkembangan persiapan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (15/1), di Kantor Presiden.
Hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain mendorong percepatan penyelesaian amdal dan izin pembangunan, rapat memutuskan integrasi kereta cepat Jakarta-Bandung dengan kereta ringan (LRT) Jakarta, LRT Jabodetabek, dan LRT Bandung Raya.
Sebelumnya, LRT Bandung yang terintegrasi dengan kereta cepat hanya mencakup Kota Bandung. Namun, dalam rapat kali ini diputuskan diperluas menjadi Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
“Perpres LRT ini sedang disiapkan, mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa keluar,” kata Pramono seusai rapat. Ia menambahkan, jumlah penduduk Jabodetabek lebih kurang 28 juta jiwa dan Bandung Raya 8 juta jiwa. Persoalan transportasi di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya diharapkan dapat teratasi dengan penyelesaian kereta cepat yang terintegrasi dengan LRT dan MRT. Sejauh ini izin trase dan izin badan usaha sudah diselesaikan Kementerian Perhubungan.
Menurut Jonan, pembangunan kereta cepat itu masih menunggu hasil amdal dari Kementerian LHK. Kalau selesai, baru diproses izin pembangunan.
Kota baru
Sekretaris Jenderal Real Estat Indonesia Hari Raharta mengatakan, pengembangan kota baru Walini diperlukan karena Kota Bandung sangat penuh. Namun, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan sehingga mendorong minat investasi. Selain itu, penetapan rencana tata ruang wilayah untuk memberikan kepastian bagi investasi.
Selama ini, kota baru lamban dikembangkan karena tidak ada keberpihakan pada infrastruktur.
“Jika pemerintah siapkan infrastruktur, lebih mudah bagi pengembang masuk dan menggarap lahan,” kata Hari. Penyusunan tata ruang perlu segera dipercepat untuk menjadi panduan berinvestasi sehingga dapat dicegah spekulasi tanah.
Secara terpisah, menurut VP Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia Agus Komarudin, penyertaan dari PT KAI di dalam konsorsium berupa penyewaan aset yang dimiliki PT KAI.
“Kami sedang memperhitungkan penyertaan PT KAI dalam konsorsium berupa sewa aset PT KAI,” kata Agus.(WHY/NAD/LKT)
———————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Januari 2016, di halaman 18 dengan judul “Jalur Terintegrasi dengan Kereta Ringan”.
——–
Walini Akan Dijadikan Kawasan Ekonomi Baru
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan bisa mendukung rencana pengembangan kawasan ekonomi baru, seperti salah satunya di Walini, Jawa Barat.
KOMPAS/CORNELIUS HELMY HERLAMBANG–Wisatawan melihat kawasan perkebunan teh Maswati di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (9/1). Kawasan ini diproyeksikan menjadi daerah pengembangan kota baru Walini yang didukung rencana pembangunan moda transportasi kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Di atas lahan PT Perkebunan Negara VIII (Persero) seluas 2.873 hektar, PTPN VIII bersama dengan konsorsium yang tergabung di dalam PT Pilar Sinergi BUMN akan mengembangkan kota baru Walini. Di kawasan tersebut akan dikembangkan kawasan hunian, kawasan bisnis, kawasan komersial, pusat kesehatan, dan pusat pendidikan.
Menurut Ketua Tim Gugus Tugas Komunikasi Publik BUMN Wianda Pusponegoro, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui gubernur, wali kota, dan bupati di tiap kabupaten mendukung rencana pengembangan kota baru ini.
“Bahkan beberapa kampus juga sudah menyampaikan minatnya untuk dapat membangun kampus baru di area Walini, tepatnya di zona pendidikan,” kata Wianda, Jumat (15/1), di Jakarta.
Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Dian Hadiana mengatakan, pembangunan kota baru Walini merupakan salah satu bentuk pengembangan kawasan ekonomi pada koridor Jakarta-Bandung. Pengembangan kawasan tersebut didukung adanya kereta cepat Jakarta-Bandung.
Berdasarkan data konsorsium, terdapat empat kawasan yang dilalui kereta cepat yang hendak dikembangkan, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Gedebage. Lahan untuk pengembangan kota baru Walini seluas 2.873 hektar merupakan yang terluas dibandingkan kawasan lain atau 63 persen dari total kawasan yang hendak dikembangkan. Dari 2.873 hektar yang disediakan PTPN VIII tersebut, konsorsium akan mengembangkan seluas 1.270 hektar, sedangkan sisanya dikembangkan PTPN VIII.
“Jadi, pengembangan kawasan dimulai dari pembangunan kereta cepat dulu. Dari situ nanti akan dibangun stasiun atau tempat transit yang kemudian akan dibangun menjadi sebuah kota (transit oriented development),” kata Dian.
Menurut Dian, kota baru Walini telah dibagi-bagi menjadi zona-zona sesuai peruntukan, misalnya zona kawasan bisnis dan komersial, zona hunian, zona pendidikan, hingga zona kesehatan. Kota baru tersebut akan didesain ramah lingkungan dengan mengikuti kontur dan topografi kawasan.
“Aspek lingkungan hidup menjadi perhatian dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada. Usaha kecil menengah juga akan dilibatkan,” kata Dian. Direncanakan, dari total 2.873 hektar, kawasan yang akan dikembangkan sekitar 30 persen, sedangkan 70 persen akan dipertahankan hijau.
