Home / Berita / Hitam Pekat Asap “Dollar Plastik”…

Hitam Pekat Asap “Dollar Plastik”…

Asap hitam pekat keluar dari puluhan cerobong tungku masak industri tahu skala rumahan di Desa Tropodo, Krian, Sidoarjo, pertengahan Juni 2019. Meski mengenakan masker, asap tetap terhirup dan masuk ke dalam saluran pernapasan.

Hanya dalam hitungan detik, tarikan napas menjadi berat dan kepala terasa pusing. Jelaga hitam seketika menempel dan menumpuk di dalam lubang hidung.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI–Pekerja mengambil sampah plastik impor untuk bahan bakar tungku pemasak kedelai pada industri tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo, Selasa (18/6/2019)

Kepulan asap hitam tersebut berasal dari tungku pemasak kedelai yang berbahan bakar sampah. Sudah lebih dari 10 tahun pengusaha tahu mengonversi kayu bakar dengan bahan bakar sampah karena tergiur harga murah. Terdapat 31 unit usaha produksi tahu di Tropodo yang tersebar di sejumlah dusun.

“Satu truk sampah hanya Rp 200.000 sedangkan kayu bakar Rp 1 juta. Untuk memasak 1 ton kedelai setiap hari, butuh dua truk sampah,” ujar Jumaati, salah satu pengusaha tahu, Selasa (18/6/2019).

Dari Jumaati diketahui sampah berasal dari Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerjo yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Tropodo. Di sana banyak pengepul yang menyediakan sampah dengan kondisi kering sehingga siap dibakar. Pengusaha tahu sejatinya bisa membeli sampah langsung dari pabrik namun mereka enggan karena kondisinya basah dan belum terpilah.

Di Desa Bangun, sejumlah anak bermain di atas tumpukan sampah di sebuah lahan kosong. Ada yang berlarian, ada yang duduk-duduk sambil mengudap jajanan instan. Anak-anak tampak riang dan tak terlihat risih saat bersembunyi di antara sampah-sampah yang terserak di tanah.

Desa padat penduduk ini dihuni warga asli maupun pendatang yang mayoritas bekerja di pabrik maupun pemilah sampah. Di pekarangan-pekarangan lahan kosong rumah warga tempat dijejali tumpukan sampah.

Annisa, salah satu warga Desa Bangun, mengatakan sampah-sampah itu diperoleh dari beberapa pabrik kertas di Jatim. Sampah itu tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan harus dibayar. Sampah dari salah satu pabrik kertas di Mojokerto misalnya, dihargai Rp 250.000 hingga Rp 300.000 per truk.

Sampah dari pabrik itu kemudian dipilah untuk diambil yang bernilai jual seperti kaleng minuman, tutup botol, plastik polos dan plastik berwarna (ada ukuran tertentu bukan cacahan), serta aluminium foil. Dari satu truk sampah, yang bisa dipilah tak sampai 25 persennya. Sisanya sebanyak 75 persen tak bisa dikelola dan menjadi residu.

Sampah yang dibeli dari pabrik diduga sampah impor, jenisnya beragam tetapi mayoritas sampah rumah tangga seperti sampah kemasan makanan dan minuman. Dugaan itu berasal dari label yang ditemukan pada kemasan yang menginformasikan asalnya ada dari Australia, Amerika, Inggris, Kanada, bahkan Yunani.

Sumber sampah terkonfirmasi saat Kompas mengikuti kunjungan kerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ke salah satu pabrik kertas di Mojokerto, Rabu (19/6). Industri ini merupakan satu dari belasan industri yang menggunakan bahan baku kertas daur ulang impor di Jatim.

Kertas daur ulang impor itu tersusupi sampah termasuk sampah plastik bahkan limbah B3. Komposisi material susupan ini bervariasi dalam setiap kemasan kertas daur ulang impor. Perusahaan mengklaim jumlahnya sekitar 2-5 persen per kemasan.

Untuk bahan bakar
Annisa menambahkan, sisa sampah yang tidak bisa dikelola, dulu tak bernilai. Sampah dipakai campuran tanah urug atau dibiarkan teronggok. Sebagian warga memanfaatkannya untuk bahan bakar memasak di dapur menggantikan kayu bakar. Agar mudah dibakar, sisa sampah dikeringkan lebih dulu dengan cara dibiarkan di pekarangan atau lahan kosong yang mudah terpapar sinar matahari.

