Denting logam beradu ditingkahi suara alat potong listrik mengiringi aktivitas kerja ketika kami tiba di Clemens GmbH & Co KG, kawasan industri Wittlich, Jerman, Senin (25/9) pagi. Produsen teknologi perkebunan anggur eksportir mesin pengolahan kebun anggur hingga ke Australia dan Amerika Serikat tersebut menjadi tujuan karena menyelenggarakan pendidikan vokasi.
lemens membuka lowongan pemagangan bagi lulusan sekolah kelas IX untuk dilatih menjadi pekerja profesional yang setiap tahun diumumkan di situs perusahaan dan media sosial. Bahkan, ada tim khusus yang berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberikan orientasi profesi berkaitan dengan pendidikan vokasi.
”Kami butuh tenaga terampil yang memahami sepenuhnya cara menggunakan mesin dan bahan kerja yang ada. Mereka harus kompeten karena perusahaan kami tidak hanya membuat mesin-mesin standar, tetapi juga membuat peralatan industri anggur berspesifikasi khusus sesuai permintaan pelanggan,” tutur Patrick Clemens, generasi ketiga pemilik Clemens GmbH & Co KG, yang menyambut kami.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluarga Clemens menyadari benar bahwa tidak ada jalan bagi mereka mendapatkan pekerja terampil dan profesional untuk menjamin kesinambungan kualitas produk selain melatih calon pekerjanya. Itu sebabnya, meski telah mempekerjakan 180 orang, Clemens menjalankan program pemagangan kerja yang kini diikuti 36 remaja berusia 15 tahun hingga 18 tahun.
KOMPAS/HAMZIRWAN–Perkebunan anggur di sekitar Kota Piesport, Jerman, yang dibelah Sungai Moselle, tampak dari ketinggian, Selasa (26/9) sore. Jerman memiliki Undang-Undang Pendidikan Vokasi yang mewajibkan setiap orang berusia minimal 15 tahun belajar vokasi selama tiga tahun untuk menyediakan angkatan kerja berdaya saing tinggi sesuai kebutuhan dunia usaha. Peran dunia usaha di Jerman sangat dominan dalam pengembangan vokasi.
Pemagangan biasanya dimulai pada 1 Agustus atau 1 September setiap tahun dan berlangsung hingga tiga tahun. ”Empat bulan pertama, mereka belajar mengikir logam dulu. Setelah itu baru mereka dirotasi ke bagian-bagian lain sesuai rencana pembelajaran yang ada. Pemagang tingkat akhir (tahun ketiga) biasanya sudah bisa mengoperasikan mesin-mesin canggih di jalur produksi,” tutur Patrick, yang ditemani dua pelatih kerja Clemens, yakni Rita Teusch dan Sven Heinrich.
Selama berlatih di perusahaan, kata Patrick, pemagang mengisi buku harian pelatihan yang dijalani dan langsung disahkan oleh pelatihnya. Catatan pelatihan tersebut berguna baginya untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh komite ujian dari Kadin setempat. ”Paling tidak, anak itu sudah memiliki keterampilan dasar untuk bekerja jika terpaksa berhenti dari pemagangan,” kata Patrick.
Hal seperti ini merupakan praksis umum di Jerman yang menjalankan vokasi sistem ganda sejak tahun 1869. Disebut vokasi sistem ganda karena menyatukan pembelajaran materi umum sekolah dan praktik kerja di perusahaan dengan komposisi 30 persen banding 70 persen. Biasanya, 1-2 hari mereka belajar di kelas tentang materi pendidikan umum, 3-4 hari lagi praktik materi tentang profesi di perusahaan.
Vokasi sistem ganda lahir pada pertengahan abad ke-19 ketika pandai besi dan tukang kayu mengkhawatirkan kesinambungan bisnisnya jika tidak ada yang meneruskan usaha mereka. para pengusaha kemudian merekrut pemuda penganggur untuk dilatih kerja di bengkel industri mereka. Demikian pula para pengusaha pertukangan, tukang kayu dan permebelan, yang mulai tahun 1897 merekrut generasi muda untuk dilatih menjadi penerus.
Regulasi kuat
Keberhasilan program ini terus berlanjut hingga lahir Undang-Undang Pendidikan Vokasi pada 1969. Kepala Sekolah Kejuruan Wittlich Alfons Schmitz menuturkan, Jerman membutuhkan 300 tahun menjalankan vokasi hingga mampu menghasilkan modal manusia yang andal dan kompeten. Waktu terbaik pengembangan vokasi adalah setelah Perang Dunia II begitu UU Pendidikan Vokasi lahir.
”Semua orang merasa butuh keterampilan agar bisa bekerja karena kondisi ekonomi saat itu tidak mudah. Pemerintah pun lebih mudah mengatur wajib sekolah vokasi yang menyiapkan angkatan kerja kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha,” papar kepala sekolah yang nyentrik ini. Schmitz sendiri merupakan insinyur yang mendalami ilmu tentang karet dan plastik dengan kompetensi operator karet dan plastik.