NOBERTUS ARYA DWIANGGA M
Sumber: Kompas Siang | 15 Januari 2016
———–
Kereta Api Cepat Picu Peluang
Persiapan Matang Harus Dilakukan agar Tak Picu Kesenjangan
Kereta api cepat berpeluang membuka potensi investasi bisnis baru bagi kota dan kabupaten yang dilintasinya. Namun, tanpa persiapan matang keberadaan kereta api cepat ini dikhawatirkan memicu kesenjangan antardaerah.
Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung adalah megaproyek transportasi yang dimulai tahun ini hingga tiga tahun ke depan. Kereta api cepat ini nantinya akan memperpendek waktu tempuh Jakarta-Bandung dari sekitar 3-4 jam menjadi 30-45 menit.
Kereta api ini akan berdampak besar bagi DKI Jakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, hingga Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, Kamis (14/1), mengatakan pihaknya sosialisasi pada daerah yang akan dilintasi kereta api cepat agar sigap menangkap peluang ekonomi yang muncul.
“Tanpa rencana matang, dikhawatirkan rentan memicu kesenjangan antardaerah. Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi Jabar bisa menjadi semakin terdongkrak,” katanya.
Iwa mengatakan, Jawa Barat menjadi daerah kunci dengan memegang 20 persen pertumbuhan nasional. Jawa Barat terlibat dalam pembangunan Tol Cikopo-Palimanan, Waduk Jatigede, Tol Pasirkoja-Soreang pada 2015.
Tahun ini, selain kereta api cepat, Jawa Barat fokus pada pembangunan Tol Bogor-Ciawi- Sukabumi, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, hingga Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, kemampuan kereta api cepat mengungkit pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sangat tinggi. Di Karawang, kereta api cepat akan semakin memudahkan arus lalu lintas manusia ke daerah sekitarnya.
Di Walini, Kabupaten Bandung Barat, diproyeksikan muncul kawasan properti, pusat bisnis, hingga kompleks pemerintah Jawa Barat yang baru. Keberadaannya akan dibangun di lahan teh tidak produktif seluas 3.000 hektar yang berpotensi dikembangkan menjadi 10.000 ha.
Kawasan Gedebage Bandung juga diyakini akan terdongkrak. Kereta api cepat akan mendukung kawasan Teknopolis Bandung hingga pusat pemerintahan Kota Bandung. Diperkirakan, sedikitnya ada 400.000 lapangan pekerjaan hadir pasca pengoperasian kereta cepat.
Tenaga kerja
Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat Feri Sofwan Indra mengatakan potensi ratusan tenaga kerja berpotensi muncul. Tidak hanya itu, kereta api cepat juga bisa memicu perbaikan sarana transportasi yang sudah ada.
Fery mencontohkan pembicaraan antara PT KAI dan pengelola Peti kemasan di Gedebage-Tanjung Priok. Pembicaraan itu akan membahas kemungkinan penanganan pengiriman barang yang lebih efektif menggunakan jalur kereta api konvensional.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan, kereta api cepat efektif membuka peluang keunggulan daerah. Namun, ia berharap pengembang kereta api cepat belajar dari pengalaman pembuatan infrastruktur umum yang dilakukan sebelumnya.
Ia mencontohkan pembangunan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang). Beroperasi tahun 2005, tol ini mampu memangkas jarak Bandung-Jakarta dari 5-6 jam menjadi 2-3 jam. Hening mengatakan meski memudahkan arus transportasi Bandung-Jakarta, keberadaannya belum dirasakan sepenuhnya bagi daerah lain yang dilintasinya.
Ketua Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung Wilmar Salim mengatakan pemerintah dan pengembang memiliki tugas penting mendampingi kabupaten dan kota yang dilintasi rel kereta api cepat. Ia khawatir, pemerintah daerah tidak siap menghadapi pesatnya perkembangan arus transportasi Bandung-Jakarta.
Wilmar berharap, pengembang kereta api cepat segera berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Mereka harus menyosialisasikan rencana pelintasan dan pemberhentian kereta api cepat.
Tidak hanya itu, menurut Wilmar, pengembang sebaiknya ikut memfasilitasi penyesuaian rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW) kabupaten dan kota. Adopsi pendekatan pembangunan kawasan berorientasi transit atau kawasan pengembangan berorientasi transit bisa dikedepankan.
“Dalam RTRW yang direvisi perlu dinyatakan apa manfaat lintasan dan stasiun kereta cepat bagi kabupaten dan kota tersebut,” katanya.
Persiapan lahan
Di Jakarta, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menyiapkan 2.873 hektar lahan untuk mengembangkan Walini menjadi sebuah kota baru yang didukung infrastruktur kereta cepat. Selain Walini, terdapat tiga tempat transit kereta cepat yang akan dikembangkan menjadi kawasan bisnis.
“PTPN VIII menyiapkan lahan seluas 2.873 ha untuk pengembangan kota baru Walini. Dari jumlah itu, yang akan dikembangkan bersama konsorsium berjumlah 1.270 ha, sedangkan sisanya akan kami kembangkan selaras dengan pengembangan kota baru Walini,” ujar Staf Khusus PTPN VIII (Persero) untuk Kereta Cepat Hendra Mardiana di Jakarta.
Hendra menuturkan, PTPN VIII telah menyiapkan pengembangan kawasan tersebut sejak 2005. Pada rencana awal, Walini disiapkan menjadi kawasan agrobisnis dan wisata terintegrasi. Dengan adanya kereta cepat untuk mendukung pengembangan pusat bisnis baru, kawasan Walini disiapkan menjadi kota baru. (NAD/CHE)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Januari 2016, di halaman 18 dengan judul “Kereta Api Cepat Picu Peluang”.
