Fokus pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan terpecah oleh penanganan pandemi Covid-19. Akibatnya, pemerintah belum memiliki rencana cadangan atau antisipatif untuk mengatasi dua kejadian itu.
BMKG–Perkiraan musim kemarau disampaikan Miming Saepudin, Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam konferensi pers virtual yang dilakukan BNPB, Jumat (8/5/2020).
Fokus pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan terpecah oleh penanganan pandemi Covid-19. Hingga kini, pemerintah belum memiliki rencana cadangan atau antisipatif untuk menangani duet kejadian yang berakibat fatal saat terjadi pada puncak musim kemarau pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan sekitar Agustus mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan berupa patroli dan pemadaman dini serta teknologi modifikasi cuaca perlu disertai persiapan jika kondisi terburuk tersebut terjadi. Mulai dari persiapan ruangan perlindungan (shelter) bagi kaum rentan hingga penyediaan masker standar N95 bagi semua warga untuk melindungi diri dari partikel halus dan virus SARS-CoV-2, penyebab Covid-19.
”Kami belum pernah membuat contingency plan (rencana cadangan/antisipatif) di mana ada karhutla dan juga Covid-19. Tapi kalau rekomendasinya memang harus menyediakan itu. Hal itu menjadi syarat untuk orang yang terdampak karhutla (kebakaran hutan dan lahan),” kata Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Jumat (8/5/2020), di Jakarta.
Dalam konferensi pers yang disiapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi Covid-19 dan Karhutla tersebut, beberapa perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun mengakui hingga kini masih fokus pada penanganan Covid-19. Anggaran BPBD pun sebagian ”tersisir” untuk diarahkan pada penanganan Covid-19.
Wiendra Waworuntu menyatakan, sumber daya manusia bidang kesehatan di seluruh daerah saat ini diarahkan pada penanganan pandemi. Ia pun mengingatkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla dan Covid-19 menimbulkan gejala mirip.
”Di masa karhutla, kasus ISPA meningkat, jadi perlu kesadaran tenaga kesehatan untuk menangani sehingga tidak memperburuk keadaan pasien. Jangan sampai nanti karena menganggap hal ini hal yang sepele, lupa kalau ini pandemi Covid-19,” katanya.
Di sisi lain, ketika pandemi masih berlangsung pada saat karhutla terjadi, kualitas udara pada daerah tersebut akan berkurang yang ditunjukkan dengan Indeks Standar Pencemar Udara yang meningkat.
”Besarnya angka kematian Covid-19 berbanding lurus dengan meningkatnya ISPU,” kata Wiendra.
Tingginya kejadian Covid-19 di Lombardy (Italia), Qom (Iran), New York (AS), dan Wuhan (Tiongkok) dan tingginya kematian berbanding lurus dengan ISPU lebih dari 50. Sementara di Indonesia, batas kritis ISPU jika terjadi karhutla adalah ISPU lebih atau sama dengan 200.
Selama masa karhutla, selain tetap menjalankan seluruh protokol Covid-19, juga perlu ada persiapan lain. Salah satunya, mempersiapkan ruangan evakuasi luas dengan penjernih udara agar kadar debu (PM10 dan PM2,5), sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan nitrogen dioksida (NO2) bisa dikontrol dan bisa diatur agar ISPU di dalam ruangan kurang dari 50.
”Covid-19 di masa karhutla harus mengikuti aturan yang berlaku dan akan lebih berat jika terjadi pada masa pandemi,” katanya. Warga yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan pun harus memakai standar masker N95 sebagai penangkal partikel debu halus, bukan lagi masker kain yang cukup untuk mencegah Covid-19. Padahal, saat ini, masker N95 difokuskan peruntukan pada tenaga medis yang merawat pasien Covid-19.
”Nanti akan terjadi kelangkaan. Kalau lihat prediksi Juni-Agustus 2020, ini akan terjadi bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Akan ada kebutuhan masker (standar N95), sementara dunia berebut masker,” katanya.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan mengajak BNPB bersama-sama menyusun rencana antisipastif terkait penanganan duet Covid-19 dan karhutla. ”BNPB dengan Kementerian Kesehatan mungkin bersama-sama kita duduk untuk menentukan apa yang harus kita lakukan karena pandemi akan mau puncak, kemudian akan terjadi (juga puncak) kemarau. Ini satu strategi yang harus kita atur,” ujarnya.
Pakar karhutla dari IPB University, Bambang Hero Saharjo, meminta para pihak mempersiapkan diri akan karhutla di musim kemarau ini dengan serius. ”Jangan sekali-kali berpikir santai saja karena memang sekarang rendah (titik panasnya), tapi nanti lihat,” tuturnya.
Data penurunan titik panas disampaikan KLHK melalui Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar R Manullang. Disebutkan, perbandingan jumlah titik panas 2019 dan 2020 periode 1 Januari-7 Mei 2020 menurun drastis.
Berdasarkan Satelit NOAA (tingkat kepercayaan lebih dari 80 persen) terdapat 25 titik panas pada 2020 dan 420 titik panas pada 2019 atau penurunan 94 persen serta berdasarkan Satelit Terra/Aqua (tingket keyakinan lebih dari 80 persen), terdapat 765 titik panas pada tahun 2020 dan 1.222 titik panas pada 2029 atau terdapat penurunan jumlah titik panas sebanyak 37,4 persen.
Kebakaran berulang
Bambang Hero Saharjo mengatakan, berdasarkan pengalaman selama 20 tahun sebagai ahli kebakaran dan saksi ahli persidangan dalam penegakan hukum kasus-kasus karhutla, lokasi kebakaran cenderung berulang di tempat-tempat itu saja.
”Sebagai ahli karhutla dan saksi ahli dalam penegakan hukum, saya harus sampai ke lokasi. Kadang senyum sendiri, baru kemarin dari wilayah itu, berbeda RW sudah terulang lagi. Mestinya, kan, tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KLHK–Luas kebakaran hutan dan lahan 2020 disampaikan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada konferensi pers BNPB, Jumat (8/5/2020).
Basar Manullang pun memaparkan pihaknya telah melakukan kluster lokasi-lokasi yang berulang tersebut di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Di Riau terdapat 9 kluster, Jambi 9 kluster, Sumsel 8 kluster, Kalbar 4 kluster, Kalsel 6 kluster, dan Kaltim 4 kluster.
Informasi ini bisa menjadi lokasi prioritas bagi patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini untuk memadamkan api sedini mungkin di lahan gambut sebelum kebakaran membesar. Apabila telanjur membesar, upaya pemadaman sangat sulit karena sifat gambut yang telah kering.
DIREKTORAT PENGENDALIN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KLHK–Fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan 2020 pada tujuh provinsi prioritas disampaikan R Basar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (8/5/2020).
Oleh ICHWAN SUSANTO
Editor: EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 10 Mei 2020