Sekolah Kejuruan Wittlich berlokasi di seberang Clemens dan bersebelahan dengan Pusat Pendidikan Kejuruan Eksternal (Überbetriebliches Ausbildungszentrum Verwaltung) Wittlich. Fasilitas pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan perusahaan di kawasan industri menjadikan para peserta vokasi lebih mudah memahami dan mendalami dunia kerja.
Upaya mendidik generasi muda agar kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja itu lalu menjadi strategi Jerman berinvestasi modal manusia. Jerman menerapkan wajib belajar 9 tahun. Empat tahun pertama di sekolah dasar, yang mengajarkan pendidikan umum meski masih ada negara bagian menerapkan 6 tahun, dan 5 tahun kemudian di sekolah menengah yang mulai mengenalkan keterampilan praktis tentang permesinan dan pertukangan sebagai bagian dari orientasi profesi.
Pada kelas 9 atau 10, siswa dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah vokasi untuk menekuni salah satu dari 327 profesi kerja atau kuliah. Sebanyak 41 persen lulusan sekolah menengah, rata-rata berusia 15 tahun, melanjutkan ke vokasi. Namun, ada pula 34 persen lulusan sekolah tinggi yang kembali mengikuti pendidikan vokasi agar lebih mudah memasuki pasar kerja.
Wakil Kepala iMOVE Hans-Gerhard Reh mengatakan, 55,7 persen penduduk Jerman mengikuti pendidikan vokasi sistem ganda dan sebanyak 44,2 persen di antaranya berhasil lulus dengan sertifikat kompetensi. Saat ini, ada 1,4 juta pemagang di 327 profesi di Jerman pada 2016. Jumlah itu merupakan 5,4 persen dari jumlah tenaga kerja di Jerman.
Kolaborasi solid
Pendidikan vokasi sistem ganda yang mengawinkan sekolah dan kebutuhan pasar kerja yang dikelola sepenuhnya oleh organisasi dunia usaha setempat membuat 95 persen lulusannya langsung terserap pasar kerja. Mereka langsung diterima dengan upah minimum sekitar 1.620 euro (Rp 25,6 juta) per bulan.
Vokasi sistem ganda yang menyiapkan angkatan kerja muda kompeten dan berdaya saing tinggi turut mendorong perekonomian Jerman.
Kolaborasi solid antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan membuat pendidikan vokasi sistem ganda menghasilkan angkatan kerja yang efisien bagi dunia usaha Jerman. Sebanyak 438.000 dari 2,1 juta perusahaan di Jerman melaksanakan pendidikan vokasi, sebagian besar di antaranya merupakan perusahaan menengah dan besar. Mereka mendidik 500.000 pemagang baru dan menerima 66 persen di antaranya sebagai pekerja begitu program pemagangan selesai. Investasi senilai 18.000 euro (Rp 286,3 juta) per pemagang per tahun dengan 62 persen di antaranya untuk uang saku pemagang.
Namun, kata Wakil Kepala iMOVE Institut Federal Kejuruan Jerman Hans-Gerhard Reh, 76 persen investasi tersebut terbayarkan melalui kontribusi produktif pemagang. Pemerintah sendiri mengalokasikan 5,4 miliar euro (Rp 85,8 triliun) per tahun untuk pendidikan vokasi. Sebanyak 2,9 miliar euro (Rp 46,1 triliun) untuk 1.600 sekolah vokasi dan 2,5 miliar euro (Rp 39,7 triliun) untuk monitoring dan bantuan pendanaan pendidikan vokasi.
Direktur Eksekutif Utama Kadin Trier, Jerman, Jan Glockauer mengemukakan, tidak semua vokasi berjalan lancar. Namun, fokus utama Kadin Trier dalam vokasi adalah memperkuat industri.
”Industri tak akan mau ikut vokasi jika tidak menguntungkan. Setiap tahapan tentu membawa manfaat bagi industri ataupun peserta,” kata Glockauer.
Memang, vokasi sistem ganda terbukti membuat pasar kerja Jerman efisien sekaligus menjadi salah satu penopang perekonomiannya. Tingkat pengangguran di Jerman pun terendah pada 2016, yakni 4,1 persen. Kompetensi tenaga kerjalah yang membuat Jerman masuk empat besar negara kaya dengan nilai produk domestik bruto (PDB) tahun 2016 sebesar 3,46 triliun dollar AS (Rp 46,74 kuadriliun). Keberhasilan investasi modal manusia pula yang membawa Jerman menduduki peringkat ke-6 dari 130 negara dalam Indeks Modal Manusia 2017 Forum Ekonomi Dunia (WEF).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit mengatakan, Kadin Indonesia sangat mendukung pengembangan vokasi demi menyediakan angkatan kerja berdaya saing tinggi dan kompeten. Jadi, tak salah Presiden Joko Widodo memilih Jerman sebagai rujukan pendidikan vokasi untuk diterapkan di Indonesia.(Hamzirwan Hamid, dari Trier, Jerman)
Sumber: Kompas, 11 Oktober 2017
————-
Pendidikan Vokasi, Modal Manusia dan Ekonomi Jerman
Vokasi dan ekonomi Jerman bagai dua sisi koin. Vokasi sistem ganda yang menggabungkan kurikulum pendidikan sekolah dan praktik langsung di perusahaan terbukti efektif menghasilkan angkatan kerja kompeten. Kompetensi ini pula yang membuat Jerman masuk empat besar negara kaya dengan nilai produk domestik bruto tahun 2016 sebesar 3,46 triliun dollar AS (Rp 46,74 kuadriliun).