Sekitar 10 tahun belakangan, sisa sampah kering justru ramai peminat. Banyak pelaku usaha kecil seperti pabrik tahu dan pabrik kerupuk menggunakannya sebagai bahan bakar pada proses produksi. Harga jualnya Rp 50.000 hingga Rp 80.000 per truk, belum termasuk ongkos transportasi.

Persoalan terjadi biasanya saat musim hujan karena sampah yang tak terkelola kondisinya basah sehingga sulit dijual sebagai bahan bakar. Sisa sampah itu menumpuk, menguarkan bau tak sedap, mengundang lalat, dan rentan menjadi biang beragam penyakit.

Namun persoalan kesehatan dan lingkungan tampaknya tak mendapat cukup perhatian dari masyarakat. Bahkan demi melindungi kepentingan ekonominya, warga Desa Bangun dengan tegas meminta kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Pelaksana tugas Bupati Mojokerto Pungkasiadi, agar tidak melarang kehadiran sampah tersebut. Warga mengklaim dari hasil sampah itulah, anak-anak mereka mampu bersekolah.

Naidah, salah satu pemilah sampah mengaku bisa meraup Rp 40.000 sehari dari hasil kerjanya. Uang itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena itulah dia berharap sampah terus mengalir ke desanya agar rejekinya tetap lancar.

Menjawab permintaan warga, Gubernur Jatim berpesan agar masyarakat memperhatikan kesehatan. “Kalau uang banyak tapi panjenengan (anda) sakit ya buat apa,” kata Khofifah.

Khofifah sejatinya ingin mengingatkan agar masyarakat tidak mengorbankan kesehatan demi kepentingan ekonomi semata. Bergelut dengan sampah berdampak buruk terhadap kesehatan karena rentan tertular beragam penyakit. Apalagi tanpa Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan sepatu.

Sampah yang menumpuk di tanah juga berisiko mencemari lingkungan terutama air tanah. Pencemaran itu berasal dari lindi yakni limbah cair yang dihasilkan dari timbunan sampah akibat masuknya air dari luar seperti hujan. Adapun kondisi lindi dipengaruhi oleh karakter sampah.

Sementara itu observasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo di Desa Tropodo, kondisi sampah tidak tidak hanya berupa plastik, melainkan aluminium foil serta terindikasi mengandung limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawan mengatakan asap pembakaran berwarna hitam pekat terindikasi mengandung karbondioksida, karbon monoksida, dan hidrogen sulfida.

Selain itu ada gas berbahaya yang tidak berwarna dan tidak berbau yang diduga merupakan dioksin, furan, dan timbal. Gas ini bersifat meracuni organ pernafasan dan bisa memicu kanker (karsinogenik).

“Perlu kajian lebih detil mengenai tingkat pajanan dan lama paparan terhadap dampak kesehatan terutama pada organ saluran pernafasan. Laporan bidan desa menyebutkan data kejadian ISPA (infeksi saluran pernafasan atas) tinggi,” kata Syaf Satriawan.

Sidoarjo dan Mojokerto sejatinya hanya secuil potret buruk dampak dari praktik ‘penjajahan’ sampah impor di bumi nusantara. Tak hanya di Jawa Timur, di Karawang Jawa Barat hingga Serang Banten pun kondisi serupa juga terjadi. Potret itu takkan bermakna jika tanpa upaya nyata dari para pemangku kepentingan untuk mencari solusinya. (BAY/MEL/ICH)–RUNIK SRI ASTUTI

Editor YOVITA ARIKA

Sumber: Kompas, 16 Juli 2019
——————————-
“Sampah Impor” Menggunung di Permukiman

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA–Tumpukan sampah impor berada di depan rumah warga di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (8/7/2019). Sebagian besar warga di kawasan tersebut menggantungkan hidup dengan memilah sampah impor sisa pabrik kertas. Sampah yang sebagian besar dari negara Amerika, Inggris, Australia serta beberapa negara Asia setelah dipilah kemudian dijual kepada pengepul untuk didaur ulang.

