Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur akan memiliki dampak terhadap pembangunan dan situasi kependudukan, di sekitar wilayah ibu kota baru maupun di bekas wilayah ibu kota lama.
Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sonny HB Harmadi seusai terpilih kembali sebagai ketua umum KKI periode 2019-2023 di Jakarta, Jumat (13/9/2019), mengatakan pemindahan ibu kota itu akan memengaruhi pola mobilitas dan persebaran penduduk di Indonesia.
Ibu kota baru diyakini akan menjadi magnet baru perpindahan penduduk baik dari sekitar ibukota lama maupun dari daerah lain di Indonesia. Sementara penduduk di ibu kota lama akan berkurang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perlu dilakukan pemetaan tentang dampak kependudukan akibat perpindahan ibu kota negara tersebut, baik bagi Kaltim dan Indonesia timur maupun bagi wilayah sekitar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang ditinggalkan,” katanya.
KOMPAS/FAJAR RAMADHAN–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memukul gong tanda diresmikannya Musyawarah Nasional Koalisi Kependudukan Indonesia IV.
Terpilih kembalinya Sonny sebagai ketua umum KKI itu berlangsung dalam Musyawarah Nasional IV KKI di Tangerang, Banten, tanggal 11-13 September 2019. Ini menjadi kali ketiga Sonny memimpin KKI sekaligus menjadi periode terakhir kepemimpinannya.
Terkait pemindahan ibukota negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang S Brodjonegoro seperti dikutip dari situs setkab.go.id, 29 April 2019 mengatakan penduduk ibu kota baru diperkirakan mencapai 870.000 orang hingga 1,5 juta orang.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI–Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan penjelasan terkait rencana pemerintah yang akan memindahkan ibukota negara di Kalimantan Timur saat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Lokasi ibukota baru berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)28-08-2019
Jumlah penduduk sebanyak itu berasal dari anggota lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI beserta keluarganya mengacu pada data tahun 2017 dengan catatan tidak ada pemangkasan (resizing) jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke ibu kota baru. Jika pemindahan ibu kota itu disertai pengurangan jumlah ASN, maka ibu kota baru ditaksir akan memiliki 870.000 penduduk.
Perpindahan penduduk sebanyak itu dipastikan akan mengubah struktur penduduk di Kaltim yang tahun ini memiliki penduduk 3,62 juta jiwa. Jika ibu kota negara baru beroperasi penuh, setidaknya Kaltim akan mendapat tambahan 24-40 persen penduduk baru dari jumlah penduduknya saat ini.
Berpindahnya penduduk itu juga akan memengaruhi distribusi penduduk Indonesia yang hingga kini masih terpusat di Jawa. Data Badan Pusat Statistik pada 2017 menunjukkan Jawa dihuni 56,57 persen penduduk Indonesia, sedangkan Kalimantan hanya 6,07 persen.
Meski demikian, perubahan struktur penduduk di Kaltim juga akan membawa konsekuensi lingkungan. Pertambahan penduduk dipastikan akan mengakibatkan daya dukung lingkungan turun. Karena itu, perlu ada penyelarasan kebijakan yang mengatur penduduk maupun lingkungan sehingga risiko kerentanan lingkungan itu dapat dimitigasi.
KOMPAS/SUPAS 2015–Piramida penduduk Indonesia pada 2015, 2025, 2035 dan 2045.
Kewilayahan
Selain perpindahan penduduk akibat pemindahan ibukota, tantangan pembangunan kependudukan lainnya di masa depan adalah mulai bergesernya paradigma kepemilikan anak. Kini, makin banyak masyarakat yang ingin memiliki anak sedikit dengan berbagai alasan. Karena itu, fokus pembangunan kependudukan seharusnya bergeser dari pengendalian jumlah menjadi pembangunan keluarga.
“Perlu ada desain pembangunan keluarga yang tepat dengan pendekatan life course (siklus hidup manusia),” tambah Sonny. Karena keluarga berperan penting dalam mewujudkan manusia unggul, maka KKI juga mendorong diselenggarakannya konseling pranikah.
Di sisi lain, setiap daerah memiliki kondisi demografis yang berbeda. Kondisi itu membuat strategi pengembangan sumber daya manusia di setiap daerah tidak bisa disamaratakan. KKI yang kini tersebar di berbagai daerah bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk segera menyusun rencana induk kependudukan dengan memetakan segala tantangan dan solusi spesifiknya sesuai kebutuhan daerah dan berdasarkan satu data penduduk.
Tantangan kependudukan lain yang harus diwaspadai adalah datangnya puncak bonus demografi secara nasional atau jendela peluang antara tahun 2020-2024. Peluang yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju itu harus dicapai dengan kebijakan pembangunan manusia yang berdasar siklus hidup manusia, pembangunan keluarga, pembagian peran yang jelas antara pemerintah dengan institusi non pemerintah hingga membentuk manajemen talenta yang mengelola orang-orang pintar dengan baik.
Selain itu, saat bonus demografi berakhir, Indonesia akan mendapat lonjakan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang besar. Masalahnya, meski usia harapan hidup (life expectency) manusia Indonesia terus bertambah, umur harapan hidup sehatnya masih rendah.
Kementerian Kesehatan pada 2019 menyebut umur harapan hidup penduduk Indonesia pada 2017 mencapai 71,48 tahun, sedangkan umur harapan hidup sehatnya (healthy life expectency) hanya 62,65 tahun. Artinya, selisih usia yang hampir mencapai sembilan tahun, dilalui masyarakat Indonesia dengan mengalami berbagai penyakit. Situasi itu tentu akan membebani bonus demografi dan keuangan negara.
“Promosi hidup sehat perlu makin digencarkan sembari meningkatkan keterampilan bekerja calon lansia sesuai bakatnya serta pengembangan silver industry (industri yang sesuai dengan karakter lansia) yang sejalan dengan revolusi industri 4.0,” kata Sonny.
Oleh M ZAID WAHYUDI
Sumber: Kompas, 14 September 2019
