Jaga Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi

- Editor

Jumat, 21 April 2017

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laju pembangunan tidak boleh sekadar berorientasi pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan ekologi harus dijaga agar daya dukung lingkungan di sekitar lokasi pembangunan itu lestari dan meminimalkan potensi bencana alam.

Penari dari Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung, menampilkan tari klasik Jawa Barat dalam konferensi internasional

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGAPenari dari Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung, menampilkan tari klasik Jawa Barat dalam konferensi internasional “Dinamika Politik Hijau” di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/4). Penampilan tari tradisional dalam ajang internasional menjadi salah satu cara mengenalkan kekayaan budaya Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nilai ekonomi yang diambil harus seimbang dengan ekologi yang dipertahankan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apik Karyana dalam konferensi internasional “Dinamika Politik Hijau” di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/4).

Apik mencontohkan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di sejumlah daerah. Dari sekitar 17.000 DAS di Indonesia, 108 DAS dalam kondisi kritis. Luas hutan juga terus berkurang akibat alih fungsi lahan. Hal itu dipicu pertambahan jumlah penduduk, pemanfaatan lahan untuk pertanian, dan pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi.

Data Kementerian Kehutanan menyebutkan, pada 1985-1997 pengurangan luas hutan di Indonesia 22,46 juta hektar atau rata-rata 1,87 juta ha per tahun. Pada 1997-2000, penurunan luas hutan menjadi 2,84 juta ha per tahun (Kompas, 20/3/2017).

Apik menambahkan, pemerintah tengah berupaya mencegah luas hutan tidak terus berkurang. Sejumlah kebijakan telah dibuat untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan.

Beberapa di antaranya, kata Apik, berupa moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan primer serta pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Sarekat Hijau Indonesia Chairil Syah berharap konferensi ini bisa mencari solusi guna mencegah kerusakan lingkungan. Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan, dampaknya buruk bagi masa depan semua manusia di bumi ini. “Mari membangun komitmen untuk menjaga bumi keseluruhan,” ucapnya. (TAM)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 April 2017, di halaman 13 dengan judul “Jaga Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi”.

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Membaca “Buku Harian” Bumi. Rahasia Lingkaran Tahun dan Masa Depan Dendrokronologi
Zirah Berduri di Dasar Ciliwung. Mengapa Jakarta “Memerangi” Ikan Sapu-Sapu?
Bilangan Imajiner, “Angka Khayalan” yang Menggerakkan Dunia Modern
Sains atau Siasat: Menakar Marwah Jajak Pendapat di Indonesia
Harta Karun Tersembunyi di Balik Hangatnya Perairan Tawar Nusantara
Menjadi Ilmuwan Politik di Era Digital. Lebih dari Sekadar Hafalan Tata Negara
Saksi Bisu di Balik Lensa. Otopsi Bioteknologi Purba dalam Perburuan Minyak Bumi
Drama Jutaan Tahun di Balik Tangki BBM Anda: Saat Lempeng Bumi Menulis Peta Kekayaan Indonesia
Berita ini 22 kali dibaca

Informasi terkait

Senin, 20 April 2026 - 07:37 WIB

Membaca “Buku Harian” Bumi. Rahasia Lingkaran Tahun dan Masa Depan Dendrokronologi

Minggu, 19 April 2026 - 08:06 WIB

Zirah Berduri di Dasar Ciliwung. Mengapa Jakarta “Memerangi” Ikan Sapu-Sapu?

Sabtu, 18 April 2026 - 20:45 WIB

Bilangan Imajiner, “Angka Khayalan” yang Menggerakkan Dunia Modern

Sabtu, 11 April 2026 - 18:47 WIB

Sains atau Siasat: Menakar Marwah Jajak Pendapat di Indonesia

Sabtu, 11 April 2026 - 17:49 WIB

Harta Karun Tersembunyi di Balik Hangatnya Perairan Tawar Nusantara

Berita Terbaru