Sampah ikutan material daur ulang impor menjejali lahan di wilayah Sidoarjo dan Mojokerto di Jawa Timur, serta Karawang di Jawa Barat, hingga Serang di Banten. Sampah tersebut dipilah dan residunya digunakan untuk bahan bakar tungku memasak pada industri tahu di Mojokerto dan pembakaran kapur di Karawang.

Aturan main impor serta instrumen pengawasan impor sampah agar diperbaiki supaya permasalahan sampah di Indonesia tak kian bertambah berat. Upaya reekspor saja dinilai tak cukup karena langkah ini tak bisa dilakukan bagi kontainer yang telanjur dibongkar dan isinya dimanfaatkan. Konvensi Basel yang mengatur perdagangan internasional terkait limbah – dan per April 2019 juga meliputi material plastik – agar mulai disiapkan instrumen pelaksanaannya di dalam negeri.

Di sisi lain, risiko sosial dan kesehatan yang mengiringi isu lingkungan ini membutuhkan penyelesaian yang arif. Pasalnya, sejumlah kelompok masyarakat telanjur memanfaatkan sampah-sampah ikutan material impor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seperti di Desa Tegalmaja, Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, sekitar 20 kilometer dari Kota Serang, limbah berupa potongan plastik ditimbun menggunung. Pada akhir Juni 2019, di sisi gundukan itu tampak sekitar 10 aktivitas pemilahan limbah.

Pemilahan itu dilakukan di bedeng, bangunan semipermanen. Sebagian bangunan itu dipagari seng atau bambu dengan atap asbes. Di dalam pengolahan limbah tersebut, karung-karung ditumpuk dan sebagian limbah berserakan di tepi jalan.

Menurut Camat Keragilan Ajuntono, limbah itu berasal dari perusahaan kertas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Warga menampung limbah tersebut untuk dipilah. Ia menolak menyebut tumpukan itu sebagai limbah. “Bukan sampah. Itu usaha warga untuk memanfaatkan limbah. Mereka mencarinya lalu dipilah dan dijual,” ucapnya.

Manajer Humas dan Corporate Social Responsibility PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Arif Mahdali, mengatakan warga setempat protes jika tak mendapatkan limbah plastik. Dikatakan, pihaknya menampung limbah untuk didaur ulang sebanyak 4.000 – 5.000 ton per hari.

“Kalau (bahan bakunya) mencukupi, ya dari lokal saja. Kalau kurang, diambil dari impor tapi saya kurang tahu dari mana,” ujarnya. Di antara material yang ditampung perusahaan itu, acap kali tercampur limbah plastik. Setelah disortir, limbah plastik itu diberikan kepada warga untuk dimanfaatkan.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA–Warga memilah sampah impor di halaman rumahnya di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (8/7/2019). Sebagian besar warga di kawasan tersebut menggantungkan hidup dengan memilah sampah impor sisa pabrik kertas. Sampah impor asal Amerika, Inggris, Australia serta beberapa negara asia setelah dipilah kemudian dijual kepada pengepul untuk didaur ulang.

Di Karawang, pekan kemarin, sampah plastik sisa impor material daur ulang tersebut tampak menumpuk dan berceceran di permukiman warga di Desa Tamansari, Pangkalan, Kabupaten Karawang. Sisa sampah dibakar di lahan kosong dan ada pula yang memanfaatkan sebagai bakar di tungku pembakaran kapur atau ilo.

Pantauan Kamis (11/7/2019), tumpukan sampah menjejali halaman rumah warga yang letaknya berdekatan dengan dekat Kantor Kepala Desa Tamansari. Meski tertutup pagar seng, tumpukan sampah itu terlihat jelas.

Tak jauh dari sana, tampak tumpukan sampah yang diletakkan begitu saja. Sampah berupa botol minuman, plastik bungkus makanan, dan kaleng ini mudah dikenali dari merek yang tercantum pada kemasan dan tak lazim dijual di Indonesia.

Ade Junaedi (42), warga Tamansari, mengungkapkan, keberadaan sampah impor di halaman belakang rumahnya bermula dari tawaran temannya. Ia pun mengiyakan penawaran tersebut dan menerima sejumlah uang kompensasi.