Sebanyak 55,7 persen dari 82 juta penduduk Jerman mengikuti pendidikan vokasi sistem ganda saat mereka memasuki usia 15 tahun atau naik kelas 9 atau 10. Tingkat pengangguran Jerman tahun 2016 juga tercatat yang paling rendah di Eropa, yakni 4,31 persen (Bank Dunia).
Saat ini, ada 1,4 juta magang yang belajar menyerap berbagai pengetahuan kerja pada 327 profesi di Jerman. Selain belajar 1-2 hari per minggu di sekolah kejuruan, mereka juga praktik kerja 3-4 hari per minggu di perusahaan.
Sebanyak 95 persen lulusan pendidikan vokasi langsung diserap pasar kerja dengan upah minimum sekitar 1.620 euro (Rp 25,6 juta) per bulan. Bukan hal yang sulit bagi lulusan sekolah pendidikan menengah Jerman, setingkat sekolah menengah atas atau kejuruan di Indonesia, untuk menjadi pekerja kerah biru sepanjang mereka telah mengikuti pendidikan vokasi sistem ganda.
Vokasi sistem ganda yang menggabungkan penguasaan pengetahuan teknis di sekolah dan keterampilan praktis di perusahaan membuat calon pencari kerja mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol proses-proses kompleks dalam profesi yang dipelajarinya. Kemampuan itu disebut kompetensi bertindak yang membuat semua lulusan vokasi sistem ganda langsung siap beraksi sesuai standar kompetensi kerja.
Pendidikan vokasi sistem ganda yang berorientasi kualitas kompetensi di Jerman, juga diadopsi Swiss, Austria, dan Denmark, itu membuat tidak semua lulusan pendidikan dasar merasa harus masuk sekolah umum dan kuliah untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah layak. Mereka yang ingin langsung bekerja setamat pendidikan dasar 9 tahun bisa mendaftar ke sekolah vokasi atau ke perusahaan-perusahaan yang rutin mengeluarkan daftar lowongan magang setiap tahun.
Selama 2,5 tahun hingga 3 tahun mereka belajar dan berlatih bekerja dalam vokasi sistem ganda yang menerapkan kurikulum 30 persen di sekolah dan 70 persen di perusahaan. Hasilnya, Jerman memiliki angkatan kerja kompeten untuk mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi berkat industri yang efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi. Pekerja pun akan mendapatkan upah yang tinggi sehingga tingkat kesejahteraan berbanding lurus dengan produktivitas kerja.
Hal ini pula yang membuat Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan ke Berlin, Senin (18/4/2016), meminta langsung kepada Kanselir Jerman Angela Merkel agar pemerintah dan investor Jerman menularkan pengalaman sukses tersebut di Indonesia (Kompas, 19/4/2016).
Presiden Jokowi boleh jadi gusar menyaksikan kualitas angkatan kerja kita. Dari 124,5 juta angkatan kerja per Februari 2017, sebanyak 41,95 juta orang baru berpendidikan sekolah menengah pertama. Harus diakui, kualitas angkatan kerja ini turut membebani daya saing dan produktivitas nasional kita.
Perbaikan struktural
Tidak bisa tidak, pengembangan vokasi sistem ganda seperti Jerman yang sesuai karakteristik perekonomian Indonesia mendesak untuk dikembangkan. Bukan sekadar meneruskan sistem pendidikan kita, di mana siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) hanya praktik selama 3 bulan di tempat usaha sesuai jurusannya pada akhir masa belajarnya untuk sekadar memenuhi syarat kelulusan semata.
Kita sadar, investasi modal manusia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Indonesia tidak sekadar membutuhkan konsep komprehensif pengembangan vokasi sistem ganda seperti Jerman. Lebih mendasar lagi, kita membutuhkan regulasi, minimal setingkat peraturan pemerintah, yang dengan lugas menyebutkan siapa melakukan apa untuk menghapus ego sektoral antarkementerian dan tumpang tindih kebijakan yang membuat isu vokasi selama ini lebih banyak berupa seremoni pemagangan yang belum menyentuh perbaikan substansi secara struktural. Kini semua terpulang kepada Presiden Jokowi.–HAMZIRWAN HAMID
SUmber: Kompas, 30 Oktober 2017
