Peningkatkan kualitas layanan kesehatan komprehensif kepada penyandang hemofilia perlu dukungan pemerintah. Itu terkait sumber daya manusia memadai serta memastikan keberadaan dan distribusi obat yang merata.
“Perawatan komprehensif selain bersifat rehabilitasi juga deteksi atau diagnosa,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia (HMHI) Prof Djajadiman Gatot pada rapat kerja nasional dan simposium ilmiah, Diagnosis dan Tata Laksana Masalah Artropati Hemofilia, di Tangerang, Minggu (19/4).
Hemofilia merupakan kelainan darah yang diturunkan dari orangtua di mana protein pembentuk pembekuan darah tidak ada atau sangat sedikit. Saat ini, jumlah penyandang hemofilia diperkirakan 25.000, tetapi hanya 4,1 persen terdiagnosa klinis.
Rakernas dua hari itu dihadiri perwakilan HMHI dari 15 cabang di Indonesia dan perwakilan dari Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia (PHTDI), yang terdiri atas ahli (dokter), di antaranya spesialis hematologi anak/dewasa, rehabilitasi medik, dan ortopedik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perawatan komprehensif adalah perawatan multidimensi melibatkan lintas ahli. Selain perawatan bersifat medis, juga bersifat sosiologis dan psikologis.
Secara medis terdiri atas ahli hematologi, patologi, psikoterapi, ortopedik, ahli nutrisi, dan perawat. Ketersediaan sumber daya manusia harus selaras dengan ketersediaan peralatan medis seperti laboratorium dan obat yang mencukupi.
Semua itu harus terkoordinasi dalam satu tim yang terpadu. Menurut Djajadiman, baru tiga tim terpadu terbentuk, yakni Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Prof Angela Bibiana Tulaar, ahli kedokteran fisik dan rehabilitasi mengatakan, perawatan komprehensif efektif mengedukasi pasien. Untuk itu, pemerintah perlu mendukung.
Kendali pemerintah juga diharapkan menyelesaikan persoalan diskriminasi distribusi obat yang muncul. Tidak jarang pasien diperlakukan berbeda dalam mengakses obat. Hal itu dipicu keterbatasan obat. (B11)
———————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 April 2015, di halaman 14 dengan judul “Perawatan Komprehensif Butuh Peran Pemerintah”.