Home / Berita / Infrastruktur Saja Tak Cukup

Infrastruktur Saja Tak Cukup

Pembangunan infrastruktur yang berlangsung secara masif di negara ini mesti dilanjutkan dengan “pembangunan” manusia.

Koordinator Mufakat Budaya Indonesia (MBI) Radhar Panca Dahana menegaskan bagaimanapun pesatnya pembangunan infrastruktur atau material apapun pada akhirnya berpulang kembali kepada figur-figur manusia yang menjalaninya.

“Mau membangun seperti apapun, kalau operatornya (manusianya) busuk, maka tidak akan berarti. Negeri ini akan tetap kacau,”ucapnya di sela acara Focus Group Discussion (FGD) 1 menyongsong Temu Akbar MBI III dengan tema “Mencermati Kembali Visi Kebangsaan Kita” yang digelar, Kamis (10/5/2018) di Jakarta. MBI merupakan sebuah forum pertemuan gagasan terbuka bagi para pemikir terkemuka Indonesia.

Menurut Radhar, sesederhana apapun perangkat jika dijalankan oleh manusia yang tulus, baik, dan mau total membaktikan diri kepada masyarakat, maka pasti yang dihasilkannya akan bermanfaat bagi publik. Sebaliknya, secanggih apapun perangkat apabila yang menjalankannya adalah manusia korup dan oportunis, maka negara dan masyarakat akan sangat dirugikan.

Karena itulah, Radhar mengusulkan agar pembangunan infrastruktur nasional yang tengah berlangsung saat ini harus segera dilanjutkan dengan pembangunan adab manusia-manusia Indonesia yang ternyata justru lebih utama dan mesti didahulukan daripada pembangunan fisik. Gagasan tersebut sempat disampaikan Radhar kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dan presiden menyepakatinya.

Fenomena keterpecahan
Budayawan asal Riau, Al Azhar merasakan semakin kentaranya situasi keterpecahan di antara masyarakat Indonesia. “Orang Melayu dulu menganggap yang liyan sebagia bagian dari diri mereka. Ini yang hancur dan sulit ditemukan sekarang. Mengapa kita sekarang terpecah-pecah?,”ujarnya.

Hal serupa dirasakan penyair asal Jawa Barat, Acep Zamzam Noer yang semakin sulit menemukan kerukunan hidup bermasyarakat lintas agama dan kepercayaan yang dulu menjadi bagian indah dari kehidupan sehari-hari di kampungnya Cipasung, Tasikmalaya. Bahkan, sekarang banyak nilai-nilai dan ahlak budaya yang semakin terlupakan dan hilang di masyarakat.

Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Aceh, Teuku Kemal Fasya memotret fenomena keterpecahan ini sebagai akibat dari praktik demokrasi elektoral yang justru menciptakan segregasi sosial di dalam masyarakat.

“Betul-betul bangsa ini dipecah-pecah oleh momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) yang merusak kekerabatan kita. Begitu pilkada digelar, orang kemudian berupaya mengintip asal-usul seseorang, mereka yang bukan warga asli tidak usah dipilih. Masyarakat akhirnya terfragmentasi,”paparnya.

Yang lebih parah lagi adalah, dari sejumlah pilkada yang telah digelar selama bertahun-tahun, banyak sekali kepada daerah yang akhirnya justru masuk penjara karena terbukti korupsi. Selain memicu terjadinya perpecahan sosial, pilkada juga melahirkan koruptor-koruptor di negeri ini.

Sementara itu, Ketua Nichiren Shoshu Indonesia Suhadi Sendjaja menyayangkan masih sering munculnya diskriminasi ras di negeri ini. Padahal, menurutnya bangsa Indonesia terbentuk atas dasar rasa senasib sepenanggungan, bukan berdasarkan kategori pendatang atau tidak, masyarakat pribumi atau non pribumi.

Revitalisasi peradaban kepulauan
Dalam Deklarasi Ancol 2014 yang merupakan hasil mufakat dari Temu Akbar MBI II dirumuskan bagaimana pembangunan Indonesia ke depan semestinya memperhatikan keseimbangan laut dan darat. Orientasi kelautan harus diarusutamakan dalam setiap kebijakan publik karena pada dasarnya kebudayaan Indonesia adalah pertemuan ratusan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang harus diperlakukan setara.

Kebudayaan pada dasarnya merupakan strategi untuk menjawab tantangan zaman. Karena kebudayaan Indonesia terbentuk dari pertemuan suku, agama, dan kepercayaan, maka publik, negara, dan masyarakat harus memberi ruang untuk menumbuhkan keanekaragaman.

Bulan Agustus 2018 mendatang akan digelar kembali Temu Akbar MBI III di Jakarta. Untuk menyiapkannya, maka digelar tiga kali FGD di tiga kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. ”

Kita akan mencermati kembali visi kebangsaan kita. Negara-negara lain telah menciptakan lonjakan tinggi tapi mengapa negara kita masih saja mandeg. Kita perlu memikirkan ulang di mana sebenarnya kekuatan kita,”tambah Radhar.–ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Sumber: Kompas, 11 Mei 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Diatur Spesifik

Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden terkait instrumen nilai ekonomi karbon dalam. Ini akan mengatur hal-hal ...

%d blogger menyukai ini: