Limbah elektronik menjadi masalah serius di dunia. Volume timbulan limbah elektronik terus meningkat sehingga berdampak buruk bagi lingkungan. Padahal, jika dikelola dengan baik, limbah elektronik bernilai ekonomi tinggi.
Hal itu dilakukan melalui urban mining atau pengelolaan bahan mineral di kota dari limbah elektronik jadi bahan baku. “Satu ton limbah elektronik gawai diolah jadi 1,44 kilogram emas. Ada potensi seperti emas, perak, tembaga, dan aluminium,” kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karliansyah, pada lokakarya di Jakarta, Senin (2/10).
Lokakarya itu merupakan rangkaian Jejaring Pengelolaan Limbah Elektronik Internasional yang diinisiasi Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (USEPA) dan Badan Perlindungan Lingkungan Taiwan (EPAT).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengelolaan limbah elektronik termasuk kebijakan strategis pengelolaan sampah di Indonesia,” kata Karliansyah. Karena itu, pemerintah daerah perlu terlibat aktif mengelola limbah elektronik. Beberapa daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, akan jadi proyek percontohan.
Melalui urban mining, nantinya ada pengaturan pengelolaan limbah ramah lingkungan, sistem pengumpulan dan pengangkutannya, sampai proses akhir. Itu termasuk sistem insentif tukar tambah, mekanisme extended producer responsibility (EPR), yakni produsen produk elektronik, pemerintah, distributor, dan konsumen. Kewajiban distributor, peritel, dan importir masuk di dalamnya.
Hasil survei awal KLHK dengan Badan Kerja sama Internasional Jepang (JICA) 2014 menyebut, pengelolaan sampah di Indonesia tak memilah sampah, hanya mengumpulkan barang elektronik bekas. Lalu, limbah elektronik diambil logam berharganya dengan teknologi sederhana, sisanya dikubur di tanah.
Direktur Verifikasi Limbah B3 dan Non-B3 Ditjen PSLB3 KLHK Sayid Muhadhar mengakui, pemerintah belum punya fasilitas memadai dan data sampah limbah elektronik di Indonesia. Baru ada 10 fasilitas daur ulang limbah elektronik di Indonesia, yakni Tangerang, Batam, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Menurut Martin Dieu dari USEPA, pengelolaan limbah elektronik butuh proses panjang. “Di Amerika Serikat, beragam metode dipakai karena area luas. Itu menciptakan lapangan kerja dan sumber daya dari limbah,” ujarnya. Ming Hua Hsu, perwakilan EPAT, menambahkan, Taiwan punya teknologi pengelolaan limbah elektronik.
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Oktober 2017, di halaman 14 dengan judul “Dorong Pengelolaan Limbah Elektronik di Perkotaan”.