Namun kini, lanjut Ade, pabrik kertas tak memberikan kompensasi. Sampah-sampah itu didapatnya dari pabrik kertas di Karawang. Ade menjalankan usaha sampah di desanya sudah lebih dari setahun. Dari usaha tersebut ia meraup minimal Rp 5 juta per bulan.

Pejabat sementara Desa Tamansari Tetek Mufti dan Camat Pangkalan Usep Supriatna, menyebutkan, telah memberitahu warganya terkait keberadaan sampah impor yang berpotensi mengganggu warga sekitar. Tetek khawatir jika pembakaran residu sampah diteruskan dapat berpotensi terhadap gangguan kesehatan masyarakat.

Kebutuhan industri
Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim, Jumat (12/7/2019) di Jakarta, mengatakan impor bahan baku kertas daur ulang dibutuhkan karena industri daur ulangnya di dalam negeri kekurangan material. Kemenperin mendata total industri pulp dan kertas di Indonesia saat ini 88 perusahaan. Sekitar 48 perusahaan kertas memerlukan bahan baku kertas bekas dan 26 perusahaan di antaranya berbahan baku 100 persen kertas bekas.

Abdul Rochim menuturkan kebutuhan bahan baku kertas daur ulang atau kertas bekas sangat besar, mencapai 6,4 juta ton per tahun. “Sementara itu yang tersedia di dalam negeri hanya separuhnya. Kekurangan itu dipenuhi dari impor,” katanya.

Demikian dengan kondisi industri daur ulang plastik nasional yang hingga kini masih mengimpor bahan bakunya. Kementerian Perindustrian mendata kebutuhan bahan baku plastik nasional mencapai 7,2 juta ton. Sebanyak 2,33 juta ton berupa plastik virgin dipasok dari dalam negeri dan 3,66 juta ton virgin impor. Pasokan bahan baku daur ulang plastik dari lokal sebanyak 913.629 ton.

“Untuk memenuhi kekurangan bahan baku, bahan baku daur ulang plastik yang masih harus diimpor sekitar 320.000 ton,” kata Direktur Industri Kimia Hilir, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin, Taufiek Bawazier di Jakarta, Selasa (10/7/2019).

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati menyebutkan hingga kini me-reekspor 5 kontainer bahan baku daur ulang kertas yang terkontaminasi sampah di Tanjung Perak, Surabaya ke Amerika Serikat. Di Tanjung Perak, lanjut dia, menyusul 8 kontainer asal Australia untuk direekspor.

Ada pula 20 kontainer asal Jerman dan 38 kontainer asal Amerika Serikat yang baru selesai diperiksa dan rekomendasi reekspor telah diajukan ke Ditjen Bea dan Cukai. Selain itu masih ada lagi 5 kontainer baru akan diperiksa sabtu ini sehingga total 76 kontainer di Tanjung Perak.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPT–Wartawan melihat peti kemas berisi sampah impor waste paper dari Australia yang diamankan Tim Penindakan Bea Cukai Tanjung Perak di Terminal Peti Kemas Surabaya, Surabaya, Selasa (9/7/2019). Dari delapan peti kemas berisi 210 ton yang diamankan tersebut diketahui terkontaminasi berbagai sampah rumah tangga sehingga direkomendasikan di reekspor.

Di Batam, lanjut Rosa Vivien, terdapat 65 kontainer bahan baku plastik daur ulang yang telah diperiksa. Hasilnya, 26 kontainer asal AS, 1 Australia, 11 Hongkong, 9 Jerman, dan 2 kontainer Perancis akan direekspor.

Pemerintah saat ini sedang memperbaiki instrumen dan aturan main impor bahan baku daur ulang ini. Diantaranya merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No 31 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. (NIK/MEL/BAY/CAS/ICH)–TIM KOMPAS

Editor YOVITA ARIKA

Sumber: Kompas, 16 Juli 2019

Share
x

Check Also

Berdamai dengan Matematika

Matematika sudah bergenerasi memiliki predikat ”momok” bagi siswa. Saatnya memutus stigma tersebut yang bisa dimulai ...

%d blogger menyukai ini: