Indonesia tertinggal dari banyak negara lain dalam hal transformasi digital. Presiden Joko Widodo menginstruksikan lima hal untuk mengatasi ketertinggalan. Salah satunya mempersiapkan kebutuhan ahli digital.
Indonesia membutuhkan ahli digital sekitar 9 juta orang selama 15 tahun ke depan atau rata-rata 600.000 orang per tahun untuk menjadi negara maju. Saat ini posisi Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
”Kita tahu bahwa pandemi Covid-19 ini bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Sebab, di masa pandemi maupun next pandemi, mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, dan cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital,” kata Presiden Joko Widodo dalam pengantar rapat terbatas tentang perencanaan transformasi digital di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan seperti itu, menurut Presiden, perlu segera diantisipasi, direncanakan, dan dipersiapkan secara matang. Apalagi Indonesia berada di posisi tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
Hasil survei Daya Saing Dunia 2019 oleh International Institute for Management Development (IMD) atau Institut Internasional untuk Manajemen Pembangunan menempatkan Indonesia di urutan ke-56 dari 63 negara. ”Ini memang kita di bawah sekali, lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga di ASEAN. Misalnya Thailand di posisi ke-40, Malaysia di posisi ke-26, Singapura di posisi ke-2,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden menginstruksikan lima hal kepada para menteri, di antaranya mempersiapkan kebutuhan ahli digital dari dalam negeri.
”Ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital. Negara kita butuh talenta digital lebih kurang 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan atau lebih kurang 600.000 orang per tahun sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita,” kata Presiden.
Instruksi lainnya adalah segera melakukan percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur digital. Hal ini telah dibicarakan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang, antara lain, akan mempercepat penyediaan layanan internet di 12.500 desa dan kelurahan serta titik-titik layanan publik.
Presiden juga menginstruksikan agar para pembantunya mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis. Ini mencakup di lingkungan pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, perdagangan, penyiaran, dan industri. Untuk itu, Presiden mengingatkan agar infrastruktur digital yang dibangun pemerintah jangan sampai tingkat pemanfaatannya sangat rendah.
Adapun dua instruksi lain menyangkut percepatan integrasi pusat data nasional serta penyiapan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.
Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui siaran pers, akhir Juli lalu, menyebutkan, instansi tersebut tengah mengupayakan percepatan transformasi digital di Indonesia melalui empat langkah kebijakan. Pertama, penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas. Kedua, pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital.
Ketiga, pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan. Keempat, penuntasan legislasi primer dan penguatan kerja sama internasional.
Masih mengutip siaran pers tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat membuka seminar daring bertema ”Mendorong Akselerasi Transformasi Digital” dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (20/7/2020), mengatakan, pengembangan SDM atau talenta digital merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akselerasi transformasi digital.
Oleh karena itu, Johnny melanjutkan, Kementerian Kominfo meluncurkan program-program pengembangan kecakapan digital dan program-program pengembangan ekosistem ekonomi digital.
Khusus untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi ekosistem ekonomi digital, Kementerian Kominfo telah menjalankan tiga program dengan sasaran yang spesifik, yakni Gerakan UMKM Go-Online dan Petani-Nelayan Go-Online, Gerakan Nasional 1.000 Start-Up Digital, serta Program Nexticorn (The Next Indonesian Unicorn).
Oleh FX LAKSANA AS
Editor: ANTONIUS PONCO ANGGORO
Sumber: Kompas, 3 Agustus 2020
